You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society-Leiden Law School- Leiden University; Bidang Studi Hukum, Masyarakat dan Pembangunan-Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Kedutaan Besar Kanada; Toyota Foundation, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia
Buku yang inspiratif ini, dapat dijadikan sebagai sebuah bahan acuan, pembanding, pedoman dan sumber oleh para hakim khususnya pada lingkungan peradilan umum, dan dapat juga, membantu semua pihak terutama dari kalangan akademisi, teoretisi, praktisi dan lain sebagainya yang ingin lebih mendalami secara lebih intens, detail dan terperinci tentang Hukum Adat Waris Bali. Paling tidak, buku ini dapat membantu para pembacanya untuk dapat manambah ilmu pengetahuan Hukum Adat Waris Bali, setelah membaca tema-tema utama yang disajikan dalam buku ini, antara lain: - Kajian Pustaka Tentang Hukum Adat Waris dan Karakteristik Hukum Adat Waris Bali; - Sendi-Sendi Pergeseran Hukum Adat Waris Bali dalam Arus Globalisasi Menatap Perkembangan Zaman; - Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan.
Dalam kurun waktu 11 minggu setelah penahanan Diponegoro pada 28 Maret 1830 di Magelang, setiap percakapan dengan sang Pangeran dicatat oleh tiga perwira militer Belanda yang ditugaskan untuk mengawal perjalanannya ke pengasingan di Sulawesi. Percakapan keempat, yang jauh lebih singkat, ditulis oleh putra bungsu Putra Mahkota Belanda, yang di kemudian hari diangkat menjadi Raja Belanda, Willem II (bertakhta 1840–49), Pangeran Hendrik (1820–79)—pada saat memegang jabatan letnan satu di Angkatan Laut Belanda—di Fort Rotterdam, Makassar, 1837. Percakapan dengan Diponegoro berisi catatan dari semua perbincangan itu. Ditulis secara terus terang, menawan, dan blak-blakan, untuk pertama kalinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan ditempatkan dalam konteks sejarah. Sebagai sumber penting untuk setiap biografi Pangeran Diponegoro, catatan-catatan ini dibuka dengan sebuah esai biografis yang menyelami posisi “orang luar di dalam” empat perwira yang bercakap-cakap dengan sang Pangeran.
Is it possible for the Third World to escape from the constraints imposed by the world's economic system? What room for manoeuvre do these states have, and are they condemned to dependence? These are some of the questions Samir Amin confronts in Delinking. He argues that Third World countries cannot hope to raise living standards if they continue to adjust their development strategies in line with the trends set by a fundamentally unequal global capitalist system over which they have no control. The only alternative, he maintains, is for Third World societies to 'delink' from the logic of the global system - each country submitting its external economic relations to the logic of domestic development priorities, which in turn requires a broad coalition of popular forces in control of the state. Delinking, he shows, is not about absolute autarchy, but a neutralizing of the effects of external economic interactions on internal choices.
Woman and the Colonial State deals with the ambiguous relationship between women of both the European and the Indonesian population and the colonial state in the former Netherlands Indies in the first half of the twentieth century. Based on new data from a variety of sources: colonial archives, journals, household manuals, children's literature, and press surveys, it analyses the women-state relationship by presenting five empirical studies on subjects, in which women figured prominently at the time: Indonesian labour, Indonesian servants in colonial homes, Dutch colonial fashion and food, the feminist struggle for the vote and the intense debate about monogamy of and by women at the end of the 1930s. An introductory essay combines the outcomes of the case studies and relates those to debates about Orientalism, the construction of whiteness, and to questions of modernity and the colonial state formation.
In this book Sita van Bemmelen offers an account of changes in Toba Batak society (Sumatra, Indonesia) due to Christianity and Dutch colonial rule (1861-1942) with a focus on customs and customary law related to the life cycle and gender relations. The first part, a historical ethnography, describes them as they existed at the onset of colonial rule. The second part zooms in on the negotiations between the Toba Batak elite, the missionaries of the German Rhenish Mission and colonial administrators about these customs showing the evolving views on desirable modernity of each contestant. The pillars of the Toba patrilineal kinship system were challenged, but alterations changed the way it was reproduced and gender relations for ever.