You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
The Bird's Head Peninsula of Irian Jaya has long been an area neglected by New Guinea Studies. Only in the late seventies, interest began to focus more intensively on this scientifically important border area between Austronesian and Papuan languages and cultures. In the early nineties, this led to the creation in The Netherlands of the Irian Jaya Studies programme ISIR, which organizes and coordinates multi-disciplinary research on the Bird's Head Peninsula. Within this framework, study of the peninsula has reached a peak, with research being conducted in the area by scientists from different disciplines: anthropology, archaeology, (ethno)botany, demography, development administration, geol...
None
Expert Roundtable Discussion on the "Road to Ratification and Implication of ASEAN Charter" organized by the ASEAN Studies Centre, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, and the Habibie Center, Indonesia, on 17 July 2008 in Jakarta.
This conference proceedings focuses on enabling science and mathematics practitioners and citizens to respond to the pressing challenges of global competitiveness and sustainable development by transforming research and teaching of science and mathematics. The proceedings consist of 82 papers presented at the Science and Mathematics International Conference (SMIC) 2018, organised by the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. The proceedings are organised in four parts: Science, Science Education, Mathematics, and Mathematics Education. The papers contribute to our understanding of important contemporary issues in science, especially nanotechnology, materials and environmental science; science education, in particular, environmental sustainability, STEM and STEAM education, 21st century skills, technology education, and green chemistry; and mathematics and its application in statistics, computer science, and mathematics education.
Pada dewasa yang ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Secara ekstrem fakta ini mengindikasikan fungsi penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya, dan seolah-olah tidak berdaya untuk melakukan tindakan nyata terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Buku ini membahas secara mendalam jam Kausa Mengapa fungsi penegakan hukum pemberantasan t...
Dibesarkan dalam disiplin positivisme pendidikan dokter yang kemudian tertarik pada aspek sosial kedokteran dalam bentuk pendidikan kesehatan masyarakat di jenjang magister dan doktor membawa saya menjalani adaptasi perjalanan keilmuan. Dimulai dengan mengenal dan memanfaatkan paradigma interpretivisme dan konstruktivisme dalam menganalisis masalah kesehatan dan kemudian mengembangkan intervensi kesehatan yang sesuai dengan konteks masalah dan subyek penerima tanpa melupakan pentingnya pendekatan obyektif dalam melakukan evaluasi keberhasilannya. Perjalanan karir akademik saya yang belum terlalu panjang sudah memberi kepastian pada keyakinan pribadi tentang aspek multi-dimensi kesehatan dan pentingnya pendekatan multi-disiplin dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Pengembangan penelitian secara inter-disiplin bahkan trans-disiplin diperlukan untuk mewujudkan studi implementasi yang berpusat pada pemberdayaan dan upaya mengatasi akar masalah kesehatan masyarakat. Hal ini sekaligus berfungsi mendorong penelitian dengan tingkat kesiapan teknologi yang tinggi sekaligus memicu pendidikan kesehatan yang responsif dan komprehensif (merdeka).
Tindak pidana korupsi berkaitan dengan masalah kewenangan dan tidak menutup kemungkinan dalam proses pengadaan barang/jasa terjadi kompetisi di antara para penyedia barang/jasa tersebut yang acapkali dilakukan tidak dengan cara fair; sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal, di negara yang menganut sistem politik demokrasi dituntut adanya persamaan dan asas keterbukaan. Monopoli terhadap proyek pengadaan barang/jasa tidak diperkenankan lagi. Dengan adanya pengadaan barang/jasa secara terbuka, dapat dihindari adanya praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup