You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
This is an open access book. Research and teaching activities in the fields of language, literature and culture are still being carried out even during the Covid -19 era that hit the world. It is undeniable that the results of research and learning of language, literature and culture at this time were a bit hindered because most activities were carried out from home. During the Covid-19 period, which started in early 2020, practically more activities were done at home. Likewise, institutions during the Covid-19 era were carried out online. For example, the Language Agency continues to carry out activities, but it is carried out online, such as online webinars that contribute to the wider com...
The rise of technology and ease of spread of information has facilitated the diaspora of new ideas in the community. The penetration of new ideology and new values challenges the status quo of value and morality in our community. While this can be seen as an opportunity to evolve as a nation, the introduction of radical and separatism brings chaos to the community. This issue is not only experienced in Indonesia but also in the whole world. The needs for a solution and academic forum to discuss this postmodernity in society bring us to the The 4th International Conference on Law, Education and Social Sciences (ICLSSE) 2022. This conference is an international forum to disseminate knowledge and research development among researchers, scholars, professionals, and those interested in research interests in Law and Social Sciences and Social Education. This conference was organized by the Faculty of Law and Social Sciences, Universitas Pendidikan Ganesha. The theme of this fourth conference is "Race, Ethnicity, and Nationalism in Postmodern Society: Opportunities and Challenges".
Global challenges become a very challenging phenomenon for the local wisdom in every country. High commitment and optimistic perspectives from countries are needed to prepare themselves in facing all aspects of the global challenges. Aspects of global challenges for these countries include the economic, social, cultural, political, legal, educational, technological and security defense aspects. The ability of countries to face global challenges in several aspects is also a benchmark for countries to be able to compete in a global level. Local wisdom owned by these countries can also be used as a basis for strengthening the country in order to become the country’s competitiveness to partici...
Perubahan dari masa Orde Baru menuju Reformasi, turut membentuk pengaturan ulang bagi berjalannya akumulasi kapital dan relasi kekuasaan negara. Pada masa Orde Baru kekuasaan berjalan secara terpusat. Kebijakan publik menjadi kewenangan tunggal dari pemerintah di bawah kendali rezim otoriter Soeharto. Walaupun liberalisasi pasar telah dibuka di pertengahan 1980-an, tetapi kepentingan akumulasi kapital harus bernegosiasi dengan rezim penguasa agar mendapatkan konsesi. Sementara kuasa pendisiplinan oleh negara menjadi peranti agar rakyat menuruti kehendak penguasa. Proses demokrasi dikekang dengan dalih stabilitas dan pembangunan ekonomi nasional. Gerakan rakyat didepolitisasi dengan kebijakan...
Kebijakan publik, yakni apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu). Dengan demikian, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (policy making) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945.
Studi manajemen dan kebijakan publik selalu dituntut untuk mengembangkan dirinya sebagai bagian dari upaya menegaskan identitas sebagai salah satu cabang ilmu sosial di satu sisi dan memperkuat relevansl praktisnya di sisi yang lain. Oleh karenanya, meninjau kembali aspek ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi selalu menjadi bagian penting dari kajian.kajian manajemen dan kebijakan publik. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dari para ahli Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada yang secara komprehensif melihat kembali kajian manajemen dan kebijakan publik di Indonesia dengan juga berkaca pada perkembangan dI berbagal negara laIn. Aspek-aspek yan...
"Buku yang perlu dibaca oleh para policy maker." -Dr. Arief Yahya Menteri Pariwisata RI "Tinjauan terhadap berbagai aliran pemikiran dalam kebijakan publik dipaparkan dengan tajam dan dengan kemampuan untuk kemampuan untuk menangkap esensi dari berbagai pendekatan dengan cukup jernih." -Prof. Dr. Vedi R. Hadiz, Ph.D. Professor of Asian Societies and Politics pada Asia Research Centre, Murdoch University, Australia "Untuk menjadi negara besar yang unggul, Indonesia memerlukan kebijakan publik yang unggul. Tidak ada pilihan lain. Buku ini memberikan pemahaman yang baik tentang kebijakan publik, dari sisi teori dan praktik." -Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, U...
Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para Pimpinan Pemerintahan dan Negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran sungai. Jika yang dituang merah, merahlah seluruh sungai. Jika dituang madu, manislah semuanya. Kebijakan publik adalah keputusan politik yang melembaga, keputusan yang dibuat oleh Negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk menga...
"Buku yang perlu dibaca oleh para policy maker." -Dr. Arief Yahya Menteri Pariwisata RI "Tinjauan terhadap berbagai aliran pemikiran dalam kebijakan publik dipaparkan dengan tajam dan dengan kemampuan untuk kemampuan untuk menangkap esensi dari berbagai pendekatan dengan cukup jernih." -Prof. Dr. Vedi R. Hadiz, Ph.D. Professor of Asian Societies and Politics pada Asia Research Centre, Murdoch University, Australia "Untuk menjadi negara besar yang unggul, Indonesia memerlukan kebijakan publik yang unggul. Tidak ada pilihan lain. Buku ini memberikan pemahaman yang baik tentang kebijakan publik, dari sisi teori dan praktik." -Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, U...
Role and position of adat communities in local politics and government in Papua, Indonesia after implementation of local government autonomy.