You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Mereka diinginkan karena beragama sama, rajin bekerja, patuh, dan mau dibayar murah. Akan tetapi dalam waktu yang sama mereka ditempatkan sebagai orang yang berbeda, di-liyan-kan, dilekati stereotipe dan stigma sebagai perempuan murahan, terbelakang, dan bodoh. Mengapa? Karena mereka berasal dari ras, etnik, nasionaliti, kelas yang berbeda, dan perempuan! Tanah Arab sebagai tujuan kerja memang menjadi pilihan mereka, karena berbagai harapan yang terkait dengan identitas religiositas. Tanah Arab dipandang sebagai Tanah Harapan, Tanah Suci, Namun mereka sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang konteks sosial dan budaya Arab, suatu pengetahuan yang sangat penting sebelum berangkat. Di sampi...
Konsep mengenai waris dan apa sebenarnya hukum waris, khususnya waris Islam, mendapatkan ujiannya dalam praktik pembagian dan penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat. Konsep dan hukum yang sudah dianggap baku, ternyata dalam praktiknya dapat dimusyawarahkan, bersifat cair, dan mendapatkan makna baru. Pemaknaan tentang waris sangat beragam, tidak hanya karena hukumnya beragam, tetapi juga budaya, sistem pemaknaan, kelas yang beragam, dan juga perspektif gender. Realitas pluralisme hukum dapat ditunjukkan bukan hanya karena keberadaan beberapa sistem hukum dalam isu waris, tetapi juga adanya saling pengaruh, adopsi atau sebaliknya kontestasi, di antara berbagai sistem hukum tersebut dalam...
Dalam rangka studi mengenai akses keadilan bagi perempuan, buku yang didasarkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akses keadilan bagi perempuan melalui proses persidangan yang diselenggarakan oleh institusi negara. Dalam perkara mana saja terdapat putusan pengadilan yang progresif dalam pemajuan hak perempuan, dan proses pengadilan seperti apa yang merugikan perempuan. Penelitian ini juga menelusuri bagaimana pengalaman perempuan dalam mencari keadilan dengan mengandalkan diri pada hukum negara, dan melalui proses peradilan negara. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana perempuan diposisikan dan seksualitasnya dikonstruksi oleh hukum. Pengalaman perempuan dalam pencarian keadilan ini, telah menjawab berbagai pertanyaan yang ingin diketahui dalam penelitian.
The papers published in this proceedings volume are written by a selection of authors, resulting from a call for papers for the 1st International Conference on Law and Governance in a Global Context (ICLAVE) originating from Indonesia and other countries. This proceedings volume shall be a very valuable contribution to understand contemporary law issues in Indonesia which are not always taught in law schools. These proceedings will not only serve as a useful reference for law students and academicians, but also help law practitioners to understand law issues that may be encountered in Indonesia. It covers selected items such as Administrative Law, Constitutional Law, Business Law, Intellectual Property Law, Criminal Law, Human Rights Law, Adat Law, Shariah Law, Judiciary Law and International Law, which are all important for undergraduate and post-graduate law students, as well as academicians and law practitioners in the law community.
The Government of Pakistan strongly supports public–private partnership (PPP) initiatives. From 1990 to 2019, Pakistan witnessed 108 financially closed PPP projects, with a total investment of approximately $28.4 billion. About 88% of these projects are in the energy sector, attracting more than $24.7billion, followed by investments in the port sector. In early 2021, Parliament approved the amendments to the 2017 PPP Law, enacting the Public Private Partnership Authority (Amendment) Act 2021. This further strengthens the enabling legal and regulatory framework for developing and implementing PPPs, thereby promoting private sector investment in public infrastructure and related services.
Introducing Myanmar's 2008 Constitution -- The Origins and Content of the 2008 Constitution : An Overview -- The Military : The Pre-eminence of the Tatmadaw in Governance -- The Electoral System and Limits on Political Participation - The Legislature -- The Executive -- Subnational Governance, Federalism and Ethnic Recognition -- The Judiciary as an Administrative Institution -- Constitutional Duties and the Contingency of Rights -- The Peace Process and Constitutional Change.
From its beginnings in the 1970s and 1980s, interest in the topic of gender and migration has grown. Gender and Migration seeks to introduce the most relevant sociological theories of gender relations and migration that consider ongoing transnationalization processes, at the beginning of the third millennium. These include intersectionality, queer studies, social inequality theory and the theory of transnational migration and citizenship; all of which are brought together and illustrated by means of various empirical examples. With its explicit focus on the gendered structures of migration-sending and migration-receiving countries, Gender and Migration builds on the most current conceptual t...
Indonesia has a growing population of almost 300 million people, it is increasingly involved in world affairs, and has a booming economy. The need to better understand its unique, complex, and often obscure legal system, has become pressing. This is true across a wide range of sectors including, but not limited to, trade and investment, crime and terrorism, and human rights. Indonesia's democratization after the fall of Soeharto in 1998 triggered massive social and political changes that opened up this diverse, and formerly tightly-controlled, society. Law reform was a key driver of Indonesia's transformation and its full effect remains to be seen. This book offers clear and detailed explana...