You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Korupsi merupakan salah masalah besar di Indonesia, sehingga pemerintah mendirikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pendirian KPK merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukanlah hal baru di negeri ini karena ia sudah ada sejak zaman VOC. Syaid Husen Alasatas dalam bukunya “Korupsi, sebab dan fungsi” bahkan menyatakan bahwa korupsi ditemukan pada sejarah mesir babylonia, ibrani, india, cina, yunani dan romawi kuno. Turunan tindak pidana ini terus bertambah seirung dengan perkembangan ilm...
Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap diantaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada delik menerima gratifikasi, kedua ciri tersebut tidak ditemukan. Tidak mungkin OTT pada perkara korupsi menerima gratifikasi. Buku ini juga mengurai korupsi penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang. Delik turut serta (medeplegen) yang mensyaratkan kesengajaan ganda (double opzet) juga dianalisis kontekstualisasi dan penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan.
Sebagai mahasiswa, akademisi, atau praktisi mungkin kita sudah tidak asing dengan kata korupsi, bahkan tertarik untuk mempelajarinya karena beberapa alasan. Menariknya, tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab belum banyak diketahui oleh khalayak umum bagaimana sistem penindakan- nya, bentuk pelanggaran sampai bentuk korupsinya itu sendiri. Salah satu bentuk korupsi yang belum banyak diketahui karena belum diatur di Indonesia adalah Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence). Perdagangan pengaruh (Trading in Influence) dalam Pasal 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) sebenarnya telah dikategorikan sebagai sebuah bentuk korupsi. Namun demikian, kon...
Buku ini menjelaskan perkembangan pengelolaan hulu migas mulai dari regulasi dan institusi termasuk skema kerja sama yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan migas Penulisan buku ini dilakukan secara runtut berdasarkan pembabakan waktu dan peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya aturan atau institusi pengelola migas karena dalam penelitiannya penulis menggunakan pendekatan sejarah Di bagian awal, buku ini memaparkan sejarah pengelolaan sektor hulu minyak dan gas Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perkembangan regulasi pengelolaan minyak dan gas di Indonesia Pada bagian selanjutnya dibahas mengenai perkembangan institusi pengelola migas, seperti Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN) Cepu, Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI) Cepu, PN Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), dan lain-lain Bagian terakhir membahas mengenai perkembangan bentuk kerja sama pengelolaan hulu migas di Indonesia.
Pengelolaan sektor hulu migas di negara penghasil migas terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan industri hulu migas Selain itu, migas sebagai sumber daya strategis pengelolaannya dipengaruhi oleh politik hukum pemerintah yang tengah berkuasa karena berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan energi sebuah bangsa Hal inilah yang menjadikan kebijakan pengelolaan sektor hulu migas mengalami perubahan dalam hal regulasi dan institusi/Lembaga pengelola migas Melalui buku ini, Penulis menjelaskan perkembangan pengelolaan hulu migas di lima negara yakni Venezuela, Arab Saudi, Malaysia, Rusia dan Norwegia Venezuela sebagai bagian dari lima besar negara penghas...
Intermediate Microeconomics offers a clear and concise treatment of microeconomic principles in a useful pedagogic framework. The mathematical level is approachable and uses basic algebra with extensions to calculus where it helps the analysis. The book is also strongly applied in focus and shows the relevance of theory in the "real world". Whilst these features make the book approachable to students, the theoretical content and overall learning experience is a rigorous one. In this adapted edition Peter Luke and Michael Wood have been brought in to adapt the text for the UK, European and South African market. Applications features in the book have been internationalised, and the European Social Model/US-UK model debate on the macroeconomy discussed at a micro level.This book is designed for students specifically studying economics at an undergraduate or postgraduate level such as MBA within the UK and EU in general, and South Africa. These students would be predominantly second-year students who have already taken an introductory course in microeconomics.
Central Bank Policy: Theory and Practice analyses various policies, theories and practices adopted by central banks, as well as the institutional arrangements underlying the principles of good governance in policy-making. It is the first book to comprehensively discuss the latest theories and practices of central bank policy.
Medicinal plants always plaid and important role in the maintenance of health, wellbeing, and everyday life of a population worldwide. During the centuries, plant leaves, stems, flowers, seeds, berries, and roots were used for healing and maintenance of a different pathological conditions, as well as in beauty formulas, massage applications, foods preparations and beverages. This book, which is based on scientific findings and original research, represent a comprehensive and up-to-date introduction to medicinal plants from all over the world, describes their huge economic, and therapeutic potential, and analysing different aspects of their genotoxicity, and importance for human health and ho...
March 1998 Applying an index for the quality of governance reveals a surprisingly strong positive correlation between fiscal decentralization and quality of governance. Debates about the appropriate role, policies, and institutions of the state are often hampered by the lack of a definition for good government. To provide a quantifiable measure of good government, Huther and Shah develop an index for the quality of governance for a sample of 80 countries. They apply the index to the debate on the appropriate level of fiscal decentralization. In measuring the quality of governance, the authors develop indices for the government's ability to: * Ensure political transparency and a voice for all...