You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
For decades almost the only social scientists who visited Indonesia’s provinces were anthropologists. Anybody interested in politics or economics spent most of their time in Jakarta, where the action was. Our view of the world’s fourth largest country threatened to become simplistic, lacking that essential graininess. Then, in 1998, Indonesia was plunged into a crisis that could not be understood with simplistic tools. After 32 years of enforced stability, the New Order was at an end. Things began to happen in the provinces that no one was prepared for. Democratization was one, decentralization another. Ethnic and religious identities emerged that had lain buried under the blanket of the...
The turn of the century and the crossroads of reformasi presents a timely juncture for examining Indonesia's political, economic, and social history--both to evaluate current events and to chart the country's future course. Providing an up-to-date overview, this volume explores events, processes, and themes in contemporary Indonesia--including the evolution of political institutions and democracy, economic development and political economy, religious and social movements, political ideology, and the role of the armed forces. By holding a mirror to historical events, the authors add a rich dimension to our understanding of Indonesia and its problems, free from the exigencies of the present and the prejudices of the past.
"This important study elevates the personalities of Sukarno and Soeharto into key explanatory factors for the character of their "Guided Democracy" and "New Order" regimes, respectively. The broad shift since 1998 from personal to constitutional rule has its personal counterpoint in the relationship between Megawati and her father, which makes this unique blend of history and biography a powerful tool for understanding the Indonesian presidency."--Jacket.
Since the first edition, Indonesia has undergone massive political and legal change as part of its post-Soeharto reform process and its dramatic transition to democracy. This work contains 25 new chapters and the 4 surviving chapters have all been revised, where necessary. Indonesia: Law and Society now covers a broad range of legal fields and includes both historical and very up-to-date analyses and views on Indonesian legal issues. It includes work by leading scholars from a wide range of countries. There is still no comparable, English language text in existence.
“Sebagai Plt. Kepala BPSDM, saya mengapresiasi buku ini karena mengisi kelangkaan literatur yang membahas teori dan praktik di dunia transportasi. Buku ini sangat dianjurkan bagi mahasiswa di lingkungan BPSDM untuk dibaca maupun dijadikan referensi atau rujukan. Salah satu permasalahan di lingkungan BPSDM sangat teknis, sehingga buku ini membuka wawasan baru untuk referensi pembuat kebijakan, terutama bagi para lulusan sekolah teknik ketika menjabat di Kem enterian Perhubungan.” —Ir. Zulfikri, M.Sc., DEA (Plt. BPSDM Kemenhub) “Buku ini tidak hanya menyajikan teori, namun juga solusi dari pendekatan teori Ekonomi Kelembagaan Baru pada kasus rule of the game di sektor pelabuhan dan tra...
“Sebagai Plt. Kepala BPSDM, saya mengapresiasi buku ini karena mengisi kelangkaan literatur yang membahas teori dan praktik di dunia transportasi. Buku ini sangat dianjurkan bagi mahasiswa di lingkungan BPSDM untuk dibaca maupun dijadikan referensi atau rujukan. Salah satu permasalahan di lingkungan BPSDM sangat teknis, sehingga buku ini membuka wawasan baru untuk referensi pembuat kebijakan, terutama bagi para lulusan sekolah teknik ketika menjabat di Kementerian Perhubungan.” - Ir. Zulfikri, M.Sc., DEA (Plt. BPSDM Kemenhub) “Buku ini tidak hanya menyajikan teori, namun juga solusi dari pendekatan teori Ekonomi Kelembagaan Baru pada kasus rule of the game di sektor pelabuhan dan trans...
“Sebagai Plt. Kepala BPSDM, saya mengapresiasi buku ini karena mengisi kelangkaan literatur yang membahas teori dan praktik di dunia transportasi. Buku ini sangat dianjurkan bagi mahasiswa di lingkungan BPSDM untuk dibaca maupun dijadikan referensi atau rujukan. Salah satu permasalahan di lingkungan BPSDM sangat teknis, sehingga buku ini membuka wawasan baru untuk referensi pembuat kebijakan, terutama bagi para lulusan sekolah teknik ketika menjabat di Kementerian Perhubungan.” - Ir. Zulfikri, M.Sc., DEA (Plt. BPSDM Kemenhub) “Buku ini tidak hanya menyajikan teori, namun juga solusi dari pendekatan teori Ekonomi Kelembagaan Baru pada kasus rule of the game di sektor pelabuhan dan trans...
“Sebagai Plt. Kepala BPSDM, saya mengapresiasi buku ini karena mengisi kelangkaan literatur yang membahas teori dan praktik di dunia transportasi. Buku ini sangat dianjurkan bagi mahasiswa di lingkungan BPSDM untuk dibaca maupun dijadikan referensi atau rujukan. Salah satu permasalahan di lingkungan BPSDM sangat teknis, sehingga buku ini membuka wawasan baru untuk referensi pembuat kebijakan, terutama bagi para lulusan sekolah teknik ketika menjabat di Kementerian Perhubungan.” - Ir. Zulfikri, M.Sc., DEA (Plt. BPSDM Kemenhub) “Buku ini tidak hanya menyajikan teori, namun juga solusi dari pendekatan teori Ekonomi Kelembagaan Baru pada kasus rule of the game di sektor pelabuhan dan trans...
“Sebagai Plt. Kepala BPSDM, saya mengapresiasi buku ini karena mengisi kelangkaan literatur yang membahas teori dan praktik di dunia transportasi. Buku ini sangat dianjurkan bagi mahasiswa di lingkungan BPSDM untuk dibaca maupun dijadikan referensi atau rujukan. Salah satu permasalahan di lingkungan BPSDM sangat teknis, sehingga buku ini membuka wawasan baru untuk referensi pembuat kebijakan, terutama bagi para lulusan sekolah teknik ketika menjabat di Kementerian Perhubungan.” - Ir. Zulfikri, M.Sc., DEA (Plt. BPSDM Kemenhub) “Buku ini tidak hanya menyajikan teori, namun juga solusi dari pendekatan teori Ekonomi Kelembagaan Baru pada kasus rule of the game di sektor pelabuhan dan trans...
Buku ini diterbitkan sebagai salah satu upaya dan kontribusi penulis dalam menyediakan tambahan referensi kepada masyarakat luas tentang ilmu Ekonomi Kelembagaan terutama dalam konteks pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Buku ini membahas munculnya ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru atau yang sering dikenal dengan istilah NIE (New Institutional Economics) sebagai salah satu tongga k evol usi pemik iran nonmainstream yang digagas oleh OIE (Old Institutional Economics) dan mengkritik teori ekonomi ortodoks. NIE membawa gagasan yang dipandang lebih humanistik dalam memotret wajah perekonomian di Indonesia dan dinamika di dalamnya termasuk kebijakandan pelaksanaan desentralisasi-otonomi daerah. ...