Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN DI INDONESIA
Hukum Islam dalam praktik pernikahan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia, dalam rangka mencapai kehidupan yang berdasarkan ketentuan syari'at. Hal ini menjadi penting dalam rangka memenuhi kehendak hukum Islam yang menjadi pegangan hidup bagi umat Islam. Praktik-praktik hukum Islam sehari-hari yang dibahas dalam buku ini, dapat menjadi acuan dalam menjalankan syariat Islam. Karena berdasarkan kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan kesepakatan para ulama yang telah disaring secara teliti dan lengkap. Semoga keberadaan buku ini menambah wawasan para pembaca, terutama kalangan pelajar/mahasiswa yang tentu sangat membutuhkan praktik apa s...
PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM : Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam
Buku "Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar dalam Memahami Hukum Islam" merangkum esensi hukum Islam melalui penjelasan menyeluruh terhadap pokok-pokok, asas, dan kaidah hukum Islam, memberikan landasan kuat bagi pemahaman mendalam. Buku ini memaparkan sumber-sumber hukum Islam, metode penemuan hukum, dan pembagian hukum Islam, membuka pintu wawasan terhadap kerangka konseptual yang memandu praktik hukum Islam. Melalui eksplorasi sejarah dan perkembangan hukum Islam di seluruh dunia, hingga isu-isu kontemporer, seperti hukum ekonomi Islam dan tantangan peradilan agama, pembaca dibimbing untuk memahami evolusi dan aplikasi hukum Islam dalam berbagai konteks. Buku ini tidak hanya menjadi pedoman ideal bagi mahasiswa dan pembelajar hukum Islam, tetapi juga menjadi sumber rujukan berharga bagi praktisi hukum dan individu yang tertarik memahami landasan hukum Islam secara holistik. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, "Pengantar Ilmu Hukum Islam" memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman yang lebih luas terhadap hukum Islam, sekaligus menghubungkan masa lalu dengan realitas kontemporer.
Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia
Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum indonesia. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum di indonesia dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pengantar hukum indonesia dan menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari pendahuluan pengantar hukum indonesia, garis besar dasar-dasar hukum yang berada di indonesia, konsep hukum negara Indonesia, teori hukum di Indonesia, urutan tata tertib hukum yang melindungi kepentingan masyarakat Indonesia, Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar sesudah amandemen, asas konkordansi, Ius constitutum. Selain itu, materi mengenai Ius constituendum dan bentuk-bentuk hukum juga dibahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
COVID-19 Virus, Bisnis atau Konspirasi
INISIATIF penerbitan buku ini spontan dan pada dua momen "tepat". Spontan; karena digagas di momen serial diskusi berkala Forum Dosen mejelis Tribun Timur di tahun ke-12-nya, sejak digagas 2008 lalu. Momen pertama; tercetus di hari Pendidikan Nasional, Sabtu, 2 Mei 2020. Momen kedua; inisiatifnya muncul di periode bersejarah umat manusia; puncak wabah pendemi global, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bagi Forum Dosen dan newsroom Tribun Timur, spontanitas duo momen ini juga bersejarah. Kenapa? Inilah kali pertama diskusi periodik --mingguan, dwimingguan, bulanan, kadang dua bulanan-- ini bukan dengan tatap muka langsung melainkan dunia maya. Bukan di meja rapat melainkan berbasis aplikas...
Pengantar State Auxiliary Agency
Pascatumbangnya pemerintahan Orde Baru, telah terjadi perubahan konstitusi sebanyak 4 kali. Perubahan konstitusi tersebut, berimplikasi pada lahirnya sejumlah lembaga negara, misalnya Mahkamah konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Penyelenggara Pemilu, Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan masih banyak yang lain. Bahkan, menurut catatan pemerintah ada sebanyak 87 lembaga sampiran negara atau dalam bahasa buku ini disebut State Auxiliary agency (SAA). Kehadiran lembaga negara ini bisa dibaca dlam dua tafsir. Tafsir Pertama, lembaga baru ini muncul sebagai konsekuensi logis dari tuntutan reformasi politi...
Buku Ajar Hukum Acara Perdata
Buku Ajar Hukum Acara Perdata ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum acara perdata. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang hukum acara perdata dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah hukum acara perdata dan menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari konsep istilah, fungsi, tujuan, dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, jenis-jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia, kompetensi pengadilan, surat kuasa, gugatan dan jawaban dalam suatu perkara. Selain itu, buku ini juga membahas materi mengenai replik dan duplik, tahapan-tahapan dalam beracara perdata di pengadilan dan pembuktian di pengadilan. Buku ini disusun secara sistematis dengan penjelasan yang jelas, contoh soal, dan latihan untuk memperkuat pemahaman. Buku ini merupakan pegangan yang ideal bagi mahasiswa dan pendidik untuk menguasai ilmu hukum acara perdata dengan baik.
Buku Ajar Hukum Tata Negara
Buku Ajar Hukum Tata Negara ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum tata negara dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah hukum tata negara dan menyesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester tingkat Perguruan Tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari pengantar mata kuliah hukum tata negara, pengertian dan objek kajian hukum tata negara, ketatanegaraan Indonesia, konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara, sistem pemerintahan. Selain itu materi mengenai negara hukum dan materi mengenai partai politik dan pemilu juga di bahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Dalam Teori dan Praktik di Indonesia
Perselisihan Hubungan Industrial di dunia kerja terkadang tak bisa terhindarkan. Perbedaan pendapat mengenai hak dan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan perselisihan yang timbul dan terjadi dalam hubungan industrial. Perselisihan seperti ini tentunya sering dihadapi oleh pekerja/buruh. Untuk menyelesaikan perselisihan itu maka dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui upaya di luar pengadilan (nonlitigasi); dan kedua, melalui upaya di dalam pengadilan (litigasi). Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang tata c...
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana [Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak]. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai children in especially difficult circumstances (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dalam membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Dalam buku ini mengulas sejauhmana sistem peradilan pidana terhadap anak berkonflik hukum yang telah melewati batas umur anak, serta realita putusan pidana terhadap anak berkonflik hukum yang telah melewati batas umur anak di Pengadilan.
Parlementaria
None
