Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Buku ini disusun untuk membantu pembaca mengenal beragam aspek kejahatan pencucian uang yang bersifat transnasional ini. Melalui buku ini pembaca diajak untuk melihat dan memahami konsep, teknik, dan metode pencucian uang yang semakin canggih. Selain itu juga dipaparkan pola-pola praktik pencucian uang di berbagai konteks, peraturan dan hukum untuk mengatasi dan mencegah money laundering, serta organisasi dan institusi yang berperan penting dalam tindak pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Oleh karenanya, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum, politik dan bisnis yang ingin mengenal lebih mendalam kejahatan ini, dan juga bisa dimanfaatkan para praktisi yang bergelut di bidang ini. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
Kebijakan Eksekusi
Negara seharusnya mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana Penal (sarana hukum pidana) dan sarana Nonpenal (sarana di luar hukum pidana). Apabila sarana Penal yang ditempuh, maka salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana adalah tahap eksekusi (kebijakan eksekusi) sebagai pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap eksekusi ini dimulai ketika perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus sehingga mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Buku ini yang berada di tangan pembaca membahas mengenai b...
Kejahatan Transfer Dana
Transfer dana merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat terutama nasabah bank. Seiring dengan perkembangan teknologi yang mempercepat dan mempermudah transfer dana. Proses transfer dana dilakukan melalui cara Lalu Lintas Giro (LLG) dan Real Time Gross Settlement (RTGS). Yang memudahkan nasabah melakukan kegiatan transfer dana. Kegiatan ini bukan tanpa risiko karena oknum tertentu berkolaborasi dengan internal bank dapat dan telah menyalahgunakan fasilitas yang tersedia. Penyalahgunaan tersebut berujung pada terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah secara finansial. Buku ini memaparkan aspek transfer dana, contoh dan analisis kasus sampai dengan penanggulangan serta bagaimana merespons kejahatan dengan segera. Karya tulis ini cocok dipelajari oleh para praktisi, akademisi, pelaku bisnis, penegak hukum dan masyarakat khususnya nasabah suatu bank untuk semakin memahami perihal transfer dana.
Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Keberadaan suatu korporasi tidak terlepaskan dari kehidupan masyarakat yang justru dapat berdampak negatif, yakni melakukan berbagai tindak pidana. Untuk menghadapi maraknya tindak pidana korporasi dewasa ini, telah dilakukan upaya penanggulangan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi, salah satunya dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan formulasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus (lex spesialis) di Indonesia dapat dikatakan inkonsisten, tidak harmonis, tumpang tindih, tidak sinkron a...
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporas
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi 4. Hukum Acara Pidana yang mengatur Korporasi sebagai subjek Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. 5. Pihak yang menanggung pertanggungjawaban pidana atas tindak korupsi yang dilakukan oleh korporasi. 6. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi & Sanksi Pidana yang diancamkan. 7. Penjatuhan Pidana bagi Korporasi ...
Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau mengaplikasikan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut meliputi faktor hukum (substansi hukum/peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan hukum (penegakan hukum ...
Islam and Democracy in Indonesia
This book explains how the leaders of the world's largest Islamic organizations understand tolerance, explicating how politics works in a Muslim-majority democracy.
Trusted Criminals
TRUSTED CRIMINALS: WHITE COLLAR CRIME IN CONTEMPORARY SOCIETY is a comprehensive guide that covers topics ranging from the problems involved in studying white collar crimes to the principal focus of the crimes to the character of the legal and criminal justice response to the crime.
Pure Theory of Law
Reprint of the second revised and enlarged edition, a complete revision of the first edition published in 1934. A landmark in the development of modern jurisprudence, the pure theory of law defines law as a system of coercive norms created by the state that rests on the validity of a generally accepted Grundnorm, or basic norm, such as the supremacy of the Constitution. Entirely self-supporting, it rejects any concept derived from metaphysics, politics, ethics, sociology, or the natural sciences. Beginning with the medieval reception of Roman law, traditional jurisprudence has maintained a dual system of "subjective" law (the rights of a person) and "objective" law (the system of norms). Thr...
ICETLAWBE 2020
We are delighted to introduce the proceedings of The International Conference on Environment and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 – 2020 (ICETLAWBE 2020). This conference is organized by Faculty of Law Universitas Lampung, Coorporation With Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang Malaysia, STEBI Lampung Indonesia, Asia e University Malaysia, Rostov State University Russia, University of Diponegoro Indonesia, IAIN Palu Indonesia, Universitas Dian Nusantara Jakarta Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura Indonesia, STEBIS IGM Palembang Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan Bandung Indonesia, Universitas ...
