You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Ridha-Nya di tengah berbagai kesibukan pada tahun 2024 sebagai tahun politik dalam menjalankan tanggungjawab sebagai tenaga pengajar penulis menyempatkan diri untuk menulis buku sebagai bahan ajar dalam hukum kesehatan, dan Alhamdulillah buku ini berhasil diselesaikan dengan baik sesuai dengan perkembangan keilmuan dan silabus yang berlaku pada setiap perguruan tinggi, khususnya program studi Hukum Kesehatan. Buku persembahan penerbit PohonCahaya #PohonCahayaSemesta
Buku ini membahas soal kewarisan islam dalam hubungannya dengan hukum positif di Indonesia yang meliputi: Pengertian dan tujuan mempelajari hukum kewarisan; sumber dan asas hukum kewarisan Islam; sejarah perkembangan hukum kewarisan Islam; rukun, syarat dan Penggolongan Ahli Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata; sebab-sebab dan penghalang waris-mewarisi; furudhul muqaddarah; Metode Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata; aul dan radd; komplikasi problematika hukum waris Islam; aktualisasi KHI di peradilan agama dan upaya menjadikannya sebagai undang-undang, dan dapat di jadikan pegangan bagi kalangan praktisi maupun tenaga pengajar di bidang hukum keislaman.
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan limpahan rahmat dan berkah-NYA, kami dapat menyelesaikan menulis buku karangan ini bersama para ahli Tentang Komitmen Pemerintah Memberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi, tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat. Buku persembahan penerbit PohonCahaya #PohonCahayaSemesta
Dinamika hubungan industrial yang menarik sepanjang tahun 2023-2024 merupakan Perselisihan antara perusahaan dan pekerja menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan industri, sebanyak 107 perusahaan terlibat dalam perselisihan, memberikan gambaran yang mendalam tentang tantangan dan dinamika dalam dunia ketenagakerjaan di tanh air. Sebagai contoh dalam menggambarkan dinamika perselisihan hubungan industrial, perlu dipahami bahwa perselisihan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, Pada tahun 2023 misalkan telah teridentifikasi beberapa jenis perselisihan yang mendominasi yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan hak, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Surat Pemberhentian (SP)/Surat Berhenti (SB). Buku persembahan penerbit PohonCahaya #PohonCahayaSemesta
Buku yang ada di tangan anda ini adalah buku mengenai hukum agrarian yang berlaku di Indonesia sebenarnya buku ini merupakan hasil dari kegelisahan akademik penulis selama mendampingi mahasiswa dalam proses perkuliahan, perkuliahan dengan metode ceramah dirasa kurang efektif tanpa didukung oleh literature yang cukup, kumpulan sejumlah bahan kuliah Mahasiswa yang kemudian oleh penulis mencoba susun dalam sebuah buku, sebagai metode untuk memudahkan para Mahasiswa dalam menelaah Hukum Agraria di Indonesia. Kekurangan pengetahuan dari Penulis merupakan bagian tak terpisahkan dari penulisan buku ini, dengan keterbatasan penulis telah berusaha menyajikan dalam bentuk kajian yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Buku persembahan penerbit PohonCahaya #PohonCahayaSemestaGroup
Penanganan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kasus pidana perburuhan selalu diarahkan untuk mediasi, sampai saat ini belum ada kasus pidana perburuhan yang ditangani LBH Jakarta ditindaklanjuti kepolisian. Organisasi masyarakat sipil telah lama mendesak Polri untuk membentuk unit khusus yang menangani masalah perburuhan. Bertepatan dengan hari buruh internasional atau May Day pada setiap tanggal 1 Mei, Polda Metro Jaya membentuk ‘desk tenaga kerja’ meskipun hingga saat ini ‘desk tenaga kerja’ dinilai belum sesuai harapan. Buku persembahan penerbit PohonCahaya #PohonCahayaSemestaGroup
Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu peradilan yang ada di Indonesia untuk mengajukan gugatan apabila ada Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan warga negaranya. Perlu digarisbawahi bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara rentan menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, yakni pihak Penggugat dan Tergugat. Agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik, diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang bagaimana menjalankan proses beracara dli Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, perkembangan dan perubahan teori dan pemikiran yang sangat cepat di bidang Kenegaraan dan Tata Usaha Negara serta terhadap hukum acara memerlukan adanya penye...
Banyak literatur yang sudah membahassistem peradilan pidana anak, tetapi belum ada yang membahas secara khusus setiap norma yang saling bertentangan. Di dalam buku ini dianalisis secara tajam setiap persoalan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya, di setiap peraturan perundang-undangan apakah terdapat pertentangan norma dan apakah relevan norma yang bertentangan untuk diterapkan pada praktik peradilan? Tidak hanya membahas pertentangan norma, penulis juga mengulas mengenai konsep diversi yang selalu dikaitkan dengan restorative justice, dalam pembahasannya nanti apakah konsep diversi dan restorative justice memiliki konsep yang sama?...
Allah Swt menciptakan mahlukNya selalu berbeda dalam segala hal, warna kulit, suku, kebangsaan, agama dan karakter psikologinya. Manusia sebagai salah satu mahluk Allah Swt diperintahkan agar mau dan mampu mengenal satu dengan lainnya agar mengetahui dan menemukan kemanfaatan di balik perbedaan yang ada. Di era distrupsi atau era digital yang ditandai dengan teknologi informasi, pendidikan dihadapkan dengan banyak problematika yang harus dijawab dengan cara yang rasional, objektif dan sistematis. Pendidikan dihadapkan dengan moralitas lulusan yang relatif rendah karena masih banyak terjadi tawuran antar pelajar, pelecehan seksual di lembaga pendidikan, perundungan guru, bullying siswa. Dilua...
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah mengadopsi asas kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelasannya tentang prinsip The Best Interest Of The Child yang merupakan asas kepentingan terbaik bagi anak menguraikan bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang ...