You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
This book contains the proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference (MIC) 2023, an annual event hosted by Nusantara Training and Research (NTR). This event was held in collaboration with Nusantara Training and Research (NTR) with Borobudur University, Jakarta. It was held on a virtual conference on 28 October 2023 in Jakarta, Indonesia. The theme of this year's conference was "Scientific Innovation in The Digital Age" which aimed to explore the latest technological advancements and their implications in various scientific fields, including social science, economics, education, law, engineering, religion, and other sciences. This conference was attended by participants and delegates from various universities from Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, the Philippines, Australia, and Japan. More than 100 participants from academics, practitioners, and bureaucrats took part in this event to exchange knowledge according to their research results and competencies.
Buku "Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik" adalah panduan esensial bagi peneliti, mahasiswa, dan praktisi hukum yang tengah memperdalam pemahaman mereka tentang ilmu penelitian hukum. Buku ini membuka pintu ke dunia penelitian hukum dengan membahas konsep mendasar seperti pencarian kebenaran dan etika, serta karakteristik khusus yang perlu diperhatikan dalam penelitian hukum. Selain itu, buku ini menyoroti dinamika hukum yang berkembang saat ini, membantu pembaca memahami perubahan dan isu-isu terkini dalam bidang hukum. Buku ini juga memberikan panduan langkah demi langkah dalam merumuskan masalah, merancang hipotesis, memilih sumber data, dan mengaplikasi...
Kejahatan perkosaan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan kesusilaan. Ketentuan pidana terhadap pemerkosa anak diatur dalam KUHP Pasal 287 ayat (1). Ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (semula PERPU), yang mengatur pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu pidana mati, seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Sebagai tindak lanjut ada PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku P...
Hukuman pidana mati yang ada pada peraturan perundang-undangan menjadikan pembahasan yang tidak ada hentinya antara yang pro dan kontra. Terlepas dari perdebatan dengan adanya pidana mati dari berbagai kalangan mengkritisi tentang tidak adanya aturan yang mengatur tentang lamanya masa eksekusi pidana mati. Ketidakpastian hukum yang mengatur tentang masa eksekusi pidana mati maka menghasilkan ketidakadilan terhadap terpidana mati. Terpidana yang akan berada di dalam Lapas menjadi gelisah dan depresi dikarenakan dipisahkan dengan tahanan yang lain dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan di dalam Lapas. Terpidana mati merasakan dua kali pemberian hukuman dari Negara yang mana terpidana menjalani hukuman badan di penjara dan eksekusi pidana mati, betapa kejamnya Negara terhadap terpidana mati. Buku ini membantu mengetahui kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum yang berlaku kepada terpidana mati.
Judul : Isu-Isu Keganasan Islam (Perspektif Barat) Penulis : Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., MA Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 125 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-522-9 SINOPSIS Buku ini membahas tentang Isu-Isu Keganasan Islam (Perspektif Barat). Bab pertama membahas tentang Pendahuluan yang meliputi Sejarah dan Perkembangan Terorisme, Terorisme Agama, Terorisme dalam Islam, Jihad dan Terorisme, Fundamentalisme dan Terorisme, Kedamaian dan Keamanan Hak setiap Insan, dan Persoalannya siapakah teroris itu. Bab kedua membahas tentang Terorisme Menurut Islam dan Barat: Definisi dan Perspektif yang meliputi tentang Pengertian Terorisme dalam Perspektif Islam, Pengertian Terorisme ...
Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang dioperasionalkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal inilah yang menjadikan BMT memiliki peran dan fungsi strategis di tengah sistem keuangan konvensional. Saat ini keberadaan BMT telah begitu diterima oleh masyarakat terutama bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal inilah yang kemudian menjadi alasan penting mengapa kajian tentang BMT sangat diperlukan sehingga pengelolaan BMT dapat dilakukan secara profesional. Kajian dalam buku ini pada dasarnya membidik BMT dari sisi aspek-aspek hukum BMT yang diawali dengan pembahasan mengenai ekonomi syariah. Hal ini dirasa penting karena mengingat BMT pada dasarnya melaksanakan prins...
Kebijakan hukum pidana (criminal law policy), politik hukum pidana atau pembaruan hukum pidana lebih ditekankan kepada perubahan peraturan perundang-undangan (pidana) yang diselaraskan dengan kebutuhan pada satu saat dan waktu tertentu. Sebagai sebuah kebijakan/policy, badan perundang-undangan dalam kenyataannya dihadapkan kepada berbagai pilihan untuk menetapkan ketentuan hukum pidana yang lebih baik, sekaligus sebagai garis-garis kebijaksanaan dalam menentukan langkah penegakan hukum sebagai usaha untuk mengkonkretisasikan aturan hukum yang telah dibuat tersebut. Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori-teori pidana, pidana dan pemidanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek kebijakan kriminal, dan urgensi kebijakan kriminal. Buku ini tidak saja dapat digunakan oleh mahasiswa pascasarjana atau strata satu ilmu hukum, tetapi bagi masyarakat luas yang menaruh keprihatinan terhadap maraknya aksi kejahatan dan perlunya upaya penanggulangannya secara rasional, penegak hukum maupun lembaga legislasi, buku ini dapat memenuhi harapan tersebut.
Buku Referensi "Pengantar Hukum Perdata : Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia" ini memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar hukum perdata di Indonesia. Dimulai dengan pengertian dan sejarah hukum perdata, buku ini menguraikan pengaruh hukum Belanda terhadap sistem hukum perdata Indonesia dan bagaimana hukum tersebut diorganisir dan diterapkan. Bab ini juga membahas subjek dan objek hukum perdata, termasuk manusia dan badan hukum, kecakapan hukum, serta hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata. Selain itu, buku ini menjelaskan sumber-sumber dan asas-asas hukum perdata, serta mekanisme penyelesaian sengketa perdata, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti mediasi dan arbitrase juga diuraikan sebagai metode penyelesaian konflik di luar pengadilan. Dengan pendekatan komprehensif, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami atau terlibat dalam praktik hukum perdata di Indonesia.
Ada bermacam cara memajukan ilmu, termasuk menulis hasil penelitian dalam bentuk disertasi seperti yang dilakukan oleh Dr. Zarof Ricar S.H., S.Sos.. M.Hum. Selama ini dengan alasan pembangunan seringkali lingkungan hidup dikorbankan, ditambah lagi penegakan hukum melalui pemidanaan pembalakan liar yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelaku yang tertangkap biasanya hanyalah para pekerja biasa yaitu para tukang penebang kayu, kuli-kuli pengangkut dan lain-lain para pekerja kasar yang pada umumnya mereka diperintah oleh majikannya untuk melakukan penebangan dan pengangkutan dan bukan cukong atau otak utamanya. Mereka umumnya hanya dikenai pidana penjara berkisar bulanan dengan hukuman den...