Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Intellectual Property - Global Perspective Advances and Challenges
The developmental status of any country is based on its intellectual property (IP). In recent years, intellectual property rights (IPR) have expanded far beyond what was previously imagined. The main purpose of IP law is to encourage the creation of a wide variety of intellectual goods. Intellectual Property - Global Perspective Advances and Challenges discusses issues, recent developments, and solutions in IP. Written by researchers from all over the world, chapters address such topics as copyright, traditional cultural expressions, plagiarism, the role of IP in culture and gender diversity, IP and Blockchain, and much more.
Proceedings of the International Conference on Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)
Zusammenfassung: This is an open access book. The position of Indonesia and most countries in IMF calculations, facing the same challenges. Each country requires the legal instruments of a good and reliable system of Government to guards against the worst possible economic turmoil. Good governance is an insistence of the constitution in the economic Article 33 paragraph (5), subsequently published Constitution Number: 30 Year of 2014 on Government Administration, contains 17 principles of a good governance. One of the important points of the principle is a government without corruption and manipulation of policy concepts in order to provide access to consolidation in politics and economy. Th...
Proceedings of the 1st Brawijaya International Conference on Business and Law (BICoBL 2022)
This is an open access book.The advancement of science is an important basic for the country’s development. It should be supported by the analysis which could provide solutions of various problems and phenomena happened in society. One of the problems amidst the problems around the world is how to resolve the economics and social problem as a result of the COVID-19 Pandemic. The complex problems due to pandemic are not merely believed to be bias if it is solved by a science so that it needs collaboration of other social sciences. Due to these issues of social science, we are conducting the 1st Brawijaya International Conference on Business and Law (BICoBL) 2022 on the 27th of October, 2022 in Bogor. The theme of the conference entitles “Collaboration of Business and Law After Pandemic to Enhance Sustainable Development”. We are looking forward to having you in our conference.
Peraturan Delegasi di Indonesia
Buku ini membahas salah satu persoalan yang amat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang hingga kini tetap aktual dan tetap menarik perhatian banyak sarjana hukum terkemuka di berbagai bagian dunia. Masalah tersebut ialah masalah pendelegasian wewenang perundang-undangan (the problem of delegation of legislative power). Peraturan delegasi (delegated legislation), dewasa ini memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern. Meskipun demikian, legitimasi demokratis peraturan delegasi masih menjadi perdebatan yang menarik hingga kini. Mengapa masalah ini menarik? Satu pendapat menyatak...
Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah
Langkanya keberadaan buku teks hukum pidana yang secara komprehensif membahas kebijakan formulasi delik dalam peraturan daerah menjadi alasan pokok yang dirasa penting dalam penulisan buku ini. Kebanyakan buku teks hukum pidana yang dijadikan bacaan wajib di sejumlah Fakultas Hukum hanya memuat dua hal pokok yaitu teori dan penjelasan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Jarang sekali buku teks hukum pidana yang membahas praktik formulasi delik sehingga tidak diketahui banyak tentang bagaimana implementasi dan interpretasi yang dilakukan dalam praktik pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, buku ini menjawab kegelisahan atas pertanyaan, bagaimana memformulasikan delik dalam...
Pengantar Hukum Administrasi Negara
Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara ini ditulis secara lengkap dengan materi yang cukup padat. Terdiri atas lima belas bab dengan materi sebagai berikut: Pendahuluan, Sumber-sumber HAN, Wewenang Pemerintahan, Diskresi, AUPB, Pengawasan, Instrumen Pemerintahan, Regeling, Beleidsregel, Beleidovereenkomst, Beschikking, Het Plan, Perizinan, Jabatan, dan Peradilan Administrasi. Perbedaan buku ini dengan buku lain juga adalah soal cara pembahasannya yang sederhana dan mudah dipahami. Definisi dari ahli terdahulu dianalisis dan diuraikan secara lebih detail, kata per kata sehingga mudah dimengerti. Begitu juga dengan susunan pembahasannya yang diuraikan lebih ringkas dan runut. Buku ini membahas juga beberapa materi tentang jabatan, seperti menyerang kehormatan jabatan, jabatan sebagai perkakas publik, juga perkembangan mengenai keputusan, tindakan, ucapan dan laporan yang menjadi bagian dari objek kajian hukum administrasi negara. Buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa, advokat, akademisi, jaksa, hakim, dan para praktisi hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
Konstitusi Hijau dan Ijtihad Ekologi
Planet bumi semakin tak layak ditinggali. Laju krisis sosial-ekologis semakin pesat, intensitasnya semakin tinggi, dan skalanya semakin meluas. Tak sedikit ilmuan memprediksi bahwa kepunahan spesies akan terjadi hanya dalam beberapa tahun lagi. Pada saat yang sama, konsep Konstitusi Hijau sebagai fondasi konstitusional yang sangat penting bagi pelestarian lingkungan saat ini umumnya masih berkarakter antroposentris, belum disertai dengan analisis radikal atas akar krisis ekologis, sehingga berhenti hanya pada level wacana. Situasi yang kurang lebih serupa juga dialami Ijtihad Ekologi. Istilah Konstitusi Hijau dan ljtihad Ekologis berasal dari sumber disiplin keilmuan yang berbeda, yakni huku...
Politik Hukum
Buku berjudul PENGEMBANGAN KONSEP AKUNTANSI ISLAM ini terdiri dari 13 bab. Upaya pencapaian tujuan buku ini, seorang pengguna laporan keuangan harus mampu membangun dan menumbuhkembangkan perlakuan dan peradaban bisnis berwawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teologis. Hakikat Pemahaman Akuntansi Islam, hal ini tidak terlepas dari substansi perbedaan antara Islam, kapitalisme dan sosialisme pada hakikatnya bukanlah perbedaan teoritis (induksi) melainkan perbedaan doktrin atau nilai (tasydiqi) yang secara filosofis perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan epistemologi dan pandangan dunia masing-masing ideologi. Akuntansi Islam merupakan sistem pencatatan yang berdasarkan sisi doktrinal Islam tentang keadilan. Filosofi laporan keuangan sebagai produk akuntansi dalam Islam adalah memastikan sistem produksi dan distribusi hak atas entitas bisnis berjalan sesuai dengan doktrin nilai Islam yakni terciptanya kesejahteraan bagi seluruh alam. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
HUKUM PEMILU DAN PERAN KEJAKSAAN RI DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Pemilihan Umum merupakan sarana tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prasyarat utama bagi sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu pemahaman tentang norma-norma kepemiluan penting di pahami tidak hanya oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Banyaknya regulasi terkait pemilu serta lembaga penyelenggara pemilu dengan tugas dan fungsinya masing-masing membutuhkan suatu panduan komprehensif yang dapat merangkum regulasi dan fungsi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.
