Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hukum Acara Pengadilan Niaga
Buku ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para Pembaca tentang hukum acara Pengadilan Niaga, baik dari segi teori maupun praktik. Sebagai buku petunjuk praktis (practical guide), pemaparan materi yang bersifat praktis lebih mendominasi dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi para praktisi hukum, baik di Pengadilan Niaga (Hakim Niaga, dan perangkat pengadilan: Panitera, dan seterusnya), para Advokat, Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum Perusahaan, dan lainnya. Sebagai buku panduan yang bersifat praktis, buku ini akan mudah dipahami dan diterapkan oleh para Pembaca, sehingga cocok pula untuk dimiliki oleh Mahasiswa dan masyarakat awam pada umumnya.
HUKUM ACARA PERADILAN NIAGA Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual
Hal-hal yang berhubungan dengan bisnis menuntut penyelesaian yang cepat dan dinamis, termasuk proses penyelesaian sengketanya. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui nonlitigasi dan litigasi. Saat sengketa bisnis harus diselesaikan secara litigasi, menjadi dilema tersendiri mengingat prosesnya memakan waktu yang lama dan kepastian yang terkatung-katung terhadap putusan tentu sangat merugikan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, dibentuklah Pengadilan Niaga pertama kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uta...
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Buku yang berjudul Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan karya dari Krista Yitawati, S.H., M.H., dkk. Buku ini memuat materi-materi pokok dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Pentingnya mempelajari materi Hukum Kepailitan dan PKPU khususnya bagi mahasiswa yang berminat dibidang Hukum Bisnis karena Eratnya hubungan antara Kepailitan dan PKPU dengan kondisi perekonomian. Apalagi saat pandemi dan pascapandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh Negara khususnya Indonesia , perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) meningkat sangat pesat sehingga menjadi topik yang sangat menarik untuk dipelajari. Selain itu Huku...
Dasar-dasar Hüküm Beracara Di Pengadilan Niaga
Buku DASAR-DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif, agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum (pada pengadilan negeri). Keberadaannya dibentuk pertama kali berdasarkan Perpu No. 1/1998, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 4/1998. Kemudian berdasarkan UU No. 37/2004 dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 4/1998, yang meliputi aspek hukum formal (hukum beracara) maupun hukum materiilnya, yang mengatur ket...
Hukum Acara Pengadilan Niaga
Hukum acara materiil dan formil merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hukum materiil tidak akan berfungsi atau berguna di tengah kehidupan bermasyarakat apabila tidak ada hukum formil yang mengatur pelaksanaannya. Hukum formil dimaknai sebagai hukum acara adalah motor penggerak dari diberlakukannya hukum materiil. Pemahaman hukum formil harus berbanding lurus dengan pemahaman hukum materiil. Sebaliknya, suatu perkara yang diadili di pengadilan ditangani sesuai prosedur yang telah ditetapkan undang-undang, sejak didaftarkan hingga diputuskan oleh majelis hakim. Pelaksanaan hukum acara secara tertib, diharapkan putusan yang dihasilkan benar-benar bertujuan memberi k...
Hukum Kepailitan Di Indonesia
Kajian dan pembahasan buku ini tidak hanya secara teoretis tetapi juga implementasi praktik pelaksanaannya, yang dimulai dari awal berlakunya Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, sampai mekanisme penyelesaian sengketanya, jika diajukan permohonan pailit. Pembahasan posisi masing-masing kreditur dalam proses kepailitan, konsekuensi keadaan insolvensi yang parah (nilai utang jauh lebih besar dari harta kekayaan), serta beberapa alternatif penyelesaian masalah yang penulis bahas dalam beberapa bab yang berbeda. Dalam tulisan ini penulis juga membahas mengenai masalah kepailitan lintas batas negara (cross-border insolvency), dan juga yang berkaitan dengan posisi upah buruh dalam hal perusahaan di mana buruh bekerja dinyatakan pailit, dan juga masalah yang berkaitan dengan pembayaran terhadap pajak-pajak yang terutang, jika perusahaan dinyatakan pailit. ------ Sebuah buku tentang perekonomian negara persembahan penerbit Kencana (PrenadamediaGroup)
LIMITASI HAKIM GAGASAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA
LIMITASI kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan falsafah dan konstitusional yang kuat. Limitasi kekuasaan kehakiman bertujuan mewujudkan pemisahan dan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi absolut power. Pada saat yang sama, limitasi kekuasaan kehakiman juga merupakan sarana mewujudkan hakim yang merdeka dalam menjalankan tugasnya. Di tengah menurunnya animo masyarakat menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Niaga, buku ini menawarkan pendekatatan limitasi kekuasaan kehakiman untuk merekonstruksi peran Pengadilan Niaga yang lebih efektif dan ideal. Pengadilan Niaga sebagai sub sistem dalam kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi yang berbeda sekaligus memiliki sejarah kehadi...
Serba-Serbi Beracara di Pengadilan Niaga
Hukum Acara Peengadilan Niaga merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perkara perdata yang memiliki kekhususan yaitu mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau permohonan di bidang perniagaan seperti Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sengketa hak kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Merek, dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Paten
Indonesia, Law and Society
Since the first edition, Indonesia has undergone massive political and legal change as part of its post-Soeharto reform process and its dramatic transition to democracy. This work contains 25 new chapters and the 4 surviving chapters have all been revised, where necessary. Indonesia: Law and Society now covers a broad range of legal fields and includes both historical and very up-to-date analyses and views on Indonesian legal issues. It includes work by leading scholars from a wide range of countries. There is still no comparable, English language text in existence.
HUKUM KEPAILITAN
buku ini menguraikan tentang Hukum Kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepailitan yang baru yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998. Undang-undang ini telah menggantikan Peraturan Kepailitan yang lama: Faillisement Verordening Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No 348. Penulis menguraikan dalam buku ini menjadi 5 (lima) bagian utama yaitu Bagian Pertama (I) adalah Hal-hal Umum tentang Hukum Kepailitan, Bagian Kedua (II) yang terdiri dari 5 bab, yang menguraikan secara rinci dan lengkap tentang Kepailitan, Prosedurnya, Akibat dan Bera...
