Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Pelanggaran Kode Etik Periklanan
Buku “Pelanggaran Kode Etik Periklanan: Studi Pertanggungjawaban Etik Perusahaan Pemasang” membahas fenomena pelanggaran etika dalam periklanan yang semakin marak terjadi. Fokus studi ini adalah mengungkapkan bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh perusahaan dalam mempromosikan produk atau jasanya. Buku ini mengkaji berbagai kasus nyata pelanggaran etika pariwara, menganalisisnya dengan merujuk pada Etika Pariwara Indonesia (EPI) serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban etik perusahaan atas pemasangan iklan yang melanggar etika periklanan yaitu pertanggungjawaban secara administratif berupa penarikan iklan yang telah melanggar etika periklanan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia melakukan penegakan hukum dalam konteks represif dan meminta pihak pelaku usaha memperbaiki iklan yang telah melanggar etika periklanan. Dengan menelaah berbagai kasus dan perspektif, buku ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang etika periklanan, serta mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam menciptakan iklan yang etis, jujur, dan menghormati kepentingan publik.
Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi
Apakah semua Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Akta Pendirian Koperasi? Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan Akta Autentik. Ternyata tidak semua Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, karena untuk bisa mendapatkan kewenangan tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Notaris. Salah satunya yakni wajib mengikuti diklat/pelatihan Koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi setempat. Buku ini hadir untuk memberi informasi atas ketidaktahuan Calon Pendiri Koperasi mengenai tidak semua Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Akta Pendirian Koperasi. Buku “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi”, hadir sebagai panduan praktis yang akan membantu pembaca memahami peran penting Notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian Koperasi, mulai dari pengumpulan dokumen hingga legalisasi Akta Pendirian, buku ini menguraikan langkah-langkah yang harus dilalui dengan tepat dan efisien.
Regulasi dan Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti karena Rusak
Sertifikat pengganti dapat digunakan di pengadilan selama sertifikat tersebut merupakan replika yang sama dengan buku tanah dan surat ukur yang asli. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan terkait dengan penerbitan sertifikat palsu, maka proses penggantian sertifikat harus dilakukan secara menyeluruh dan menyertakan semua bahan pendukung yang diperlukan. Regulasi yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat pengganti rusak, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan khususnya segala peraturan yang menyangkut tentang sertifikat pengganti yaitu sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pen...
Komparasi Pengaturan Land Banking antara Indonesia dan Belanda
Adanya ketimpangan antara ketersediaan tanah dengan kebutuhan tanah menjadi permasalahan baru dalam hukum pertanahan di Indonesia. Bank tanah disebut sebagai alat pemerintah untuk mensiasati hal tersebut. Konsep bank tanah menghimpun kemudian mengelola tanah terlantar serta atau tanah yang masih belum produktif guna menunjang pembangunan nasional serta reforma agraria. Terdapat perbedaan konsep pelaksanaan bank tanah di Indonesia dan Belanda sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Seperti di Indonesia cenderung untuk pembangunan nasional sedangkan di Belanda cenderung pada perbaikan lingkungan. Perbedaan yakni jenis bank tanah yang diberlakukan di Indonesia terdapat bank tanah publik dan swasta sedangkan di Belanda hanya ada bank tanah publik. Persamaannya yakni terdapat tujuan yang sama dalam pembentukan bank tanah di Indonesia dan Belanda seperti menunjang kepentingan umum, kepentingan pembangunan, serta memberdayakan kembali tanah kosong atau tanah terlantar. Objek tanah yang dihimpun dalam bank tanah di kedua negara ini secara umum sama seperti tanah kosong, tanah terlantar, serta tanah yang tidak ada status kepemilikan haknya.
