You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Buku ini menggali secara mendalam mengenai struktur, fungsi, dan peran dari lembaga-lembaga negara berdasarkan kerangka hukum yang ada. Penulis membahas bagaimana lembaga-lembaga tersebut dibentuk, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui analisis yang tajam dan rinci, buku ini menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana lembaga-lembaga negara, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan Mahkamah Konstitusi, beroperasi dalam konteks hukum dan politik Indonesia. Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga ini mempengaruhi kebijakan publik, perli...
Hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang sangat penting dalam memahami struktur dan fungsi pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Dalam konteks perkembangan politik dan hukum yang terus berubah, pemahaman yang mendalam tentang hukum tata negara menjadi sangat krusial. Buku ini terdiri dari 12 bab yang mengupas tuntas berbagai topik penting dalam hukum tata negara, mulai dari Pengantar tentang hukum tata negara, ruang lingkup dan pentingnya hukum tata negara, konstitusi, sistim pemerintahan dalam konstitusi, pembagian kekuasaan, organ negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif, prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, good governance, perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara oleh irma mangar, perubahan konstitusi, hukum tata negara dalam konteks global, isu-isu kebebasan berpendapat dan ekspresi. Buku ini hadir sebagai referensi komprehensif yang diharapkan dapat membantu mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum dalam memahami berbagai aspek hukum tata negara.
Buku ini menampilkan deskripsi, uraian dan serangkaian implementatif terkait Penegakan Hukum pemilu. Materi yang disampaikan mulai dari Pengantar hukum pemilu, Standar Pemilu Demokratis, Praktik Di Beberapa Negara, Pengalaman Pemilu Di Indonesia, Pemetaan Kembali Masalah Hukum Pemilu, Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan, Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Penyelesaian Perselisihan Administrasi Dan Perselisihan Hasil, Pembangunan Sistem Penegakan Hukum, serta Rekomendasi Kebijakan Hukum Pemilu.