You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Wilayah perbatasan antar-Negara seharusnya menjadi beranda terdepan dari Negara Indonesia, dan tentunya harus memiliki keunggulan dan daya saing yang mampu meningkatkan keunggulan-keunggulan lokal dan regional sehingga wilayah perbatasan memiliki posisi tawar-menawar ketika berhadapan dengan Negara tetangga. Namun, pada kenyataannya, wilayah perbatasan justru menjadi halaman belakang yang tidak terurus, kondisinya miskin insfrastruktur dan masyarakatnya cenderung tertinggal. Sementara itu, wilayah perbatasan Negara tetangga Malaysia dibangun dengan cukup baik, penataan ruang sosial dan ekonominya sangat terintegrasi, penduduk yang mau bekerja dan menetap di wilayah ini disubsidi oleh Negara,...
Secara historis, kota-kota penting di dunia bertempat tidak jauh dari laut dan dua pertiga kota-kota di dunia dengan penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa terdapat di wilayah pantai (UNESCO, 1993). Sekitar 75% dari total penduduk dunia bermukim di kawasan pantai, penduduk Indonesia hampir 60% menyebar di kawasan pantai, seperti: Jakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar-Bali, Medan dan Makassar, Padang, serta Lombok-NTB. Namun, pembangunan kota dan perencanaan kotanya masih bias ke daratan serta pertumbuhan penduduk di kota pesisir sangat tinggi sehingga mengakibatkan tekanan yang tinggi pula terhadap lingkungan pantai. Implikasinya, kota pesisir rentan kebencanaan alam dan sosial, seperti: abrasi pantai, rob, reklamasi, alih fungsi lahan, kemiskinan, dan marginalisasi (social exlusion). Kondisi demikian mengharuskan kota pesisir mengubah paradigma pembangunannya dari mengejar pertumbuhan ekonomi semata kepada pembangunan sosial berbasis kearifan lokal dan inklusif berkelanjutan pembangunan inklusif.
Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggungjawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan tindak pidana. Buku ini sebagai bahan referensi dalam pemahaman implikasi unsur-unsur pidana dalam kegiatan pelayanan pertanahan dan buku ini juga menguraikan ancaman tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kegiatan administrasi negara. Buku ini terdiri atas empat pembahasan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Pengadaan tanah dalam kegiatan pembangunan nasional. 2. Aspek hukum pidana dalam pelayanan pertanahan. 3. Pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Review tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
Konseptualisasi pembangunan inklusif adalah sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisis suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan, menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dalam bentuk pembangunan inklusi. Inklusi sosial merupakan pendekatan baru untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya dalam sutau proses pembangunan. Upaya penyelenggaraan pembangunan inklusi sosial di wilayah perkotaan Indonesia m...
Buku ini merupakan seri pertama dari Mencari Indonesia yang akan direncanakan terdiri dari lima buku. Buku ini juga merupakan edisi revisi dari versi originalnya yang telah terbit pada tahun 2007 lewat kerja sama LIPI Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Seri pertama ini berisi tulisan-tulisan yang mengupas berbagai isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang muncul setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Dalam buku ini diperkenalkan untuk pertama kali konsep demografi politik sebagai sebuah cabang dari disiplin ilmu demografi, khususnya demografi sosial di Indonesia. Hampir keseluruhan bab dalam buku ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sebagai sebuah buku yang ingin menawarkan perspektif baru dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas dan pengembangan wawasan kalangan peneliti dan akademisi yang menaruh minat pada dinamika sosial dan politik di Indonesia. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi bacaan mereka yang tidak berasal dari kalangan akademis, seperti para pekerja dan aktifis sosial, jurnalis dan masyarakat pada umumnya.
Hand-out merupakan bagian penting dalam mendukukung optimalisasi pembelajaran, terlebih dalam suasana pembelajaran masa Covid-19 ini menuntut media pendukung yang memadai untuk digunakan sesuai dengan porsi pembelajaran yang baik dan tepat. Regulasi menuntut dosen untuk menyiapkan Hand-out, pada setiap pembelajaran, untuk mengembangan bahan belajar digital, learning object (LOM), melalui pendekatan analisis kurikulum. Dengan pendekatan ini dimungkinkan terjadi sinergi antar para penyedia konten pembelajaran, sehingga pada gilirannya dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan bahan belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum. Penggunaan handout dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Seperti yan...
Berbagai konflik pernah terjadi di wilayah Indonesia. Ada konflik yang berlatar belakang primordial, ada yang berakar pada persaingan ideologi dan kekuasaan, dan ada pula yang dilandasi oleh sentimen status sosial ekonomi. Konflik sejatinya memang tidak pernah hilang dalam kehidupan manusia, dan bahkan dalam momen tertentu konflik ini diperlukan terjadi, karena dibutuhkan untuk mendinamisir kompetisi dalam masyarakat. Dengan adanya konflik masing-masing pihak dipaksa untuk mendengar dan memahami beragam kepentingan yang ada di dalam komunitasnya. Karenanya dalam batas-batas tertentu konflik juga mendorong kemajuan. Meski demikian, konflik-konflik yang terjadi selama ini secara jelas telah me...
Buku ini mengulas tiga hal besar: (i) mengelaborasi konsep dan ragam kontrak pemerintah dari perspektif hukum publik dan hukum privat; (ii) menguraikan perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah; dan (iii) mengkaji aneka putusan yang terkait dengan kontrak pemerintah. Ragam kontrak pemerintah yang dibahas adalah pengadaan barang jasa; pengelolaan barang milik negara, seperti kerja sama pemanfaatan, build transfer operate, build operate transfer; kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur, hingga penugasan pemerintah kepada BUMN. Dibahas pula aneka kasus hukum yang telah diputus baik oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), putusan peradilan umum (Perdata), hingga putusan Tata Usaha Negara yang berkelindan dengan pidana korupsi. Buku ini ditulis oleh akademisi-peneliti, ASN dan praktisi hukum yang menggeluti isu kontrak pemerintah. Sehingga buku ini mengkombinasikan “cita rasa” ilmiah sekaligus praktikal. Maka, buku ini cocok untuk aneka kalangan, baik praktisi maupun mahasiswa hukum, bahkan dari disiplin non-hukum, seperti teknik sipil, ilmu pemerintahan, dan lainnya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup Kencana
Bersamaan dengan data penulisan ini, penulis melibatkan subjek atau akademisi yang telah berkompeten pada bidang keilmuan, sehingga dapat memperkuat ketajaman analisis terhadap data penelitian ini. Karenanya, seluruh data tidak akan berbicara dengan baik, tanpa interpretasi subjek yang berada dalam komunitas lingkaran lingkungan lestari. Mereka ini sangat penting, karena penulis menyadari memiliki keterbatasan referensi pada kajian tentang lingkungan hidup yang lestari. Alasan penulis memberanikan diri memasuki kajian dan penelitian pada kawasan lingkungan hidup yang lestari, karena berupaya memperluas tema kajian Islam dalam konteks yang tidak terbatas pada persoalan ibadah mahdlah. Perluny...
Food security program for the poor in Minahasa, Sulawesi Utara Province, Indonesia; collection of articles.