You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Buku ini menyajikan analisis mendalam terhadap ketidaksetaraan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Yahukimo, Kepulauan Tanimbar, SabuRaijua, dan Nias. Dengan fokus pada daerah - daerah terpinggirkan. Buku ini merinci kebutuhan pembangunan melalui pendekatan Perencanaan Individual tingkat Kabupaten dengan melibatkan konsep kolaboratif Top-Down dan Bottom-Up, pembahasan menggunakan metodologi kualitatif dengan studi kasus, wawancara, dan analisis dokumen. Setiap daerah disajikan secara khusus, menggambarkan karakteristik, tantangan, dan peluang unik mereka. Isu strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat dianalisis mendalam, diikuti dengan rekomendasi strategis jangka pendek dan panjang. Penekanan diberikan pada integrasi rencana kedalam penganggaran pemerintah dan konsultasi aktif dengan masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal dan visi nasional.
Buku ini mengungkapkan urgensi pemantauan dan evaluasi dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Indonesia, sebagai upaya pemerintah untuk mencapai kesetaraan pembangunan. Pemantauan disoroti sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan data program, menggunakan teknik seperti survei dan sistem informasi. Peran pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, ditekankan dalam pemantauan dan evaluasi. Buku ini juga mengidentifikasi tantangan seperti akurasi data dan keterbatasan sumber daya, sambil menawarkan solusi melalui teknologi, pelatihan, dan kolaborasi. Evaluasi diartikan sebagai analisis kinerja program untuk mengukur efektivitas dan dampak. Keseluruhannya, buku memberikan panduan berharga bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam memajukan pembangunan inklusif di Daerah Tertinggal Indonesia.
Buku ini menyoroti tiga pilar kunci yang dalam upaya pemerataan pembangunan wilayah yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Buku ini menyajikan pola perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam konteks Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) yang ada saat ini disandingkan dengan bagaimana konsep ideal yang dicita-citakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai kesetaraan pembangunan dengan menggambarkan keterkaitan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di tingkat nasional dengan tingkat daerah. Buku ini juga mengidentifikasi pentingnya peran Sekretariat Bersama yang memiliki peran besar dalam menjahit seluruh upaya intervensi stakeholder ...
Keberpihakan terhadap pembangunan daerah tertinggal di bidang perencanaan berupa penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT). Pembangunan daerah tertinggal yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia setiap tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi Kementerian untuk melakukan penghitungan Indikator Daerah Tertinggal dan menentukan kategori Daerah Tertinggal dan penyebab ketertinggalannya.
Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (highly regulated industry) karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana, serta kepercayaan dari nasabah yang menempatkan dananya di bank. Meningkatnya kompleksitas perkembangan kegiatan usaha bank berdampak pada meningkatnya perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan yang pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan eksposur risiko yang dihadapi. Kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh personel bank sehingga setiap jenjang/tingkatan organisasi pada seluruh kegiatan usaha bank memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap terciptanya budaya kepatuhan (compliance culture). Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan sebagai supporting unit atau strategic business partner bank memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bank dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.
IRENA’s Innovation Landscape report highlights innovations in enabling technologies.
None
SASB's Technical Bulletin on Climate Risk is designed to help investors better understand, measure and manage their exposure to climate-related risk. The research finds that climate change affects 72 out of 79 industries (93 percent of the capital markets, or $27.5 trillion) but manifests differently from one industry to the next. Due to the ubiquity of climate risk, investors can't simply diversify away from it; instead they must focus on managing it-and on encouraging portfolio companies to manage it-in all its forms. The foreword to the guide, authored by former Secretaries of the Treasury Robert Rubin and Hank Paulson, emphasizes the need for better disclosure. "If investors are to effec...