You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
This is an open access book. International Conference on Law, Governance and Social Justice is organized by Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman. The conference provides a forum for scholars, researchers and prationers to share their ideas, results of researchs and experiences in dealing with recent issues on the challenges of law, governance and social justice.
Studi manajemen dan kebijakan publik selalu dituntut untuk mengembangkan dirinya sebagai bagian dari upaya menegaskan identitas sebagai salah satu cabang ilmu sosial di satu sisi dan memperkuat relevansl praktisnya di sisi yang lain. Oleh karenanya, meninjau kembali aspek ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi selalu menjadi bagian penting dari kajian.kajian manajemen dan kebijakan publik. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dari para ahli Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada yang secara komprehensif melihat kembali kajian manajemen dan kebijakan publik di Indonesia dengan juga berkaca pada perkembangan dI berbagal negara laIn. Aspek-aspek yan...
Negara melalui pemerintah dalam melayani kebutuhan publik selalu diperhadapkan dengan jenis dan jumlah masalah yang berbeda-beda tingkat kebijakannya. Tidak ada satupun model kebijakan yang dapat dipertahankan secara terus-menerus dengan arogansi kelembagaan. Penggunaan model kebijakan sangat bergantung pada penelitian terhadap masalah publik yang terus berkembang, dan oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asal muasal suatu kebijakan sebenarnya berawal dari masalah-masalah yang dihadapi oleh warga Negara. Walaupun demikian, dalam pembentukan kebijakan publik sebenarnya tidak ada satu kebijakan yang secara utuh diterapkan sejak diputuskan. Kadang-kadang, suatu kebijakan perlu ditinjau di ten...
Bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk? Apakah peraturan sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas? Apakah sudah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan? Masyarakat harus mengeni betul bagaimana pembentukan peraturan perundang—undangan yang nantinya diberlakukan serta sejauh mana hak dan kewajiban masyarakat yang diatur dalam sebuah peraturan. Buku ini memuat teknis penyusunan berbagai peraturan (Undang—Undang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), mulai dari proses perencanaan sampai pengundangan,tanpa melupakan dasar teori dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini semaki...
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah kewenangan dan wewenang serta menempatkannya dalam makna hukum yang tepat. Kedua, jabatan. Sampai dengan ini pakar hukum terlupa untuk mendefinisikan arti dari jabatan, terlebih ketika istilah ini dihubungkan dengan “jabatan negara”, “jabatan pemerintah”, “jabatan publik” dan lain sebag...
This book deals with two major issues: how Indonesian NGOs survived under Suharto's authoritarian rule; and how NGOs contributed to the promotion of democracy in the post-Suharto era. If NGOs are to change from 'development' to 'movement' in democratic post-Suharto Indonesia, they must adjust not only their management and working style, but also their very ideology. This comprehensive study will be an important book for scholars interested in Asian studies, Indonesian politics and development studies.
Sebuah perkembangan baru di bidang teknologi informasi pada abad ini, telah memberikan kemudahan manusia untuk berkomunikasi. Namun demikian hal ini berdampak terhadap aktivitas di seputar kehidupan masyarakat. Artinya di dalam berbagai sektor telah terimbas dengan masalah teknologi komunikasi tersebut. Akibat yang ditimbulkan adalah banyak sektor yang mengalami perubahan. Teknologi informasi dalam hal ini tentu saja memberikan dampak terhadap sektor pelayanan jasa kepada pihak publik. Bagaimanapun pelayanan publik tersebut menjadi bagian strategis dari sebuah layanan yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih lanjut perkembangan teknologi informasi maupun telekomunikasi kemudian berhasil mendoro...