Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA
Buku ini menemukan bahwa prinsip hukum kepailitan syariah merupakan elaborasi atas hal yang sama dari prinsip syariah dan ekonomi syariah. Sedangkan prinsip yang terkait dengan karakteristik dan fungsi dari kepailitan syariah bisa mengadopsi dari prinsip umum dan lazim yang berlaku dalam hukum kepailitan. Konsep kepailitan dalam Islam dikenal at- Taflis. Dalam fiqh dikenal Iflas yang mengandung arti tidak memiliki harta. Dalam Islam orang pailit disebut muflis. Dalam Islam, setelah hakim menjatuhkan putusan pailit selanjutnya akan ada pengenaan al-hajr terhadap muflis. Al - Hajr adalah melarang seseorang mentasharufkan hartanya. Dasar Hukum pensyariatan al – Hajr bagi seorang muflis adalah hadist tentang kisah Mu’adz bin Jabbal yang terlilit utang. Upaya mengim-plementasikan hukum kepailitan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan peradilan agama.
Prinsip-Prinsip Hukum dan Etika Dalam Politik Dakwah
Judul : Prinsip-Prinsip Hukum dan Etika Dalam Politik Dakwah Penulis : Dr. Mastori, M. Kom. I Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 134 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-273-1 No. E-ISBN : 978-623-505-274-8 (PDF) SINOPSIS Dunia mengakui bahwa pemimpin hebat yang berhasil mewariskan peradaban yang spektakuler sepanjang zaman tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Pengakuan ini, bukan saja datang dari ulama dan umat Islam namun datang dari cendekiawan barat. Salahs satunya bernama Michael H Hart. Dalam bukunya, The 100: A Rangking of the Most Influential in History, dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Alasannya, tidak lain karena keberhasilan beliau s...
Buku Ajar
Buku ini disusun dengan sederhana dengan maksud agar mudah dibaca dan dipahami. Buku ini membahas proses beracara pada peradilan perdata yang dilengkapi dengan contoh-contoh berkas yang meliputi surat kuasa, gugatan, jawaban, replikduplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Pada pertemuan ini mahasiswa mempelajari ketentuanketentuan yang terdapat di dalam surat kuasa, diantaranya mengenai pengertian, unsur-unsur, sifat pemberian kuasa, dan berakhirnya surat kuasa, serta kewajiban-kewajiban yang melingkupi pemberi kuasa dan penerima kuasa. Disamping itu juga menganalisis isi surat kuasa dan praktek pembuatan surat kuasa. Materi ini penting untuk melatih kemampuan mahasiswa agar dapat memahami konstruksi dari surat kuasa serta mampu untuk membuat surat kuasa tersebut dengan baik dan benar.
Dasar-dasar Hüküm Beracara Di Pengadilan Niaga
Buku DASAR-DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif, agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum (pada pengadilan negeri). Keberadaannya dibentuk pertama kali berdasarkan Perpu No. 1/1998, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 4/1998. Kemudian berdasarkan UU No. 37/2004 dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 4/1998, yang meliputi aspek hukum formal (hukum beracara) maupun hukum materiilnya, yang mengatur ket...
The Windows
None
Jāvanese-Śaivism
None
