Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Kebijakan Kriminal
Kebijakan hukum pidana (criminal law policy), politik hukum pidana atau pembaruan hukum pidana lebih ditekankan kepada perubahan peraturan perundang-undangan (pidana) yang diselaraskan dengan kebutuhan pada satu saat dan waktu tertentu. Sebagai sebuah kebijakan/policy, badan perundang-undangan dalam kenyataannya dihadapkan kepada berbagai pilihan untuk menetapkan ketentuan hukum pidana yang lebih baik, sekaligus sebagai garis-garis kebijaksanaan dalam menentukan langkah penegakan hukum sebagai usaha untuk mengkonkretisasikan aturan hukum yang telah dibuat tersebut. Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori-teori pidana, pidana dan pemidanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek kebijakan kriminal, dan urgensi kebijakan kriminal. Buku ini tidak saja dapat digunakan oleh mahasiswa pascasarjana atau strata satu ilmu hukum, tetapi bagi masyarakat luas yang menaruh keprihatinan terhadap maraknya aksi kejahatan dan perlunya upaya penanggulangannya secara rasional, penegak hukum maupun lembaga legislasi, buku ini dapat memenuhi harapan tersebut.
Menuju Pembaruan Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwariskan dari pemerintah kolonial, dirasakan sudah tidak relevan lagi khususnya dikaitkan dengan negara yang telah merdeka. Teori-teori pidana kontemporer telah berkembang pesat dan tidak sesuai lagi dengan KUHP. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diakomodasi dalam undang-undang atau setidak-tidaknya dilakukan penafsiran yang bersifat futuristik sehingga ketentuan dalam KUHP senantiasa relevan dengan kebutuhan kekinian. Begitu pula dengan Prinsip Integralistik dalam rangka penetapan sanksi pidana perampasan kemerdekaan merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan ketentuan hukum positif dengan kebutuhan akan keadilan. Pri...
Komisi Yudisial dan reformasi peradilan
Role and position of Judicial Commission in reformation of law in Indonesia; collection of articles.
Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum
Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kemenanganya menyatakan bahwa fokus pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Lebih lanjut menurut Presiden, terdapat 5 (lima) hambatan investasi di indonesia selama ini yaitu masalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak jelas, masalah perpajakan, masalah perizinan, masalah ketersediaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, pemerintah membuat kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan dan penggabungan beberapa peraturan sekaligus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dengan memangkas peraturan-peraturan dan birokrasi yang dinilai tidak efektif,...
Tempo
None
Restorative Justice
This reprint of the classic work, originally published by the UK Home Office, Information & Publications Group in 1999, is produced by Coventry Lord Mayor's Committee for Peace and Reconciliation on behalf of the Coventry Restorative Justice Forum. We work to inform the public about Restorative Justice, to encourage its practice within schools and other organisations, to ensure that it is delivered to a consistent standard across the city so that Coventry will become a Restorative Justice City.
Wombs in Labor
Surrogacy is India's new form of outsourcing, as couples from all over the world hire Indian women to bear their children for a fraction of the cost of surrogacy elsewhere with little to no government oversight or regulation. In the first detailed ethnography of India's surrogacy industry, Amrita Pande visits clinics and hostels and speaks with surrogates and their families, clients, doctors, brokers, and hostel matrons in order to shed light on this burgeoning business and the experiences of the laborers within it. From recruitment to training to delivery, Pande's research focuses on how reproduction meets production in surrogacy and how this reflects characteristics of India's larger labor...
Implementing the Constitution
This book argues that the Supreme Court performs two functions. The first is to identify the Constitution's idealized "meaning." The second is to develop tests and doctrines to realize that meaning in practice. Bridging the gap between the two--implementing the Constitution--requires moral vision, but also practical wisdom and common sense, ingenuity, and occasionally a willingness to make compromises. In emphasizing the Court's responsibility to make practical judgments, "Implementing the Constitution" takes issue with the two positions that have dominated recent debates about the Court's proper role. Constitutional "originalists" maintain that the Court's essential function is to identify ...
Dictionary Of The Social Sciences
Designed For Students Of The Social Sciences, Public Administration, Social Administration And Social Work, This Dictionary Will Also Be Useful To Those Who Work In Specialized Agencies And International Organisations.The Dictionary Defines Over 7,500 Terms, Covering All The Social Sciences With The Exception Of Economics And Linguistics. Those Economic And Linguistic Terms Which Are Frequently Used In The Other Social Sciences Are, However, Included, As Are Essential Terms From Subjects Peripheral To The Social Sciences. Important Statistical Terms Have Been Included, As Well As Terms Relating To Surveys, Questionnaires, Scales And Interviewing. As Concise As Possible Without Loss Of Meaning, The Definitions Are Hierarchical And Interrelated, Thus Giving The Work A Logical Unity.