HUKUM PERTANAHAN DALAM TINDAKAN Himpunan Peraturan Agraria Terkait Hak Atas Tanah
Sinopsis: Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan Pelaksananya merupakan hal yang penting untuk dipelajari bagi para mahasiswa, praktisi di bidang hukum maupun masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Peralihan Hak Atas Tanah akan diperoleh gambaran tentang hak atas tanah, bagaimana tata cara pendaftaran hak atas tanahnya dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanahnya. Penulis: Dr. Evy Indriasari, SH, MH Anggota IKAPI No 192JTE/2020 Cetakan Pertama: November 2023 Ukuran Buku: 16 cm x 21 cm Jumlah Halaman: ix + 244 ISBN: 978-623-419-516-3
Akibat Hukum Acta Van Dading sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
Acta van dading merupakan suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa yang dibuat melalui proses mediasi yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan perantara mediator hakim tunggal yang kemudian apabila mediasi itu berhasil dibuatkanlah sebuah akta berupa akta perdamaian atau biasa dikenal dengan istilah acta van dading. Buku “Akibat Hukum Acta Van Dading sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” membahas mengenai perdamaian yang dituangkan dalam akta otentik (acta van dading) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya putusan pengadilan. Buku ini mengkaji kelebihan dan kekurangan penggunaan acta van dading sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kelebihannya antara lain lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik para pihak. Namun, akta ini juga memiliki kekurangan seperti rentan terhadap pembatalan jika terdapat cacat kehendak atau melanggar undang-undang. Dengan bahasa yang lugas dan sistematis, buku ini bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami acta van dading sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Peran PPAT dalam Menghadapi Pemulihan Berkas Pendaftaran Tanah Pasca Kebakaran
Kebakaran di kantor pertanahan bisa menjadi mimpi buruk bagi banyak pihak, terutama mereka yang berkepentingan dengan kepemilikan tanah. Berkas-berkas penting yang hangus terbakar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian besar. Namun, di tengah situasi genting ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran krusial dalam membantu masyarakat memulihkan hak-hak mereka atas tanah. Buku ini hadir dilengkapi dengan studi kasus dan contoh-contoh nyata, buku ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana PPAT dapat berperan aktif dalam memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah pasca kebakaran. Sebuah referensi penting bagi PPAT, praktisi hukum, dan siapa pun yang peduli dengan perlindungan hak atas tanah.
Bentuk-bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris
Pelanggaran kode etik menjadi permasalahan dalam kenotariatan sehingga perlunya diberikan bentuk-bentuk penerapan sanksi serta penegasan upaya hukum apabila melaksanakan pelanggaran kode etik bagi jabatan notaris. Menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penerapan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran etik diatur sesuai regulasi UUJN meliputi sanksi perdata dan administratif maupun sanksi yang regulasinya tidak dimuat dalam UUJN seperti sanksi pidana dan sanksi kode etik yang berasal dari organisasi ini sehingga perlunya ditegakkan secara tegas atas pelanggaran agar mendapatkan efek jera serta dibutuhkannya peran secara aktif terhadap Dewan Kehormatan dalam pembinaan serta pengawasan kepada notaris, tidak sekedar menanti adanya laporan dari masyarakat. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan.
Sistem Pendidikan Nasional sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak
Kenakalan remaja dan kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi holistik. Buku ini mengkaji secara mendalam peran krusial sistem pendidikan nasional dalam mencegah kenakalan remaja di Indonesia, ditinjau dari perspektif regulasi hukum. Di dalam buku ini, Anda akan menemukan: - Analisis mendalam tentang keterkaitan antara sistem pendidikan nasional dan pencegahan kejahatan anak. - Telaah komprehensif terhadap regulasi hukum yang relevan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. - Identifikasi terhadap tantangan dan peluang dalam implementasi sistem pendidika...
Penyelesaian Sengketa Tanah pada Tingkat Pengadilan Tinggi
Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti warisan, jual beli, dan perselisihan batas tanah. Sengketa tanah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial, stres, dan bahkan kekerasan. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui jalur pengadilan. Pengadilan Tinggi merupakan salah satu tingkat pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah. Buku ini membahas tentang penyelesaian sengketa tanah di tingkat Pengadilan Tinggi, disertai dengan contoh kasus. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi para praktisi hukum dan akademisi yang ingin memahami penyelesaian sengketa tanah melalui jalur pengadilan secara lebih mendalam.
