Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Mengenal Filsafat Hukum
Buku Mengenal Filsafat Hukum ini, merupakan buku Jilid Pertama yang penulis susun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang baru pertama kali memperlajari filsafat hukum. Untuk itulah pada Bab Pertama buku ini dihantarkan kepada penulis untuk memahami perbedan antara Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Jurisprudence. Setelah itu barulah Penulis memperkenalkan metode memperlajari hokum secara ontologism, epistologis dan axiologis. Setelah itu mulailah Penulis mengajak mahasiswa untuk menjelajah beberapa mazhab dalam filsafat hokum, yaitu Mazhab Hukum Alam, Mazhab Positiviseme Hukum, Mazhab Sejarah Hukum, Mazhab Utility, Mazhab Realisme Hukum, Teori Hukum Kritis . Buku ini tentunya adalah buku yang diperuntukan bagi para mahasiswa yang ingin mengenal filsafat hukum dengan cara sederhana, oleh sebab itu bahasa yang dipergunakan disesuaikan dengan tututan pembelajaran studi filsafat hukum.
Hukum Acara perdata di Indonesia
Hukum Acara Perdata sebagai hukum formal semakin hari dirasakan semakin penting keberadaannya sebagai bagian dari materi praktik hukum yang harus dikuasai oleh para mahasiswa yang ingin berpraktik sebagai advokat atau praktisi hukum lainnya. Oleh sebab itu, pembelajaran hukum acara perdata di perguruantinggi tidak cukup bagi mahasiswa hanya mempelajari norma hukum dan materi yang bersifat teoretik semata. Maka, pembelajaran hukum acara perdata harus dibekali dengan hal-hal yang bersifat praktik. Pengalaman penulis sebagai pengajar hukum acara perdata selama sepuluh tahun lebih telah membuktikan betapa sulitnya para mahasiswa ditugaskan untuk membuat dokumen hukum yang bersifat keterampilan praktis seperti membuat contoh gugatan, permohonan, verzet, memori kasasi, dan sebagainya. Hal itu wajar karena pada berbagai buku hukum tidak dijumpai contoh-contoh surat dan dokumen hukum yang diperlukan. Untuk itulah di dalam buku ini disuguhkan beberapa contoh praktis dari materi hukum acara perdata sebagai bagian metode mengajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana beracara di depan pengadilan Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
Hukum Kepailitan
Buku Hukum Kepailitan ini awalnya terbit ketika hukum kepailitan masih diatur dalam Failissement Verordening Stb 1905 No.217 jo Stb 1906 No. 348. Kemudian, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia tahun 1998 dilakukan pembaharuan hukum kepailitan dan akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu No.1 Tahun 1998) tentang pembaharuan hukum kepailitan. Akhirnya, Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, kembali dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang berlaku sampai saat ini. Oleh sebab itu, buku Hukum Kepailitan ini telah mengalami beberapa perbaikan agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana sehingga mahasiswa dan para praktisi yang ingin mempelajari hukum kepailitan serta menggunakan rujukan dalam praktik-praktik kepailitan di Indonesia mudah memahaminya.
Pengantar Hukum Perusahaan
Yang terpikirkan oleh seorang pengajar ketika berdiri di depan kelas adalah, bagakpana meteri pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya kelak ketika mengabdi di tengah masyarakat. Untuk itulah, mengapa para pegajar dengan berbagai upaya mencari, menemukan, dan menyajikan bahan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat (modern) yang dihadapinya. Hukum perusahaan tentunya merupakan salah satu materi pembelajaran hukum yang harus selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, lebih-lebih menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh sebab itu, sajian materi pembelajaran hukum perusahaan tentunya tidak cu...
Asuransi Syariah di Indonesia
Buku ini perpaduan antara teori dan praktik asuransi syariah (takaful, ta’min, tadhamun, ta’ahud dan ta’awun) merupakan karya dari kedua penulis yang telah berpengalaman dalam dunia akademisi maupun praktisi. Pemaparan cukup luas dan dalam tentang kebutuhan manusia, hukum syariah, maqasid syariah; kebutuhan umat terhadap asuransi syariah, dan urgensi pengawasannya; pengetahuan dasar dan umum tentang asuransi, asuransi konvensional, asuransi syariah, dan reasuransi syariah; perbedaan mendasar tentang teori dan praktik antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dilengkapi dengan produk asuransi syaraih berikut sistem operasionalnya. Analisisnya menggunakan pendekatan teologis, his...
Hukum Lingkungan Indonesia
Maraknya kasus lingkungan di Indonesia adalah sebagai akibat dari penerapan sanksi terhadap para pelaku pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup umumnya masih sangat ringan, sehingga efek jera yang diharapkan terhadap para pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan masih belum optimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup secara nasional dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya berbagai instrumen hukum berupa regulasi antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH), yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Buku ini dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang hukum lingkungan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Selain itu diharapkan pula bermanfaat bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha pemegang izin lingkungan guna menambah pengetahuan teoretis dan praktis tentang hukum lingkungan di Indonesia.
PENGANTAR HUKUM BISNIS
Adapun yang dimaksud dengan sumber hokum adalah segala atau apa saja yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Menurut R. Suroso dalam bukunya pengantar ilmu hukum (2005: 117-118) Sumber hukum adalah segala sesatu yan menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, darimana asal mulanya hukum dimana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebaainya
Language Planning Processes
CONTRIBUTIONS TO THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE brings to students, researchers and practitioners in all of the social and language-related sciences carefully selected book-length publications dealing with sociolinguistic theory, methods, findings and applications. It approaches the study of language in society in its broadest sense, as a truly international and interdisciplinary field in which various approaches, theoretical and empirical, supplement and complement each other. The series invites the attention of linguists, language teachers of all interests, sociologists, political scientists, anthropologists, historians etc. to the development of the sociology of language.
Central Bank Policy
Central Bank Policy: Theory and Practice analyses various policies, theories and practices adopted by central banks, as well as the institutional arrangements underlying the principles of good governance in policy-making. It is the first book to comprehensively discuss the latest theories and practices of central bank policy.
Halal Matters
In today’s globalized world, halal (meaning ‘permissible’ or ‘lawful’) is about more than food. Politics, power and ethics all play a role in the halal industry in setting new standards for production, trade, consumption and regulation. The question of how modern halal markets are constituted is increasingly important and complex. Written from a unique interdisciplinary global perspective, this book demonstrates that as the market for halal products and services is expanding and standardizing, it is also fraught with political, social and economic contestation and difference. The discussion is illustrated by rich ethnographic case studies from a range of contexts, and consideration is given to both Muslim majority and minority societies. Halal Matters will be of interest to students and scholars working across the humanities and social sciences, including anthropology, sociology and religious studies.
