Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hasan Tiro; Unfinished Story of Aceh
Kepergian Tiro sungguh merupakan kehilangan besar bagi Aceh. Paska – penjajahan Belanda, tidak banyak tokoh ‘segila’ beliau. Sekilas Hasan Tiro lebih revolusioner, karena berani mengancam Jakarta dengan kehendak merdeka (1976) di tengah kepemimpinan orde baru yang over militeristik dan eksis sampai 30 tahun. Ini yang mengakibatkan perjuangan Aceh di pimpinan Tiro sungguh mahal harganya. Selama itu Aceh telah berubah menjadi ‘Serambi Kekerasan’. Ribuan orang meregang nyawa. Karena itu, andai capaian damai (MoU Helsinki 2005) tidak diisi dengan upaya memperbaiki diri Aceh ke yang lebih baik, niscaya mereka yang menamakan diri pahlawan harus bertanggungjawab terhadap ribuan nyawa yang...
Perjanjian Helsinki 2005 Di Aceh Model Penyelesaian Konflik Abad 21 (Perspektif Siasah Syar’iyah)
Perjanjian Helsinki tahun 2005 merupakan peristiwa penting pada akhir abad ini dalam sejarah Aceh dan Indonesia. Betapa tidak, perjanjian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia yang difasilitas Marti Ahtisari ini telah menghentikan sejarah panjang konflik di Aceh. Banyak catatan penting yang direkam dan ditulis dari peristiwa ini. Buku yang hadir di tangan pembaca ini adalah satu analisis penting tentang perjanjian Helsinki dari sudut pandang siyasah syariyah yang menjadi kajian penting dalam kajian fikih politik saat ini.
TNI dan Perdamaian di Aceh Catatan 880 Hari Pra dan Pasca-MoU Helsinki
Tidak bisa dimungkiri, damai memang membawa berkah. Walaupun demikian, bisa jadi, tidak semua pihak senang ketika damai terwujud. Damai Aceh juga membawa berkah. Bagi masyarakat Aceh sendiri, damai menjadikan mereka bisa hidup nyaman, tanpa ada ketakutan dan kekhawatiran serta ancaman akan kehidupan dan masa depannya. Bagi pemerintah pusat dan daerah, dengan damai bisa membangun Aceh tanpa terkendala oleh konflik. Demikian pula dengan dunia internasional, tidak hanya lalu lintas laut di Selat Malaka menjadi aman, tetapi juga menjadi pembelajaran dan cermin bagi wilayah lain di dunia ini bahwa damai itu indah. Bagi dunia akademis, Damai Aceh ibarat mata air perdamaian yang tak ada habisnya un...
Politik Hukum Penanggulangan Wabah (Covid-19) di Indonesia
Hukum penanggulangan wabah penyakit menular di Indonesia belum mendasari pada prinsip hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, baik dalam konteks konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini disebabkan, politik hukum belum menjadi penentuan nilai-nilai, asas, mekanisme penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum sebagai pedoman. Proses politik justru lebih dominan pengaruhnya dibandingkan proses objektivitas hukum dalam pembentukan peraturan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Akibatnya, terjadi dualisme hukum, penerapan sanksi pidana tidak berdasarkan asas legalitas, terjadinya eksperimen...
Orang Kampung dan Orang Kampus
Penelitian tentang interaksi sosial, akulturasi dan konflik antara komunitas Kampus Unimal dengan masyarakat Reuleut dan Blang Pulo ini memperlihatkan hasil bahwa konflik sudah terjadi sejak tahun 2001 dan mengalami eskalasi hingga tahun 2011. Upaya resolusi konflik sudah dilakukan oleh banyak pihak, diantaranya dilakukan oleh pihak Unimal sendiri, baik itu dari kalangan pejabat kampus, mahasiswa serta civitas akademika lainnya. Perhatian terhadap konflik ini juga diberikan oleh Pemerintah Daerah Aceh Utara serta aparatur penegak hukum (polisi, kejaksaan dan pengadilan). Namun tampaknya, penyelesaian tuntas terhadap kondisi ini tidak terjadi, bahkan - sampai dengan dituliskannya buku ini –...
Aceh, dari konflik ke damai
On political conditions, reconciliation Nanggroe Aceh Darussalam; collected articles.
KEEPING THE TRUST FOR PEACE
“Pat ujuen han pirang, pat prang tan reda.” (Tidak ada hujan yang tidak reda, tidak ada perang yang tidak berujung) —Peribahasa Aceh Saat buku ini disusun, penandatanganan kesepakatan damai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 telah berusia enam tahun. Dalam kurun waktu enam tahun itu, perdamaian di provinsi paling ujung barat Indonesia itu masih menghadapi tantangan, tidak kalah dengan yang dihadapi sebelum tercapainya kesepakatan damai. Penandatanganan MoU Helsinki memang sebuah peristiwa bersejarah yang harus dicatat dengan tinta emas, menandai berakhirnya konflik kedua belah pihak yang telah berlangsung selama 30 ...
Hadir Untuk Perdamaian Dari Poso hingga Afghanistan
Siapa mengira Amerika Serikat yang selama puluhan bahkan seratus tahun lebih menjadi ‘kiblatnya’ demokrasi menjadi paradoks sebagai negara yang ‘anti demokrasi’, bahkan muncul konflik, perebutan kekuasaan, diskriminasi dan korban nyawa. Baik dalam proses pemerintahan dibawah pimpinan Donald Trump, maupun saat proses pemilu dan peralihan kekuasaan dari Trump ke Biden. Fenomena yang hampir sama, bahkan belum kunjung usai, konflik terpendam, maupun konflik terbuka yang terjadi di negeri ini. Usai, konflik pilkada Jakarta, berlanjut ke Pemilihan Presiden, bahkan ketika dua kandidat yang bertarung Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno sudah ‘akur’, berada dalam perahu...
The Routledge Handbook of Comparative Territorial Autonomies
The Routledge Handbook of Comparative Territorial Autonomies affords a comprehensive, pioneering and interdisciplinary survey of this emerging field. Moving beyond traditionally narrower engagements with the subject, it combines approaches to comparative law and comparative politics to provide an authoritative guide to the principal theoretical and empirical topics in the area. Bringing together a team of cutting-edge scholars from different disciplines and continents, the volume illuminates the latest thinking and scholarship on comparative territorial autonomies. This Handbook is an authoritative, essential reference text for students, academics and researchers in its field. It will also be of key interest to those in the fields of comparative politics, comparative law, local/regional government, federalism, decentralisation and nationalism, as well as practitioners in think tanks, NGOs and international governmental organisations.
