You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah. Pembentukan Perda harus dilakukan secara taat asas. Pembentukan Perda supaya lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui dalam menyusun peraturan daerah, yaitu dimulai dengan proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan
Peran perempuan dalam ranah publik disajikan secara menarik dimana suatu fenomena yang kompleks diuraikan dengan komunikatif. Sungguh layak baca dan menggugah –Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Buku ini merupakan hasil penelitian yang komprehensif terkait gender dan keterwakilan perempuan dalam politik formal. Pendekatan teori yang lebih soft dan perspektif empiris-kritis memberi pijakan bahwa wilayah publik dan domestik tidak harus dipertentangkan. Ini membuat nuansa buku ini berbeda dari buku-buku sejenis. Buku ini juga mengungkap kasus-kasus terjerembapnya perempuan pemimpin dalam kasus-kasus korupsi. ‘Singgasana’ yang direbut perempuan melalui perjuangan dalam berbagai bentuknya, adalah kursi panas. Ujian integritas dimulai di situ. Buku wajib untuk dibaca! –Maria Hartiningsih, penulis, pemerhati isu relasi-relasi kuasa yang timpang