Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Politik Hukum dalam Teori dan Praktek Empiris
Buku "Politik Hukum dalam Teori dan Praktek Empiris" mengkaji secara mendalam hubungan antara hukum dan kekuasaan di Indonesia. Bab pertama membahas dinamika dan implikasi politik hukum, memberikan landasan teoritis yang kuat. Bab kedua menguraikan perubahan konfigurasi politik dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, serta dampaknya terhadap Badan Usaha Milik Negara. Bab selanjutnya mengupas tarik-menarik politik hukum dalam pembentukan dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta isu-isu terkait pengaturan narkoba dan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Buku ini juga menyoroti penataan ruang dengan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dengan pendekatan teoritis dan empiris, buku ini menawarkan wawasan komprehensif tentang bagaimana hukum dan politik saling mempengaruhi dalam konteks Indonesia, sehingga menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.
Deferred Presecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis
Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. Memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998), serta pernah menduduki berbagai jabatan struktural di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Pada tahun 2011, menjabat sebagai Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Kepala Kejaksaan Negeri Stabat (2012-2013), Kepala...
DOUBLE RESPONSIBILITY THEORY (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi DAN Pengurus)
Sinopsis : Dilatarbelakangi realitas pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya. Apabila korporasi dimintai pertanggungjawaban maka pengurusnya tidak dimintai pertanggungjawaban. Begitupun sebaliknya. Padahal, baik korporasi dan pengurusnya menikmati keuntungan atau hasil tindak pidana secara bersama-sama yang sekaligus membuktikan bahwa adanya pengetahuan, kehendak, dan akibat yang diketahui dan dikehendaki kedua subjek hukum tersebut. Melihat potensi keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka penulis menggagas double responsibility theory atau teori tanggungjawab ganda dimana satu perbuatan dapat dimintai 2 (dua) pertanggungjawaban, yakni korporasi dan pengurus yang melakukan dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama. Melalui buku ini diharapkan terdapat kesamaan cara pandang atau perspektif dalam menilai pertanggungjawaban terhadap korporasi dan pengurusnya.
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Penulis : Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. dan Dr. A. Rahim, S.H., M.H. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-421-284-6 Terbit : November 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini merupakan representasi kegelisahan penulis melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang belum mampu memintai pertanggungjawaban terhadap partai politik yang secara nyata menggunakan atau menikmati hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang dan penegak hukum seolah-olah dibuat diam tak berdaya melihat tingkah laku oknum-oknum politisi yang dengan seenaknya melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri dan part...
Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan
Judul : Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., dan Fadli Alfarisi, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 439 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-297-6 SINOPSIS Pengaturan kewenangan Penyidikan Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum mencerminkan nilai keadilan, sebab Pengaturan kewenangan tersebut tidak diatur dalam pasal tambahan maupun penjelasan undang-undang. Akan tetapi hanya ada pengaturan internal Kejaksaan sebagaimana dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Standar Operasional Prosed...
ASAS PENUNTUTAN TUNGGAL
JUDUL BUKU : ASAS PENUNTUTAN TUNGGAL PENULIS : Dr. Mia Banulita NO. ISBN : 978-623-421-303-4 NO. QRCBN : 62-39-9762-107 PENERBIT : GUEPEDIA TAHUN TERBIT : Februari 2023 JENIS BUKU : BUKU PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN, NON FIKSI KONDISI BUKU : BUKU BARU / BUKU ORIGINAL ASLI, LANGSUNG DARI PENERBITNYA DESKRIPSI BUKU : "ASAS PENUNTUTAN TUNGGAL: Menegakkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum" merupakan buku yang ditulis oleh Dr. Mia Banulita, seorang pakar hukum yang membahas tentang asas penuntutan tunggal sebagai landasan hukum universal. Dalam buku ini, penulis mengulas secara mendalam mengenai kebenaran dan keberlakuan dari asas tersebut, serta bagaimana asas ini dapat menegakkan keadilan,...
Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah - Rajawali Pers
Buku ini merupakan representasi kegelisahan penulis selaku praktisi hukum yang melihat maraknya perbuatan partai politik yang melakukan kejahatan luar biasa baik itu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, bahkan tindak pidana makar, melalui pengurus maupun anggotanya. Partai politik sangat berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan atau memuluskan kejahatan dengan dalih kebijakan politik untuk masyarakat oleh pengurus partai maupun anggota partai. Bahkan sudah pengetahuan umum di kalangan masyarakat bahwa pendanaan kegiatan partai politik pun bersumber dari hasil kejahatan. Baik itu seluruhnya, sebagian, atau dua pertiga bagian, dan seterusnya. Hal tersebut bisa saja t...
Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia
"Tantangan awal globalisasi segera dimulai dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir 2015. Sebuah ruang kompetisi B to B (bussines to bussines)—bukan semata G to G (government to government) atau M to M (man to man)—yang menjadi sebuah kehormatan sekaligus tantangan bagi para Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia. Mereka akan mewakili negeri ini untuk berlaga sebagai gladiator duta bangsa dalam persaingan memenangkan pertarungan dan kehormatan sektor Jasa Konstruksi atas nama Indonesia. Untuk itu diperlukan kesungguhan, dedikasi, integritas, kesungguhan, dan political will seluruh penyelenggara negara serta masyarakat. Semoga kesadaran kolektif akan mempersatukan kita semua atas nama sebuah negeri “Indonesiaku”."
Guru Super Bukan Guru Baper
Semua pihak sudah mafhum bahwa guru merupakan pelaku penting dalam dunia pendidikan. Guru adalah pelaksana, pengembang, dan sekaligus kurikulum itu sendiri karena guru selain menyampaikan dan mengembangkan kurikulum yang berlaku, juga harus mampu menjadi contoh bagi para siswanya. Dalam pelaksanaan tugasnya, guru dihadapkan pada berbagai tantangan, baik tantangan yang ada dari dalam dirinya maupun dari luar. Tantangan dari dalam diri seperti belum siap mengubah pola pikir (mind set), rendahnya penguasaan TIK, dan lambatnya beradaptasi dengan berbagai kebijakan pemerintah dan perkembangan zaman. Tantangan dari luar misalnya, suasana kerja yang kurang kondusif, sarana dan prasarana yang terbat...
IC2RSE 2019
As an annual event, The 3rd International Conference Community Research and Service Engagements (IC2RSE) 2019 continued the agenda to bring together researcher, academics, experts and professionals in examining selected theme by applying multidisciplinary approaches. In 2019, this event will be held in 4 December at Florida-Maryland Room, JW Marriot Hotel. The conference from any kind of stakeholders related with Education, Information Technology, Mathematics and Social Related Studies. Each contributed paper was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper selection.
