Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Tuntutan Hukum Malpraktik Medis
Malapraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Masyarakat yang dirugikan atas adanya malapraktik kedokteran membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Identifikasi masalahnya adalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang melakukan malapraktik medik? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana malapraktik kedokteran yang dilakukan seorang dokter? Tuntu...
PANDUAN MENGURUS SERTIFIKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
TEMUKAN JAWABANNYA DI buku ini ! Sudah menjadi rahasia umum bahwa sengketa tanah kerap terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebagai pemilik lahan tentu harus lebih waspada lagi agar terhindar dari kasus sengketa tanah. Dengan semakin mendesaknya peran dan manfaat tanah terhadap kehidupan makhluk hidup, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dengan ketentuan hukum agar pemanfaatan tanah bisa optimal dan dapat memberikan kesejahteraan semua makhluk hidup, khususnya manusia. Dalam kepemilikan semua kebendaan khususnya tanah, harus dilengkapi bukti kepemilikan yang sah, agar ada kepastian hukum. Apabila kepemilikan tanah tidak dilengkapi dengan alat bukti yang sah, maka kepemilikannya tidak akan dijamin oleh ketentuan hukum.
AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM TAHAPAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Aktualisasi Pancasila merupakan menjadikan betul betul ada lima aturan prilaku yang baik yang berupa nilai-nilai terkandung pada setiap sila sila Pancasila yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUDNRI 1945 tersebut ke dalam undang-undang di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi ada dalam sebuah undang-undang terutama sekali dalam undang-undang yang mengatur tentang pembentukan undang-undang yakni pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, danpengundangan. Hal ini didasari bahwa Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan pera...
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ATAS TANAH KAS DESA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional oleh instansi maupun perusahaan swasta untuk keperluan mendirikan bangunan, atau pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan dibutuhkan tanah. Tanah yang dibutuhkan oleh instansi dan perusahaan swasta dapat berasal dari tanah negara, tanah ulayat, atau tanah hak.
Malpraktik Kedokteran
Buku tentang “Malpraktik Kedokteran” sangat menarik untuk diketahui dan didalami secara intens dikarenakan ilmu Malpraktik Kedokteran masih terasa asing dan minim referensi. Dengan adanya Buku “Malpraktik Kedokteran” dapat menjadi referensi terhadap anak kesehatan, akademisi dan praktisi hukum.
HAPUSNYA HAK ATAS TANAH AKIBAT PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Buku ini menganalisis dan menemukan filosofis tentang penitipan ganti kerugian uang dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang mengkaji dasar penitipan dan hapusnya hak atas tanah sebagai akibat dilakukannya ‘konsinyasi’ di Pengadilan Negeri. Penulis berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi hasanah perbendaharaan ilmu hukum khususnya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, baik itu untuk kepentingan akademik maupun praktis. Bagi akademisi dan para teoritisi buku ini dapat menambah wawasan yang mendalam tentang dasar pelaksanaan penitipan ganti kerugian uang di pengadilan, dan hapusnya hak atas tanah baru akibat konsinyasi, bagi praktisi buku diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan penitipan ganti kerugian uang dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
HUKUM PENGADAAN DAN PENDAFTARAN TANAH
Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Konsep dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan para pihak, yaitu pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah.1 Menurut Soedaryo Soimin yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah setiap perbuatan yang bermaksud secara langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa atas tanah itu.2
Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Malapraktik
Perkembangan teknologi di bidang kedokteran dewasa ini rupanya agak sulit untuk menentukan kriteria terhadap perbuatan malapraktik yang dilakukan oleh dokter, karena berbagai tindakan dokter dalam melakukan pelayanan kepada pasien tidak dilakukan lagi secara konvensional, melainkan dengan mempergunakan peralatan medis yang canggih dan mutakhir, meskipun harus pula diakui bahwa pengendali utama adalah manusia. Secara etimologis malapraktik berasal dari kata ‘mala’ yang artinya salah. Dengan demikian, malapraktik adalah salah melakukan prosedur yang berujung pada kerugian pasien atau bahkan sampai fatal. Salah satu contohnya adalah tindakan abortus provokatus. Di dalam Undang-Undang Nomor ...
Consumer Behaviour toward Malang Meatballs and Kediri Tofu
The book has offered the consumer behaviour theory with implementation on two local foods of Malang meatballs and Kediri Tofu. It has a good attempt in implementing the theory of consumer behaviour and clarifying the conceptual to be of wider concern to the reader. The book offer the insight consumers perspective approaches to understand what’s their behaviour performed towards local foods among the competitive food industries. This book presented a comprehensive explanation about consumer’s acceptance towards Malang meatballs and Kediri tofu among the huge presence of branded fast foods.
Pure Theory of Law
Reprint of the second revised and enlarged edition, a complete revision of the first edition published in 1934. A landmark in the development of modern jurisprudence, the pure theory of law defines law as a system of coercive norms created by the state that rests on the validity of a generally accepted Grundnorm, or basic norm, such as the supremacy of the Constitution. Entirely self-supporting, it rejects any concept derived from metaphysics, politics, ethics, sociology, or the natural sciences. Beginning with the medieval reception of Roman law, traditional jurisprudence has maintained a dual system of "subjective" law (the rights of a person) and "objective" law (the system of norms). Thr...
