You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
This publication is the first of a series from The Network of Asia-Pacific Schools and Institutes of Public Administration and Governance (NAPSIPAG), a network of professionals formed to encourage the continuing development of public administration theory and practice through research and other initiatives, and foster cooperation and collaboration between and among the members in pursuit of related and common interests.
This report assesses how Indonesia is implementing the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) at the subnational government (SNG) level, identifies gaps and good practices, and outlines ways to speed up progress. It assesses the funding mechanisms and robust legal frameworks governing Indonesia’s SNGs and tracks a consistent pattern of progress across its provinces towards most of the SDGs. The report shows why Indonesia needs to find ways to accelerate progress in disadvantaged regions such as Papua, ramp up institutional capabilities, and drive partnerships with the private sector to ensure its SNGs reach the SDG targets.
Kemiskinan dalam arti ekonomi yaitu ketidakmampuan ekonomis seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs). Untuk menghitung jumlah penduduk miskin, BPS menentukan garis kemiskinan yang membagi penduduk menjadi penduduk miskin dan penduduk tidak miskin. BPS juga menyusun pengelompokan penduduk berdasarkan kemampuan pengeluaran dalam lapisan-lapisan desil 1-10, masing-masing memuat 10 persen. Garis kemiskinan yang berubah setiap tahun serta pengelompokan desil ini menunjukkan fakta empiris yang mengindikasikan keberadaan kelompok penduduk miskin transient di samping kelompok penduduk miskin kronis. Kelompok penduduk miskin kronis dan miskin transient memiliki karakteristik masalah ...
Hukum memiliki banyak wajah, dan berada dalam bentangan aktivitas masyarakat yang luas, dan merasuk dalam setiap sendi kehidupan. Oleh karenanya hukum harus dipelajari dengan menempatkannya pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara holistik. Banyak persoalan hukum dan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara normatif tekstual, oleh karenanya pendekatan ilmu sosial, khususnya antropologi sangat menolong untuk dapat menjelaskan tentang bagaimanakah hukum bekerja dan beroperasi dalam keseharian hidup masyarakat. Berbagai tulisan dalam buku ini memperlihatkan studi Antropologi Hukum Indonesia yang sedang berkembang memasuki ranah baru karena terjadinya pertem...
Buku ini menunjukkan bahwa ragam identitas perempuan adalah keniscayaan, dan tersusun atas pengalaman hidup perempuan sehari-hari. Pengalaman berada pada pusaran konflik tambang, situasi perempuan mengalami pergeseran, antara eksistensi kehadiran mereka dalam konflik versus pengakuan dan negasi yang dialaminya. Posisi perempuan dalam konflik, pengakuan, dan penegasian mengantarkan penulis pada suatu kerangka inti dari nexus antara perempuan dan negara. Proses perubahan sosial sekitar konflik tambang telah merajut keragaman identitas perempuan yang konkret. Teori feminis poskolonial menunjukkan jalan tersendiri ke arah mana kelompok komunitas masyarakat yang “kalah” dalam pengelolaan sumb...
Buku "Transformasi Nafkah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah dan Sustainable Development Goals" mengulas evolusi konsep nafkah dalam konteks keluarga Muslim, dari perspektif klasik hingga menghadapi perubahan zaman. Penelitian yang didasarkan pada pandangan klasik yang menekankan prinsip sandang, pakan, dan papan, menyoroti bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberian nafkah berkembang seiring waktu, seringkali tidak sejalan dengan fikih klasik. Buku ini mengungkap bahwa konsep nafkah telah mengalami transformasi yang signifikan. Transformasi dan keberlanjutan nafkah diurai dalam empat aspek utama: makna nafkah, praktik nafkah, bentuk nafkah, dan mekanisme pemberian nafkah. Temuan terseb...
Indonesia masa depan harus dipandu dengan ide-ide besar masa depan. Biarlah masa lalu berlalu. Biarlah masa lalu menjadi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Namun, apa itu ide-ide besar masa depan? Bahwa setiap warga adalah penting dan harus dilindungi-dilayani setara, tanpa melihat kelas sosial, agama, dan suku bangsanya. Ini tegak lurus dengan nilai-nilai Pancasila dan keindonesiaan. Ini sejalan dengan gagasan hak asasi manusia. Implikasinya, Indonesia masa depan harus merawat dan memperluas semua skema dan cara, serta institusi sosial yang menjamin dan mengembangkan hak kelola dan hak milik bersama. Sumber daya perlu dikelola secara bersama dan bukan hanya dikuasasi oleh korporasi. Dan dengan cara itu, Indonesia berjuang keras untuk menghentikan kesenjangan-ketimpangan sosial ekonomi. —Muhaimin Iskandar
Buku ini ditulis berdasarkan fakta untuk membuka tabir pengtehauan dari pengalaman hidup kaum perempuan komunitas pesisir melawan korporasi global tambang pasir besi.
Buku ini kaya dengan konsep dan data lapangan. Jika selama ini tulisan Pilkada berkasus tunggal, buku ini menampilkan multikasus. Ada 6 Kabupaten/Kota yang menjadi fokus kajian karena memiliki kesamaan. Misalnya, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Malang petahana dikalahkan. Sementara itu, Kota Batu dan Kota Kediri bercita rasa politik dinasti. Soal politik dinasti ditemukan juga di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, buku ini juga menampilkan variasi peta politik lokal di tiap Kabupaten/kota. Data empirik menunjukkan bahwa jalur parpol sangat dominan digunakan kandidat, ketimbang calon independen. Bahkan, dalam kasus di Kabupaten Kediri, kandidat memborong partai demi memenangkan Pilkada. Strategi ini dalam konteks demokrasi prosedural menimbulkan persoalan serius karena mempersempit partisipasi dan kontestasi dalam perebutan kekuasaan kepala daerah.
Penting untuk dik etahui bahwa naskah buku ini pada dasarnya adalah naskah penunjang untuk penulisan disertasi yang mengambil tema utama pemberdayaan masyarakat desa. Meski sama -sama bertemakan pemberdayaan masyarakat desa, naskah buku ini bukanlah bagian dari disertasi karena pada desertasi program pemberdayaan masyarakat desa yang ada di satu desa di Kabupaten Deli Serdang coba saya analisis dengan pendekatan teori govermentality Foucault.