Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Good corporate governance
On internalization of good corporate governance concept into Indonesian corporation law and regulations.
Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Pembangunan yang tengah giat dilaksanakan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak sedikit pengambilalihan tanah dari masyarakat untuk kepentingan umum berujung di Pengadilan baik Pengadilan Pidana, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Perdata. Ini menandakan masih buruknya penyelenggaraan pengadaan tanah oleh aparat pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Jepang, berlaku...
IWLEG 2022
We proudly present the proceedings of 1st International Workshop on Law, Economic and Governance 2022 (IWLEG 2022). It focuses on how the wave of digitalization of government transformation, especially in Law and Democracy, Law and Indigenous People, Law in Contemporary Issues, Law and Economics, Digital Economics, Good Governance etc. As we know, the world today is changing and the world we are facing now is the one where everything is connected. The contemporary social issues based on complex problems, complex interest, beyond borders and powers. More than 74 manuscripts from various countries were presented at this conference with around 39 of them selected to be published in proceedings. We hope by this workshop, discussions on how research on Law, Economic and Government is possible in a disruptive era will give a perspective for the social and humanities studies development.
Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya
Buku ini mnegkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah di Indonesia, baik hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum perdata barat. Dikaji pula macam-macam pemindahakan hak atas tanah dan peralihan (konversi) hak atas tanah setelah Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) diberlakukan. Di samping itu, dipelajari tentang lembaga hukum pendaftaran tanah terkait sistem pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, aturan-aturan pendaftaran tanah, pejabat pendaftaran tanah, dan berbagai permasalahan yang kerap timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Diulas pula perrbandingan pendaftaran tanah di berbagai negara, serta beberapa yurisrudensi seputar jual beli dan pendaftaran tanah yang dianalisis secara objektif dalam bingkai teori dan asas hukum pertahanan. Buku yang berkualitas ini patut dibaca oleh kalangan akademis, praktis hukum pertahanan, kalangan perbankan, aparat pemerintah, pihak pengembang, dan masyarakat umum yang ingin memahmi dengan baik eksistensi dan permasalahan hak atas tanah dan pendaftarannya di tanah air.
Hukum Ekspor Impor
Perdagangan internasional pada hakikatnya transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang berdomisili di negara-negara yang berbeda.Namun, dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks karena perbedaan aturan hukum dan cara pembayaran (mata uang). Oleh karena itu, penting dipahami aspek hukum ekspor impor. Salah satu permasalahan dalam peningkatan investasi dan kinerja ekspor Indonesia adalah rendahnya kepastian hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang baik, lengkap, dan dilaksanakan secara konsekuen. Lahirnya Undang-Un...
Hukum Pertambangan
Dalam konteks hukum pertambnagan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral (bahan galian) secara pribadi. Hal ini menunjukan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangan. Di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa mengklaim kepemilikan atas bahan galian yang terdapat di bawqah tanahnya. konstitusi Indonesia menganut doktrin pemisah yang jelas atas hak atas tanah dengan hak atas bahan galian yang ada di bawahnya. Pemberian hak atas tanah kepada sesorang tidak termasuk pemberian hak atas bahan galian yang terdapat di bawah tanah tersebut. Negara diharapkan dapat mengelola hasil tambang dengan b...
Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik
Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan izin tertentu yang didasari oleh berbagai perangkat hukum. Untuk menilai keberhasilan suatu izin bukan hanya berdasarkan pada jumlah izin yang dikeluarkan be...
Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS
Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Edisi Kedua)
Praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan kebutuhan berbagai barang dan jasa serta spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan di lingkungan pemerintah, BUMN, dan BUMD. Secara hukum, buku ini menggambarkan kondisi yang telah terjadi dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Buku ini juga memberikan tinjauan secara teoretis dan praktis bagaimana proses terjadinya korupsi dalam pengadaaan barang dan jasa serta metode pencegahannya, sejak dari tahap perencanaan pengadaan, pembentukan panitia lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pengambilan dokumen lelang, penyusunan harga perkiraan sen...
Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas
Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Direksi, Komisaris, dan para Pemegang Saham pada prinsipnya bertanggung jawab secara terbatas. Namun, dalam hal-hal tertentu karena kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Perbuatan merugikan ini dapat diminta pertanggungjawabannya sampai dengan kekayaan pribadi atau secara tanggung renteng. Dalam buku ini dijelaskan masing-masing peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perseroan terbatas (Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham/ RUPS). Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai merger perseroan terbatas dan aplikasinya di beberapa negara. salam RAS (RAIH ASA SUKSES)
