Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Etika Profesi Hukum
Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Urgensi etika dalam profesi disebabkan karena profesi mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, serta dijadikan sebagai sumber utama nafkah hidup. Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam antara pelaku profesi dan klien atau pencari keadilan. Dalam hal ini, terdapat kaidah atau standar moral yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan harus ditaati oleh anggota dalam mengemban profesi tersebut. Dengan buku ini diharapkan lahirlah sarjana hukum yang profesional dan beretika serta memiliki keahlian yang berkeilmuan dan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat dalam pelayanan di bidang hukum.
Hukum dan Kebijakan Publik
Kebijakan publik, yakni apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu). Dengan demikian, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (policy making) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945.
Hukum Ekonomi Islam
Buku ini menggunakan tema Hukum Ekonomi Islam sebagai isu utama sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, dan meneliti permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Substansi utamanya berkaitan dengan kajian atas suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Hukum Ekonomi Islam merangkum bahasan berkenaan isu-isu aktual atau kontemporer di bidang perusahaan pembiayaan seperti modal ventura, ijarah (leasing), kartu kredit, pegadaian, koperasi dan multi level marketing serta jual beli, broker,...
Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia
Urgensi Kebijakan Hukum Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen adalah memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh warga Negara khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi dan label halal juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal dan label halal. Buku ini merekam respons negara dalam mengambil langkah kebijakan ...
MEMAHAMI INOVASI DISRUPTIF DARI KACAMATA SEKOLAH BISNIS
Buku ini mengupas paradigma inovasi yang selama ini mempengaruhi dinamika persaingan di berbagai industri di tanah air. Indonesia sendiri masih kesulitan membangun industri berdaya saing tinggi yang berorientasi ekspor produk dengan nilai tambah tinggi yang berasal dari inovasi. Hal ini seiring minimnya kemajuan jumlah berbagai indikator inovasi seperti jumlah pendaftaran paten misalnya. Tentu saja ini dapat menghambat cita-cita Indonesia untuk lolos dari lubang middle income trap pada tahun 2030. Salah satu antisipasi yang dapat dilakukan adalah mendorong kebijakan industrialisasi yang berpijak pada inovasi teknologi terdepan dan disruptif. Dengan itu Indonesia dapat melakukan lompat katak (leap frogging) dalam membangun tangga industri yang lebih kuat pertumbuhan ekonomi. Inilah yang menjadi pesan utama dari rangkaian tulisan di buku ini.
Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial
Proses penegakan etik di Komisi Yudisial bersifat unik. Hal ini dikarenakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya mendudukkan Komisi Yudisial bertugas sebagai “polisi”, bertindak sebagai “jaksa”, dan atau berfungsi sebagai “hakim” dalam penegakan etik. Persidangan etik secara formil tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata. Namun demikian, tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian dalam persidangan hukum. Buku ini menggambarkan secara lugas sebuah tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penan...
Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis
Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa melalui Ligitasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online. Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Lainnya. Secara umum buku ini menyajikan muatan materi yang mendudukkan arbitrase sebagai salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih di antara berbagai sarana penyelesaian sengketa komersial. Selain menyuguhkan uraian berkaitan lembaga arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa bisnis, terdapat pula bahasan model alternatif penyelesaian lainnya, seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan sebagainya. Buku ini juga dilengkapi muatan substansi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui pendekatan online dan syariah. Buku ini penting dibaca para mahasiswa, dosen, praktisi, dan para peminat hukum lainnya.
Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis
Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang telah dikenal luas kalangan pebisnis, baik nasional terutama internasional.
Hasbi Amiruddin Sang Inspirator: Menelusuri Rekam Jejak Seorang Guru Pendidik Dalam Meningkatkan Kualitas Umat
Buku ini mengungkap biografi Prof.Dr. M. Hasbi Amiduruddin, MA. yang diterbitkan dalam rangka masa purnabakti dan ulang tahunnya yang ke 70, November 2023. Buku ini bukan hanya memuat kiprah dan kontribusi dalam sejarah kehidupannya, tapi juga memuat testimoni dari mahasiswa dan sahabat dari dalam dan luar negeri.
PERLINDUNGAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Salah satu unsur yang esensial dari upaya reformasi bangsa Indonesia adalah penegakan supremasi hukum, rule of law. Sebab berbagai problematika kebangsaan dimasa lalu, terutama masalah, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dalam berbagai sektor kehidupan, seringkali berawal dari ketidak taatan masyarakat terhadap hukum. Disamping itu jangkauan hukum yang kurang memadai akibat dinamika kehidupan yang demikian cepat sejajar dengan globalisasi dunia.1 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan adanya 102 kasus dugaan penyelewengan bansos pandemi Covid19 di 20 Polda seluruh wilayah Indonesia. Data Bareskrim Polri tersebut menempatkan Sumatera Utara (Sumut) terbanyak dugaan penyelewengan dengan 38 kasus, posisi kedua ada Jawa Barat 18 dan ketiga Nusa Tenggara Barat (NTB) 9 kasus. H
