Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum
Secara khusus, constitutional complaint atau pengaduan konstitusional merupakan bentuk pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat perlakuan (kebijakan atau tidak ada kebijakan) dari negara, dalam hal ini baik pemerintah; lembaga perwakilan rakyat, maupun Mahkamah Agung, yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak warga negara. Constitutional complaint hanya bisa diajukan setelah semua upaya hukum dilakukan melalui lembaga- lembaga negara yang lain (exhausted). Di banyak negara, wewenang ini merupakan salah satu wewenang pengadilan konstitusi. Namun di Indonesia, UUD 1945 tidak secara tegas memberikan wewenang constitutional complaint atau pengaduan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi (Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No 1 Juni 2012) Meskipun tidak sempurna, buku yang kami tulis ini dapat menjadi bahan diskursus mengenai constitutional complaint dan constitutional question sebagai bagian dari Òapakah masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak,Ó dan Òsejauh mana mahkamah bisa menggunakan kedua fasilitas itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.Ó *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Democratic Transition and Constitutional Justice: Post Reformasi Constitutional Adjudication in Indonesia
The fall of New Order Regime under President Suharto saw the emergence of Reformasi (Reformation) and the beginning of various institutional and governmental changes done in the pursuit of democracy in Indonesia. Constitutional justice is fundamental to the success of democratic transition in the country. One of the results democratic reform and constitutional changes after Reformasi in 1998 is the establishment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi. Di sisi lain, penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi membentuk MK untuk mengadili kewenangan dan kewajiban yang ada padanya, tidak dengan memberikan kewenangan itu kepada MA. Oleh karena itu adalah beralasan untuk menyebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sarat persepsi kelembagaan. Meskipun demikian, tetap dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini sangat relevan de...
Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum.
Mengenal Pengujian Norma Hukum Setelah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan atau yang populer dengan istilah judicial review menjadi sebuah kajian akademik yang menarik. Selain karena adanya pembentukan lembaga baru yang salah satu kewenangannya adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut juga karena tidak lagi memusatnya kekuasaan negara hanya pada satu cabang kekuasaan negara, yaitu presiden atau eksekutif. Sehingga, norma hukum atau peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 saat ini banyak yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini memang positif dalam rangka memberikan jaminan perlindungan yang lebih terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Sebab, sangat mungkin terjadi tidak sedikit materi/isi dari peraturan perundangundangan yang merugikan hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi.
Proceedings of the 1st International Conference on Research in Communication and Media (ICORCOM 2021)
This is an open access book. The 1st International Conference On Research in Communication and Media (ICORCOM)is an international conference organized by Institute of Research and Community Services (LPPM), University of Muhammadiyah Jakarta, to discuss the most recent scientific studies in the field of communication and media in Indonesia and around the world. The theme raised in ICORCOM is Today's Global Transformation in Communication and Media Studies. It is known that the science of communication and media is very dynamic and always develops according to the times and existing technology. So it is hoped that through this ICORCOM it can contribute to updating information and studies rela...
Justices and Journalists
A comparative approach to judicial communication offering perspectives on the relationship between national supreme courts and the media covering them.
Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)
This is an open access book. Center for Democracy Studies and National Resilience, Universitas Sebelas Maret warmly welcomes you to The 3rd International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR) 2023. This conference was held on September 23rd–24th, 2023. We encourage participants from all over the world to discuss about “Election Integrity: A Framework for Guaranteeing The Democracy Rights and Fairness In The Modern Era”. Notable Keynote and Invited Speakers will share their speeches, participants will present their papers, and we will provide a platform to support new opportunities and future collaboration. Your participation and contribution at ICDNR 2023 will be gre...
Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi
"Perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001, yang memberi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU terhadap UUD merupakan fenomena hukum yang menarik. Dilihat dari sudut sejarah hukum ketatanegaraan, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses panjang sejak 1945, ketika dalam sidang BPUPKI Mohamad Yamin melontarkan gagasan mengenai perlunya badan kehakiman yang berwenang menguji UU. Dalam konteks ini, jika UUD 1945 dilihat sebagai produk kebudayaan, keputusan tersebut merupakan perwujudan dari perubahan pemikiran seluruh bangsa. Terutama pemikiran dari para tokoh bangsa mengenai hukum, konstitusi, dan penyelenggaraan pemerintahan. Buku ini menguraikan secara lengkap perkembangan pemik...
Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social, and Political Science (ICSP 2023)
This is an open access book. The study program of Government Studies and Political Science has been playing significant roles in building best practices of good governance and political ethics through scientific research and community development and opening a space for academic discussion with the main concern “Social and Political Issues”. These activities are in line with the Universitas Jambi’s vision to be “a world-class entrepreneurship university” based on environment and agrotechnology. As part of the efforts to provide a space for academic dialogue at a global level, we organize an international conference that aims to develop scientific knowledge, build institutional capacity, and strengthen networking. This conference raises the issue of “The Emerging Technology & Digital Inclusive on Contemporary Social and Political Issues” to capture the phenomenon of social and political issues at local, national, and international levels. The selection of this topic is based on the vision and mission of study programs, faculty, as well as Universitas Jambi.
Proceedings of the International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)
This is an open access book. ICLEH will bring the theme of “Recover Together, Stronger Together Through the Development of Law, Economy and Health.”, as our commitment to continuously sharing and disseminating the development of knowledge in the field of Social Science and Law. Through this conference, therefore, we do encourage international collaboration, idea-sharing and networking among experts and participants in the respected field of law, economy and health discipliners.
