Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia
Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil Presiden di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Republik Rakyat China, Irak, India, Bulgaria, dan Siprus. Pembahasan mengenai wakil presiden masih sangat langka, sehingga kehadiran buku ini mampu menstimulus para pembaca melanjutkan “kisi-kisi persoalan mendasar” dalam bidang Hukum dan Politik. Hal ini berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden seperti kewenangan Wakil Presiden apabila Presiden berhalangan sementara dan kewenangan Wakil Presiden dalam menggantikan Presiden, maupun mekanisme pengisian jabatan Presiden jika Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai mekanisme pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya terbukti melakukan tindak pidana.
Pendidikan Pancasila
Judul : Pendidikan Pancasila Penulis : KBP (Purn.) Dr. H. Yusuf Setyadi, SH., SStMk, MM, M. Hum & Dr. Abdul Aziz, M. Ag Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 300 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-697-4 No. E-ISBN : 978-623-162-702-5 (PDF) SINOPSIS Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan terbesar nomor tiga di kawasan Asia, serta penduduknya mayoritas Muslim nomor wahid. Akan tetapi dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya tidak menganut sistem ideologi keagamaan tertentu melainkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya. Di samping sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara, Pancasila juga me...
Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945
Constitutional law of Indonesia after amendment to the Indonesian 1945 Constitution.
Sejarah Partai Politik di Indonesia
Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya, suku, dan agama, memiliki dinamika politik yang unik. Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana partai-partai politik muncul, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari partaipartai awal yang berjuang untuk kemerdekaan hingga partai-partai kontemporer yang menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, setiap bab dalam buku ini menyajikan narasi yang mendalam dan analisis kritis.
PENETAPAN IBU KOTA NEGARA DALAM NEGARA KESATUAN
Penetapan ibu kota negara adalah keputusan strategis yang sangat penting dalam struktur pemerintahan suatu negara, karena ibu kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan, simbol identitas nasional, dan pusat pengambilan keputusan politik serta administratif. Dalam konteks negara kesatuan, ibu kota negara tidak hanya berperan sebagai lokasi fisik, tetapi juga sebagai lambang persatuan dan kesatuan seluruh wilayah negara. Proses penetapan ibu kota negara melibatkan berbagai pertimbangan, mulai dari aspek geografis, ekonomi, sosial, hingga politik. Pemerintah biasanya memilih lokasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan administratif, memiliki infrastruktur yang memadai, dan mudah dijangkau oleh sel...
Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus
Kajian otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan beribu-ribu pulau. Akan tetapi otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah merupakan salah satu sendi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara disajikan guna memperkaya referensi hukum administrasi negara, yang sangat disayangkan, masih minim tersedia. Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Karenanya, sangat krusial untuk mempelajari dan memahami hukum administrasi yang berlaku, sehingga dapat terwujud upaya penyelenggara pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Buku ini sejatinya merupakan buku ajar pada matakuliah hukum administrasi negara, terutama pada Fakultas Hukum, FISIP, dan Fakultas Syariah. Karenanya, materi di ...
Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Constitutional system of Indonesia after amendments to the Indonesian 1945 Constitution.
Memoar
Historical development and activities of Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia, 2004-2009.
