Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Politik Hukum Islam
Secara etimologis, istilah politik hukum adalah kata terjemahan dari bahasa Belanda rechtpolitiek yang berasal dari dua kata, recht dan politiek. Recht berarti hukum. Kata politiek dalam kamus bahasa Belanda memiliki pengertian beleid. Kata beleid dalam bahasa Indonesia memiliki arti kebijakan (policy). Dengan demikian politik hukum bisa diartikan kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dalam hal ini politik hukum dapat diartikan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.
Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer
Bergesernya buadaya masyarakat modern ternyata tidak menyurutkan langkah pendukung poligini untuk mempertahankan ortodoksi produk penafsiran klasik. Sementara sistem masyarakat sudah mengubah wajahnya dari budaya patriafsiran menuju tatanan sosial yang egaliter, corak positivisme fiqih tersebut tetap saja yang mengemuka. Padahal, teks-teks keagamaan klasik seringkali justru dimanfaatkan oleh kelompok oportunis untuk melakukan semacam kejahatan atas nama agama (religion crime). Untuk itu, beberapa cendekiawan muslim kontemporer menawarkan banyak gagasan baru sekitar poligini. Buku ini menyingkap poligini perspektif cendekiawan muslim internasional seperti Muhammad Abduh (Mesir), Muhammad Syah...
Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi
Perkembangan Ekonomi dan Bisnis Syariah cukup signifikan di Indonesia, ini ditandai dengan lahirnya beberapa regulasi tentang ekonomi dan bisnis syariah, baik dalam bentuk peraturan per undang – undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peratutan Otoritas Jasa Keuangan, ,Peraturan Mahkamah Agung dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, berkembang pula secara signifikan di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah baik Lembaga Bank maupun Nonbank, seperti lembaga Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Perasuransian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Perusahaan – Perusahaan lainnya yang menggunakan prinsip Syariah dalam pengelolaannya. Dengan semakin banyaknya Lembaga Keu...
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
Dinamika Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menjaga dan mendorong keberlanjutan ekonomi syariah itu sendiri. Sebelum lembaga peradilan memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, arbitrase sebagai sebuah model penyelesaian sengketa telah hadir untuk melayani para praktisi ekonomi syariah ketika berhadapan dengan sengketa yang dihadapi. Dalam perspektif sejarah keberadaan lembaga arbitrase bukanlah hal yang asing dalam khazanah Islam. Hanya saja penggunaannya dalam praktik tidak seramai lembaga peradilan yang eksistensinya terus menguat. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi, arbitrase memiliki keunggula...
Fiqh Ekonomi Syariah
Buku ini pada mulanya merupakan materi perkuliahan yang penulis sampaikan di beberapa perguruan tinggi dalam mata kuliah fiqh muamalah, kemudian disempurnakan sesuai kebutuhan dan perkembangan fiqh muamalah di Indonesia. Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari fiqh muamalah. Diharapkan buku ini dapat juga digunakan oleh para praktisi ekonomi syariah di Indonesia, para pemerhati ekonomi syariah, dan masyarakat luas yang ingin mengetahui fiqh muamalah baik secara teoretis maupun praktiknya pada lembaga keuangan syariah. Buku ini diperlukan karena perkembangan fiqh muamalah yang cukup signifikasn di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia
Buku ini mendeskripsikan tentang aspek hukum perkawinan yang tetap merujuk pada nilai-nilai agama dalam perspektif negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sehingga diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk memperbaharui hukum perkawinan sebagai bagian dari upaya unifikasi hukum keluarga nasional.
Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
Perbedaan aturan dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutuskan perkara yang sama, sering kali menimbulkan dualisme. Hal ini sering kali membuat masyarakat muslim menjadi bingung harus memilih atau menggunakan aturan yang mana. Terutama dalam persoalan-persoalan yang diangkat dalam buku ini. Yang banyak terjadi di tengah masyarakat muslim, antara lain: status pernikahan wanita hamil karena zina, status nasab anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil karena zina tersebut yang merupakan akibat hukum yang terjadi setelah pernikahan itu terjadi, dan status ucapan talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci tentang : 1. F...
REFERENSI ARBITRASE SYARIAH DI INDONESIA
Setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Hak-hak sosial dan ekonomi dikategorikan sebagai hak fundamental atau hak asasi manusia (HAM). Hak-hak ini menjadi perhatian setiap negara dan diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, hak dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi ini dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Bagi kebanyakan orang yang tidak menyukai sistem ekonomi konvensional sebagai kelonggaran dari kegiatan ekonomi mereka, negara memberi mereka kesempatan untuk memilih sistem syariah ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ekonomi syariah, ada praktik ekonomi yang dilarang oleh Islam, seperti riba, gharar, maysir, dll.
Mengenal Lembaga Keuangan Syari’ah (Lembaga Bank Syari’ah dan Non Bank Syari’ah)
Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai Mengenal Lembaga Keuangan Syari’ah (Lembaga Bank Syari’ah dan Non Bank Syari’ah, yang berasal dari berbagai referensi.
Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan
Di era sekarang, bidang keilmuan sudah semakin maju dan bersifat interdisipliner tak terkecuali dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks ekonomi, sarjana hukum di Indonesia perlu memahami secara teoretis yuridis mengenai lembaga perbankan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan utama pada aspek hukum berkaitan dengan sejarah perbankan Indonesia, jenis dan usaha bank, penanganan bank bermasalah, dan hubungan dengan berbagai bidang hukum lain. Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah hukum lembaga keuangan dan perbankan. Di samping pendekatan hukum, pendekatan ekonomi di...
