You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
This book provides the first comprehensive compilation of cutting-edge research on Merapi volcano on the island of Java, Indonesia, one of the most iconic volcanoes in the world. It integrates results from both the natural (geology, petrology, geochemistry, geophysics, physical volcanology) and social sciences, and provides state-of-the-art information on volcano monitoring, the assessment of volcanic hazards, and risk mitigation measures. As one of Indonesia’s most active and dangerous volcanoes, Merapi is perhaps best known for its pyroclastic density currents, which are produced by gravitational or explosive lava dome failures (commonly referred to as Merapi-type nuées ardentes). Merapi’s eruptions have posed a persistent threat to life, property and infrastructure within the densely populated areas on the volcano’s flanks, as demonstrated most recently by catastrophic eruptions, which attracted worldwide media interest.
Buku berjudul Asas Responsif Sebuah Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini memaparkan tentang konsep pembentukan undangundang yang responsif , yang menjadi bentuk ideal dan suatu keharusan dalam negara yang menganut demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi bentuk implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat, selama ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan masih bersifat formil operasional dan dianggap belum mampu memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan yang perlu dipenuhi dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Konsep responsif menjadi urgen untuk diprioritaskan menjadi norma asas baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena dapat memberikan ruang dua arah antara pembentuk undang-undang dan masyarakat secara cepat.
Buku ini memuat materi bidang hukum meliputi antara lain: Dasar Hukum Tata Negara, Dasar Hukum Administrasi Negara, Dasar Hukum Pidana, Dasar Hukum Perdata, Dasar Hukum Dagang, Dasar Hukum Pajak, Dasar Hukum Agraria, Dasar Hukum Perbankan, Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Dasar Hukum Adat, Dasar Hukum Islam, Dasar Hukum Internasional, dan Dasar Hukum Acara, meliputi: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata Indonesia dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga buku ini bisa membuka cakrawala pandangan untuk menambah wawasan mengenai hukum di Indonesia.
This open access book addresses a wide variety of events and technologies concerning the sago palm, ranging from its botanical characteristics, culture and use to social conditions in the places where it is grown, in order to provide a record of research findings and to benefit society. It discusses various subjects, including the sago palm and related species; differentiation of species of starch-producing palm; habitat, morphological, physiological and growth characteristics; culture and management; productivity of carbon dioxide; starch extraction and manufacture; characteristics and utilization of starch; and cultural anthropological and folkloristic aspects. Problems such as food shorta...
In 2004, Indonesia had a second democratic election, which was also conducted in a peaceful and orderly manner. This book discusses Indonesia's transition towards democracy through the parliamentary and presidential elections, including an analysis of party activity in the provinces, in 2004.
Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986—yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum” (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Buku ajar (textbook) ini berisi bahasan mengenai: Sejarah, tujuan, dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara; Perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara; Perihal surat kuasa; Perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara; Perihal cara penyelesaian sengket...
Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kemenanganya menyatakan bahwa fokus pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Lebih lanjut menurut Presiden, terdapat 5 (lima) hambatan investasi di indonesia selama ini yaitu masalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak jelas, masalah perpajakan, masalah perizinan, masalah ketersediaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, pemerintah membuat kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan dan penggabungan beberapa peraturan sekaligus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dengan memangkas peraturan-peraturan dan birokrasi yang dinilai tidak efektif,...
Buku ini berisi uraian yang relative singkat, sederhana, dan mudah dipahami bagi siapa saja yang berupaya mendalami bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi. Dengan memahami arti hukum acara mahkamah konstitusi maka target pembelajaran agar mahasiswa menguasai legal standing, alur atau proses beracara, kelengkapan dokumen hukum yang dibutuhkan dan sifat putusan. Putusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh Mahkamah Konstitusi akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai orang seorang, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah atau masyarakat pada umumnya, terutama sekali dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial review). Nuansa public interest yang melekat pada perkara perkara semacam itu akan menjadi pembeda yang jelas dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara yang pada umumnya menyangkut kepentingan pribadi dan individu berhadapan dengan individu lain ataupun dengan pemerintah. Ciri inilah yang akan membedakan penerapan hukum acara di Mahkamah Konstitusi dengan hukum acara di pengadilan-pengadilan lainnya.
Pembicaraan mengenai transformasi struktur ekonomi dunia menuju ekonomi berbasis kreativitas menempatkan ekonomi kreatif sebagai suatu konsep ekonomi baru yang mengandalkan stock of ideas, knowledge and creativity sebagai faktor produksi utama yang memberikan keunggulan kompetitif pada produk. Ekonomi Kreatif merupakan suatu sektor yang terletak pada persimpangan antara kreativitas, budaya, ekonomi dan teknologi yang diimplementasikan kedalam bentuk usaha yang mampu menciptakan nilai dan merupakan sarana sirkulasi modal intelektual dengan potensi yang besar. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun sangat berkepentingan untuk memajukan sektor industri melalui penciptaan produk industri yang kompetitif bergantung pada rancangan pola/-model untuk penciptaan produk yang dikenal dengan istilah Desain Industri. Terkait korelasi antara kapitalisasi ide, kreativitas dan industrialisasi, keberadaan desain industri sebagai media penciptaan produk merupakan instrumen penting dalam pembentukan Industri kreatif sebagai bentuk implementasi dari konsep ekonomi kreatif tersebut.
Creating efficient, conflict-free class schedules is a critical challenge faced by universities around the world. From managing room capacity to aligning faculty schedules, the complexity grows with each variable. Enter the Tunicate Swarm Algorithm, a nature-inspired optimization technique designed to solve such scheduling problems. This book, "Applied Tunicate Swarm Algorithm for Timetable Generation in MATLAB/Octave," provides a detailed, practical guide to leveraging this powerful algorithm for class schedule generation. With easy-to-understand explanations and real-world applications, this book equips you to tackle scheduling dilemmas head-on. Inside, you'll find: 1. A comprehensive intr...