Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
International Intellectual Property and the ASEAN Way
Presents a unique interoperability model for regional and international integration of intellectual property laws based on cooperation the ASEAN Way.
International Intellectual Property and the ASEAN Way
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is actively seeking ways for member countries to enhance their individual economic development within the context of overall regional advancement. Central to this is the creation of a regional intellectual property framework. This book examines the efforts to move beyond sovereign protections of intellectual property rights and establish meaningful inter-state cooperation on intellectual property issues. Rather than aim for IP harmonization, ASEAN recognizes its internal diversity and pursues an agenda of 'IP Interoperability'. The essays in this collection examine the unique dynamics of 'interoperability', analyzing the administration of intellectual property in a part of the world that is of increasing importance. The book enables the reader to compare and contrast the ASEAN model to other approaches in regional cooperation, such as Europe and Latin America, and also explores private international law as a potential vehicle for interoperability.
Proceedings of the International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry” (ICCLB 2023)
This is an open access book.Changes in law either from the meaning of normative substance, institutional, and legal culture are inevitably in line with the dynamics within various sectors of life society. Therefore, it is necessary to thoroughly discuss and analyze which sectors may have a significant impact on the business world and society today. By discussing comprehensively, comparatively and collaboratively, it is hoped that legal issues can be seen from various perspectives in the legal and social fields by finding fundamental problems in depth related to several topics of discussion, including in the telematics legal sector, natural resource management law, business legal culture, as ...
Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum
Kekayaan intelektual merupakan suatu karya hasil kreativitas yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Tentunya hal itu berkaitan erat dengan bisnis sehingga perlindungan secara hukum mutlak diberikan kepada pencipta, pemilik, inventor, desainer, dan pemulia inventor. Selain itu, kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya masih memprihatinkan sehingga tak jarang mengakibatkan berbagai permasalahan hukum yang berujung sengketa di pengadilan. Sebagai pemahaman, lingkup kekayaan intelektual terbagi menjadi 2 bagi...
PEMBERDAYAAN HUKUM HAK CIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
Hukum Hak Cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta lagu atau musik, tetapi dalam prakteknya hak ekonomi yang dipunyai pencipta lagu atau musik berdasarkan undang-undang tidak gampang untuk diraihnya dan mereka pun tidak mampu meraihnya begitu saja tanpa campur tangan pemerintah. Fasilitas berdasarkan pengaturan undang-undang yang memadai untuk meraihnya sangat diperlukan.Suatu fasilitas institusional mutlak diperlukan. Dalam hal ini Lembaga Manajemen Kolektif(Collective Management Organization) yang kuat dan efisien merupakan salah satu keharusan agar pencipta lagu atau musik dapat meraih hak-hak ekonominya.Pembahasan didalam buku ini mengenai hak-hak ekonomi pencipta lagu atau musik melalui lembaga Manajemen Kolektif dapat dipahami secara mudah oleh para pembaca yang memiliki buku ini.
Melawan Dinamika Kapitalisme dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi di dunia kerap dilihat hanya menjadi dikotomi antara kapitalis dan sosialis Sebagian besar negara memilih salah satu di antaranya atau mengambil jalan tengah yang mencampurkan kedua sistem tersebut Banyak negara malah hanya mengikuti arus dominasi negara adidaya yang memiliki hegemoni ekonomi politik dalam percaturan dunia internasional Sejarah Indonesia menunjukkan fakta bahwa negara ini kerap terombang-ambing oleh kebingungan ideologi ekonomi Sebagian menyatakan ekonomi sebaiknya diserahkan pada pasar, sebagian lain menyatakan harus dikontrol negara Kebanyakan lupa, founding fathers kita telah menyelesaikan pembahasan ini jauh hari ketika Indonesia merdeka Buku ini ditujukan...
HUKUM MEREK TANDA PRODUK INDUSTRI BUDAYA,DIKEMBANGKAN DARI EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL
Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu dari pelbagai oleh sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual. Membaca buku ini akan mempermudah perolehan pemahaman tentang bagaimana suatu EBT Indonesia dapat dilindungi hukum.
Hukum Perdata
Buku ajar Hukum Perdata ini merupakan buku ajar yang berisi enam bab, yaitu: bab pertama pendahuluan, bab kedua hukum orang, bab ketiga hukum benda, bab keempat hukum keluarga, bab kelima hukum perikatan, dan bab keenam hukum waris. Keseluruhan materi diuraikan secara terperinci dan dilengkapi dengan contoh dan analisis kasus berdasarkan peraturan yang berlaku. Buku ini juga disertai dengan daftar soal dan kunci jawaban pada masing masing bab untuk membantu para pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum menguji pemahaman lebih mendalam tentang Hukum Perdata. Penggunaan bahasa disusun secara lugas dan sederhana, agar mudah memberikan pemahaman tentang Hukum Perdata kepada pembaca, tidak hanya untuk mahasiswa Fakultas Hukum, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin belajar Hukum Perdata.
URGENSI REKONSTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS SEBAGAI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA
Substansi-substansi yang dibahas dalam buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut: BAB I Pendahuluan. BAB II Teori Hukum Sebagai Landasan Hukum Bagi Pengaturan Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis. BAB III Teori Hukum Sebagai Ratio Legis Rekonstruksi Pengaturan Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. BAB IV Prinsip-prinsip Hukum Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis dan Konsep Hukum Rekonstruksi Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis Berdasarkan Hukum Kesehatan Indonesia. BAB V Kesimpulan dan Saran Penulis.
TOP NO.1: PANDUAN RESMI CPNS-ASN 2019-2020
• Edisi Bahasa Indonesia • Free CD berisi: Aplikasi simulasi tes CPNS berbasis CAT, E-book Materi CPNS 2019, E-book UUD 1945, Aplikasi android CBT Psikotes dan CBT TOEFL • Materi sudah termasuk PPPK • Informasi seputar CPNS berdasarkan PERMEN PAN-RB TERBARU • Pembahasan mudah dipahami • Ada konsultasi online dengan tim penyusun
