You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Penyusunan buku Praktikum Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti latar belakang adanya penagihan pajak, prosedur, dan sengketa yang terjadi dalam proses penagihan pajak. Mahasiswa dapat belajar dari studi kasus, role play, dan video yang disampaikan untuk lebih memahami proses penagihan di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus-studi kasus yang ada dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga berisi ringkasan materi dan ketentuan penagihan pajak serta sengketa pajak. Harapannya, mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh pemahaman dasar dalam mengerjakan studi kasus.
Penyusunan buku Praktikum Pajak Penghasilan (Orang Pribadi) yang dikhususkan untuk orang pribadi, ini bertujuan agar mahasiswa mudah mengaplikasikan peraturanperaturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam buku praktikum ini, soal-soal yang disajikan berupa studi kasus yang komprehensif dan mencakup kasus-kasus yang mendekati praktikpraktik di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus yang ada dalam buku ini. Buku praktikum ini juga berisi ringkasan ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang terkait penghitungan Pajak Penghasilan secara umum. Harapannya mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh pemahaman dasar dalam mengerjakan studi kasus.
Penelitian ilmiah merupakan aspek yang perlu diberikan perhatian lebih lanjut. Minat untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum diketahui perlu ditanamkan sejak dini. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul sehubungan dengan berbagai masalah yang ada harus dijawab dan dianalisis secara ilmiah. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengatasi masalah secara ilmiah membutuhkan keterampilan dan pemahaman konseptual yang kuat. Pengalaman telah menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemahaman dasar-dasar penelitian, seperti kebingungan dalam memilih jenis penelitian dan ketidakpastian dalam menentukan variabel dan sampel, yang akhirnya menghasilkan hasil penelitian yang tidak dapat diandalkan. Kurangnya kemampua...
SUPLEMEN BUKU, MATERI PEMBELAJARAN DARING, DAN KODE AKSES e-Book ini: Terhubung dengan Layanan e-Learning Penerbit Salemba Empat (Salemba Practice) yang menyediakan materi pembelajaran daring (online) terkait. Untuk mengakses layanan tersebut, klik tombol e-Learning, e-Tryout, dan/atau Training (bergantung pada jenis materi yang tersedia). Gunakan Kode Akses yang tercantum pada buku. Pelanggan diharuskan untuk membuat/memiliki akun (account) aktif di grup situs web (website group) Penerbit Salemba Empat dan melakukan login saat: Mengakses Layanan e-Learning Penerbit Salemba Empat (Salemba Practice) yang menyediakan materi pembelajaran daring (online) terkait. Kode Akses bersifat unik dan ber...
Buku Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran untuk Indonesia ini mengupas 4 tema besar keuangan negara, yaitu keuangan publik, perpajakan, akuntansi pemerintah, dan kepabeanan dan cukai. Buku ini hasil pemikiran dan kontribusi konstruktif para dosen di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN dan dosen di berbagai penjuru nusantara berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun di ranah keuangan negara. Buku ini bermanfaat sebagai referensi untuk berbagai kalangan, baik pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami dinamika pengelolaan keuangan negara dan alternatif penanganannya. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan buku ini bisa menjadi secercah kontribusi menuju penanganan keuangan negara yang lebih baik.
Hakikat sengketa pajak, didasarkan pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah sengketa hukum publik. Karakteristik hukum publik, pertama sengketa pajak berkenaan dengan penggunaan wewenang negara memungut pajak; dan kedua, dengan demikian hukum materiel yang diterapkan adalah hukum publik, dalam hal ini hukum pajak yang pada dasarnya berkarakteristik hukum administrasi. Sebagai sengketa hukum publik maka badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa sengketa pajak adalah Badan Peradilan Administrasi, dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak. Karakteristik Pengadilan Pajak terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu asas praduga rechtmatig, asas pembuktian bebas, asas keaktifan hakim, dan asas erga omnes. Fungsi Pengadilan Pajak adalah untuk memberikan perlindungan hukum represif kepada wajib pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Buku yang berjudul Kota Dalam Hutan: Dinamika Dan Eksistensi Ibu Kota Nusantara merupakan karya dari Dr. Dermawan Waruwu, S.Th., M.Si., dkk. Buku ini merupakan sebuah bahasan ilmiah yang didasarkan pada realita sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan kearifan lokal masyarakat. Setelah membaca seluruh isi buku ini maka diharapkan setiap pembaca memperoleh informasi yang lengkap dan terbaru, sehingga dinamika terhadap pembangunan IKN semakin ditemukan solusi praktis dan bermartabat. Dengan demikian, pembangunan IKN bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat lokal, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan pengembangan konsep serta model green city tourism berbasis masyarakat.
Penerimaan pendapatan negara terdiri dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Hingga saat ini pajak masih memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini terbukti dari laporan penerimaan pajak mencapai 108,8% terhadap target APBN. Menggunakan sistem perpajakan self assesment, menuntut wajib pajak untuk secara mandiri mengerti dan memahami, menerapkan tata cara perpajakan serta mematuhi pelaksanaan setiap peraturan perpajakan yang berlaku. Buku ini disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan terbaru, sehingga dapat digunakan sebaga referensi bagi siapa saja yang sedang mendalami bidang perpajakan. Secara keseluruhan, buku ini membe...
Perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia telah mengalami dinamika yang pesat, dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja tahun 2020 hingga UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta aturan turunannya. Di sisi lain, standar akuntansi juga terus berkembang, dengan adopsi IFRS yang semakin meluas, termasuk perubahan nomenklatur pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pasal 28 ayat (7) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengamanatkan bahwa pembukuan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, kecuali ada ketentuan khusus dalam regulasi perpajakan. Dinamika ini menuntut wajib pajak untuk memahami bagaimana melakukan pembukuan yang sesuai dengan kaidah akunt...