Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Strategi Pemerintah Daerah di Madura dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata
Pengembangan kepariwisataan di daerah merupakan pilar pembangunan daerah yang menduduki posisi penting karena memberikan kontribusi pada penerimaan PAD, penyerapan investasi dan tenaga kerja, serta pengembangan wilayah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk dapat memperoleh sumbangan besar bagi pembangunan ekonomi daerah maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di daerah serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Di samping itu, pembangunan kepariwisataan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat.
DINAMIKA KEBIJAKAN HUKUM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS POTENSI LOKAL DI MADURA
Pengembangan kepariwisataan di daerah merupakan pilar pembangunan daerah yang menduduki posisi penting karena memberikan kontribusi pada penerimaan PAD, penyerapan investasi dan tenaga kerja, serta pengembangan wilayah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk dapat memperoleh sumbangan besar bagi pembangunan ekonomi daerah maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di daerah serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Di samping itu, pembangunan kepariwisataan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat .
BUKU AJAR TEORI HUKUM
Istilah Teori Hukum Di Belanda, digunakan 2 (dua) istilah yaitu rechtswetenschap dan rechtstheorie. Istilah rechtswetenschap dalam arti sempit disebut dogmatik hukum. Tugasnya adalah melakukan deskripsi, sistematisasi, eksplanasi hukum positif. Rechtswetenschap dalam arti luas meliputi keseluruhan lapisan hukum. Lapisan ilmu hukum itu meliputi : - dogmatik hukum - teori hukum - filsafat hukum Adapun istilah rechtstheorie juga digunakan dalam dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, rechtstheorie menunjukkan lapisan antara dogmatik hukum dan filsafat hukum (ilmu eksplanasi hukum dengan karakter interdisipliner). Sedang-kan rechtstheorie dalam arti luas sama dengan rechtsw...
Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim
Buku ini berusaha memotret beberapa contoh akan peran dan fungsi hakim perempuan dalam peradilan. dalam hal ini, pada dasarnya hukum Indonesia pun telah menetapkan bahwa perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menjadi hakim, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Djazimah Muqoddas ingin menggambarkan potret kegelisahan penulis sebagai hakim perempuan yang secara doktrinal dalam kitab-kitab fiqh merasa diperlakukan diskriminatif.
PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI
Wetboek van Koophandel (selanjutnya disebut WvK) yang diterjemahkan secara bebas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) merupakan peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Indonesia yang telah dijajah Belanda menyisahkan berbagai persoalan. Sebagai Negara yang baru merdeka dari penjajahan Belanda pada Tahun 1945 membawa pengaruh terkait adanya kekosongan hukum dalam berbagai hal, termasuk pengaturan dalam hubungan hukum yang sifatnya privat. Dalam hubungan hukum privat perlu dipahami adanya hubungan diantara orang perorangan, orang perorangan dengan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Negara Belanda sebagai negara jajahan Perancis secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengaturan kepentingan hukum privat. Negara Belandan telah mengatur kepentingan hubungan privat melalui Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) atau diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdt.). berdirinya sebuah negara. sebuah Buku/kitab yang mengatur kebutuhan dari para pedagang pada saat itu.
Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam
Pemikiran yang digagas oleh Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H, sangat relevan untuk dibicarakan sebagai landasan pemikiran dan filosofis dalam meninjau pola hubungan antara negara, hukum, dan agama, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik unik sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terlebih lagi pasca-1998, arus demokratisasi diikuti dengan semakin berkembangnya proliferasi gerakan Islam. Berbagai permasalahan dan perdebatan kontemporer saat ini, mulai dari wacana pendirian Negara Islam di Indonesia, pengakuan negara terhadap agama dan aliran kepercayaan, berbagai konflik antar umat beragama, proliferasi gerakan radikalisme Islam, penyerangan terhadap penganut agama minoritas hingga munculnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah, dapat dikembalikan kepada pertanyaan mendasar: bagaimana hubungan antara negara, hukum, dan agama dalam konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, namun tidak menganut baik teokrasi maupun sekularisme. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
BUNGA RAMPAI ETIKA PROFESI DAN HUKUM KEPERAWATAN
Buku Bunga Rampai ini berjudul Etika Profesi dan Hukum Keperawatan mencoba menyuguhkan dan mengemas beberapa hal penting konsep Etika Profesi dan Hukum Keperawatan. Buku ini berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan konsep Etika Profesi dan Hukum Keperawatan serta konsep lainnya yang disusun oleh beberapa Dosen dari berbagai Perguruan Tinggi.
Wakaf dan Pemberdayaan Umat
Keunikan Institusi wakaf dikarenakan wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi hablumminallah dah hablumminannas. Selain itu, wakaf juga sebagai satu bentuk kebajikan dalam Islam yang menggabungkan antara aspek kerohanian dan aspek kebendaan. Lebih istimewa lagi, pewakaf akan memperoleh pahala yang terus-menerus walaupun ia telah meninggal dunia selama harta yang diwakafkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Dari segi lembaga sosial ekonomi, wakaf dapat berperan penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama sejak krisis ekonomi. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, mendefenisikan wakaf sebagai perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini membuka paradigma baru perwakafan di Indonesia, karena wakaf bukan lagi semata-mata persoalan ibadah, melaikan sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi.
Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal
Sejatinya peran negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan (welfare state) dan perlindungan (protection) termasuk kepada konsumen Muslim, maka sesungguhnya tujuan tersebut merupakan state interests/al-maṣlaḥah al-dauliyyah. Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal adalah control of misleading information. Peran tersebut merupakan wajib kafa’i (collective responsibility) terhadap massive and credential products dengan mandatory halal certification and labeling, karena kehalalannya tidak dapat divalidasi oleh konsumen Muslim. Jika tidak, akan mengancam terjadinya market failure yang disebabkan oleh information asymmetries, gagasan tersebut lahir dari public interests/al-maṣlaḥah. Dengan demikian dapat diformulasikan, analisis state interests/al-maṣlaḥah al-dauliyyah terhadap public interests/al-maṣlaḥah. ------ Sebuah buku tentang hukum perlindungan konsumen persembahan penerbit Kencana (PrenadamediaGroup)
Studi, mengabdi, dan berprestasi
Festschrift in honor of Jimly Asshiddiqie who dedicates his life in Indonesian Constitutional Court.
