Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Susunan Satu Naskah UU Perpajakan Terlengkap Edisi 2023
SUPLEMEN BUKU, MATERI PEMBELAJARAN DARING, DAN KODE AKSES e-Book ini: Terhubung dengan Layanan e-Learning Penerbit Salemba Empat (Salemba Practice) yang menyediakan materi pembelajaran daring (online) terkait. Untuk mengakses layanan tersebut, klik tombol e-Learning, e-Tryout, dan/atau Training (bergantung pada jenis materi yang tersedia). Gunakan Kode Akses yang tercantum pada buku. Pelanggan diharuskan untuk membuat/memiliki akun (account) aktif di grup situs web (website group) Penerbit Salemba Empat dan melakukan login saat: Mengakses Layanan e-Learning Penerbit Salemba Empat (Salemba Practice) yang menyediakan materi pembelajaran daring (online) terkait. Kode Akses bersifat unik dan ber...
Praktikum Penagihan Pajak Dan Sengketa Pajak
Penyusunan buku Praktikum Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti latar belakang adanya penagihan pajak, prosedur, dan sengketa yang terjadi dalam proses penagihan pajak. Mahasiswa dapat belajar dari studi kasus, role play, dan video yang disampaikan untuk lebih memahami proses penagihan di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus-studi kasus yang ada dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga berisi ringkasan materi dan ketentuan penagihan pajak serta sengketa pajak. Harapannya, mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh pemahaman dasar dalam mengerjakan studi kasus.
Praktikum Pajak Penghasilan (Orang Pribadi)
Penyusunan buku Praktikum Pajak Penghasilan (Orang Pribadi) yang dikhususkan untuk orang pribadi, ini bertujuan agar mahasiswa mudah mengaplikasikan peraturanperaturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam buku praktikum ini, soal-soal yang disajikan berupa studi kasus yang komprehensif dan mencakup kasus-kasus yang mendekati praktikpraktik di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus yang ada dalam buku ini. Buku praktikum ini juga berisi ringkasan ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang terkait penghitungan Pajak Penghasilan secara umum. Harapannya mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh pemahaman dasar dalam mengerjakan studi kasus.
Metode Riset Bisnis
Penelitian ilmiah merupakan aspek yang perlu diberikan perhatian lebih lanjut. Minat untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum diketahui perlu ditanamkan sejak dini. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul sehubungan dengan berbagai masalah yang ada harus dijawab dan dianalisis secara ilmiah. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengatasi masalah secara ilmiah membutuhkan keterampilan dan pemahaman konseptual yang kuat. Pengalaman telah menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemahaman dasar-dasar penelitian, seperti kebingungan dalam memilih jenis penelitian dan ketidakpastian dalam menentukan variabel dan sampel, yang akhirnya menghasilkan hasil penelitian yang tidak dapat diandalkan. Kurangnya kemampua...
Bunga Rampai Keuangan Negara : Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia Edisi 2020
Buku Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran untuk Indonesia ini mengupas 4 tema besar keuangan negara, yaitu keuangan publik, perpajakan, akuntansi pemerintah, dan kepabeanan dan cukai. Buku ini hasil pemikiran dan kontribusi konstruktif para dosen di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN dan dosen di berbagai penjuru nusantara berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun di ranah keuangan negara. Buku ini bermanfaat sebagai referensi untuk berbagai kalangan, baik pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami dinamika pengelolaan keuangan negara dan alternatif penanganannya. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan buku ini bisa menjadi secercah kontribusi menuju penanganan keuangan negara yang lebih baik.
Hakikat Sengketa Pajak
Hakikat sengketa pajak, didasarkan pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah sengketa hukum publik. Karakteristik hukum publik, pertama sengketa pajak berkenaan dengan penggunaan wewenang negara memungut pajak; dan kedua, dengan demikian hukum materiel yang diterapkan adalah hukum publik, dalam hal ini hukum pajak yang pada dasarnya berkarakteristik hukum administrasi. Sebagai sengketa hukum publik maka badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa sengketa pajak adalah Badan Peradilan Administrasi, dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak. Karakteristik Pengadilan Pajak terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu asas praduga rechtmatig, asas pembuktian bebas, asas keaktifan hakim, dan asas erga omnes. Fungsi Pengadilan Pajak adalah untuk memberikan perlindungan hukum represif kepada wajib pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Dasar-Dasar Perpajakan
Penerimaan pendapatan negara terdiri dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Hingga saat ini pajak masih memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini terbukti dari laporan penerimaan pajak mencapai 108,8% terhadap target APBN. Menggunakan sistem perpajakan self assesment, menuntut wajib pajak untuk secara mandiri mengerti dan memahami, menerapkan tata cara perpajakan serta mematuhi pelaksanaan setiap peraturan perpajakan yang berlaku. Buku ini disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan terbaru, sehingga dapat digunakan sebaga referensi bagi siapa saja yang sedang mendalami bidang perpajakan. Secara keseluruhan, buku ini membe...
Manajemen Investasi
Perkembangan bisnis dan teknologi menyebabkan instrumen dan mekanisme investasi menjadi semakin beragam dan kompleks. Keselarasan antara investasi dengan tujuan dan keinginan investor juga terus terancam karena perubahan kondisi pasar yang sangat cepat. Hal ini membuat proses investasi dan strategi investasi perlu berubah menjadi lebih dinamis, yang tentunya menuntut pengetahuan dan fleksibilitas yang tinggi dari para pelaku investasi. Oleh karena itu, peran manajemen investasi menjadi semakin penting guna memastikan keputusan investasi telah ditetapkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, serta dievaluasi dengan baik, sehingga hasil atau tujuan keuangan yang ingin dip...
Pengelolaan dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara
Buku ini memuat materi perbendaharaan negara terkait Manajemen Aset Pemerintah, Pengelolaan Badan Layanan Umum, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta Digitalisasi Perbendaharaan, misalnya aplikasi SAKTI dan Digipay. Berbagai peraturan dan perkembangan terbaru telah disesuaikan dengan kondisi terkini khususnya mulai dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada digitalisasi berbagai sistem dalam perbendaharaan negara. Basis rujukan buku ini adalah peraturan yang relevan atau berlaku saat ini dengan tambahan filosofi yang relevan. Dengan demikian, meskipun peraturan-peraturan tersebut nantinya akan terus berubah, kerangka konseptual yang dapat diambil dari buku ini tetap akan relevan
Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan (PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2),15)
Buku praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mudah mengaplikasikan peraturan-peraturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23/26, 4 ayat (2), dan 15. Dalam buku praktikum ini, soal-soal yang disajikan berupa studi kasus yang komprehensif (latihan soal beberapa transaksi pembayaran sampai dengan pengisian SPT) dan mencakup kasus-kasus yang mendekati praktik-praktik di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus-studi kasus yang ada dalam buku ini. Buku praktikum ini juga menjelaskan secara singkat ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang terkait penghitungan PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan 15, seperti ketentuan terkait mekanisme pengenaan pajak, pihak pemotong/pemungut pajak, pihak yang dipotong/dipungut, serta objek dan tarif pemotongan/pemungutan PPh dimaksud. Harapannya mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh acuan ketentuan penghitungan PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan 15 pada saat mengerjakan studi kasus.
