You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Gender equality for women in legal instruments as implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Indonesian legal system.
None
The popular 1998 reformasi movement that brought down President Suharto’s regime demanded an end to illegal practices by state officials, from human rights abuse to nepotistic investments. Yet today, such practices have proven more resistant to reform than people had hoped. Many have said corruption in Indonesia is "entrenched". We argue it is precisely this entrenched character that requires attention. What is state illegality entrenched in and how does it become entrenched? This involves studying actual cases. Our observations led us to rethink fundamental ideas about the nature of the state in Indonesia, especially regarding its socially embedded character. We conclude that illegal prac...
None
The Conselee memberikan gambaran bahwa di mana pun bekerja, pegawai memiliki keinginan dan cita-cita meniti karier, meski didasari oleh motivasi yang berbeda-beda. Ulitimate goal dalam meniti karier adalah menciptakan seluas-luasnya manfaat bagi peradaban. Harapannya, setiap insan akan terbantu untuk bekerja lebih fokus pada tujuan bersama dibandingkan ego pribadi atau kelompok. Dengan begitu, akan tercipta pola pikir yang mengutamakan publik atau clients oriented. Pada dasarnya, tantangan dalam meniti karier bukanlah substansi pekerjaan atau lingkungannya, tetapi konsistensi dalam menjaga niat, itikad, dan motivasi diri dalam bekerja. Terkadang, yang menjadi tantangan dalam bekerja adalah b...
This book attempts to contribute to the Asian review process of the implementation of the Beijing platform for action. In the partnership between Southeast Asia women watch (SEAWWatch) and the regional gender project of the Friedrich Ebert Foundation, they were able to come up with the publication. It presents the in-depth studies of five Southeast Asian countries and hope that qualitative data could complement the ongoing review processes at all levels.
Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, murugikan masyarakat dan antisosial. Desawa ini perdagangan orang sudah sangat meluas, dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan meliputi aspek hukum pidana materil, aspek hukum pidana formal, aspek hukum pelaksanaan pidana, dan melalui kebijakan legilasi, kebijakan yudikasi dan kebijakan eksekusi serta melalui pembaruan hukum/kriminalilasi dengan cara menemukan gagasan baru, r...