Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Indonesia Investment and Business Profile - Strategic, Practical Information and Contacts
Indonesia Investment and Business Profile - Basic Information and Contacts for Successful investment and Business Activity
Proceedings of the International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry” (ICCLB 2023)
This is an open access book.Changes in law either from the meaning of normative substance, institutional, and legal culture are inevitably in line with the dynamics within various sectors of life society. Therefore, it is necessary to thoroughly discuss and analyze which sectors may have a significant impact on the business world and society today. By discussing comprehensively, comparatively and collaboratively, it is hoped that legal issues can be seen from various perspectives in the legal and social fields by finding fundamental problems in depth related to several topics of discussion, including in the telematics legal sector, natural resource management law, business legal culture, as ...
Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak)
Buku ini membahas secara komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan dan memberikan solusi hukum dalam penggunaan serta pemanfaatan hewan peliharaan. Buku ini mengulas berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hewan peliharaan, serta prinsip-prinsip hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penggunaan dan pemanfaatan hewan peliharaan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai isu-isu hukum terkait hewan peliharaan dan memberikan solusi yang tepat dalam pengelolaan dan perlindungan hewan peliharaan di masyarakat. Hewan peliharaan dan hewan liar seringkali menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan ya...
Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime
Bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower dan Justice collaborator dalam hukum positif Indonesia adalah perlindungan bersifat fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Substansi praktek perlindungan hukum terhadap whistleblower dan Justice collaborator khususnya dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia yang tercermin dilakukan lpsk, pengadilan negeri dan Mahkamah Agung RI dibahas secara ringkas namun mendalam dalam buku ini, Dapat dibaca di dalamnya. Substansi yang dibahas dalam buku ini mencangkup antara lain: urgensi perlindungan hukum terhadap whistleblower dan Justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime; eksistensi perlindungan hukum terhadap Whistle blower dan Justice collaborator dalam hukum positif Indonesia, nota kesepahaman dan peraturan bersama; dan praktik perlindungan hukum terhadap Whistle blower dan Justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia dan beberapa negara serta menggagas konsep ideal perlindungannya pada masa mendatang.
Jagalah Dirimu dan Keluargamu dari "Api" Narkoba
Kompilasi Materi Tentang Narkoba Dalam Kegiatan Ganas Annar MUI Pusat Sudah lama ada rencana untuk menulis buku yang berasal dari berbagai materi para narasumber yang memberikan pencerahan kepada peserta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI (biasa disebut Ganas Annar) sejak 2016 sampai sekarang. Hal ini dikarenakan materi-materi tersebut sangat penting dan bagus untuk diketahui dan dipahami berbagai kalangan, termasuk orang tua, generasi muda, pendidik, dan ulama. Dengan memahami berbagai teks pengetahuan tentang narkoba diharapkan ada kemampuan melakukan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap situasi dan kondisi di sekeliling kita terkait dengan narkoba. Langkah ini akan sangat membantu menguatkan ketahanan diri dan keluarga dari bahaya dan ancaman narkoba, memperkokoh upaya pencegahan beredarnya narkoba, dan segera dilakukan penanganan yang tepat apabila ada penyalahguna narkoba di sekitar kita. Dalam perspektif waspada terhadap bahaya narkoba maka telah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari narkoba.
Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
Judul : Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Penulis : YOGI NATANAEL CHRISTANTO, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 192 Halaman ISBN : 978-623-497-442-3 Sinopsis Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Hal ini pidana mati merupakan pidana yang paling banyak diperdebatkan di Negara Indonesia. Mereka yang pro pidana mati mengemukakan alasan-alasan untuk membela pendapatnya demikian juga mereka yang kontra p...
Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana
Studi masalah korban kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan tentang viktimologi, yakni suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kategori korban kejahatan meliputi dua kategori yakni korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Substansi peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan oleh peranan saksi dan korban khususnya dalam pembuktian suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataan di lapangan para saksi dan korban sering mendapat tekanan ancaman oleh orang-orang yang berkepentingan dengan peristiwa pidana ini. Perlindungan korban di Indonesia berdasar...
Laporan Tahunan Komnas HAM 2022
Laporan Komnas HAM RI 2022 merupakan bentuk laporan publik atas pelaksanaan fungsi Komnas HAM RI untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Penerapan Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Pada awal 2024, Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan ini membawa sejumlah penyesuaian dalam pengaturannya. Namun, revisi UU ITE ini memunculkan kekhawatiran terkait dengan potensi pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Beberapa pasal dinilai masih dapat membuka peluang bagi terjadinya kriminalisasi, multitafsir atas penyebaran informasi bohong, serta tindakan seperti doxing, hoaks, dan pencemaran nama baik. Selain itu, pasca adanya UU No. 1 Tahun 2024 dan berlakunya KUHP baru pada tahun 2026, hingga saat ini belum ada kepastian tentang berlakunya SKB Implementasi UU ITE tersebut.
KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
Buku yang berjudul Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana membahas mengenai Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam pemberian kompensasi kepada korban dalam Tindak Pidana. Buku ini memberikan penjelasan dan perbandingan antara kompensasi dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam buku ini juga diuraikan secara lebih jelas dan teknis mengenai mekanisme, syarat, hak dan kewajiban dalam pemberian kompensasi terhadap korban dalam ketiga jenis kategori tindak pidana di atas. Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat, Terorisme dan Kekerasan Seksual sebagai kategori tindak pidana yang menjadi perhatian berb...
