You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
We are glad to introduce you the proceedings of the first International Conference on on Economics, Business and Social Humanities (ICONEBS 2020). The 1st ICONEBS 2020 addresses challenges and innovations in the field of economics, business, and social humanities. The conference is enriched with renowned keynote speakers who discuss in the central theme of "The Dynamics of Economics, Business, and Social Humanities". The ICONEBS conference is hosted by State Polytechnic of Madiun and co-hosted by Aviation Polytechnic of Surabaya and Polytechnic of Jambi. This year, we held this flexible online conference to gather experts and scholars around the globe with the aim to continue disseminating t...
Discusses the programs, policies, and laws that affect ethnic minorities in eight countries: Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Viet Nam. Once targeted for intervention, people such as the Orang Asli of Malaysia and the "hill tribes" of Thailand often become the subject of programs aimed at radically changing their lifestyles, which the government views as backward or primitive. Several chapters highlight the tragic consequences of forced resettlement, a common result of these programs.
Undang-Undang Dasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dilengkapi dengan: Kabinet Indonesia Maju Butir-Butir Pancasila Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Proses Pembentukan Undang-Undang Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Teks Sumpah Pemuda Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 Lagu Indonesia Raya dalam Tiga Stanza Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia Pemerintahan Daerah
BUKU KESATU TENTANG ATURAN UMUM (BAB I s.d. BAB VI dan Pasal 1 s.d. Pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, dan tindakan; gugur- nya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; dan aturan penutup. BUKU KEDUA TENTANG TINDAK PIDANA (BAB I s.d. BAB XXXVII dan Pasal 188 s.d. Pasal 624) Mengatur: Tindak pidana terhadap keamanan negara; tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden; tindak pidana terhadap negara sahabat; tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah; tindak pidana terhadap ketertiban umum; t...
Buku yang disusun penulis ini membahas segala hal yang terkait dengan merger perusahaan publik (emiten atau perusahaan tercatat) khususnya dari perspektif hukum korporasi. Sekalipun pasar modal Indonesia bukan "infant" lagi, namun penulis merasa "masih relevan" untuk sedikit mengulas mengenai konteks perusahaan publik dan merger menurut sistem hukum Singapura, di mana pemilihan Singapura dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: Singapura adalah negara tetangga yang maju perekonomiannya dan yang menerapkan sistem common law, dan kuantitas serta kualitas investasi langsung dan portofolio perusahaan-perusahaan Singapura dalam dunia usaha Indonesia yang sangat signifikan. Salah satu b...
KUHAP Lengkap
Buku ini dihadirkan untuk memberi wacana tambahan menjawab tantangan peningkatan mutu pendidikan. Terbukanya pasar Global dan perdagangan bebas, membawa implikasi pada tuntutan akan peningkatan mutu dan pengelolaan proses pendidikan. Upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah di mulai sejak lama, melalui proyek-proyek pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, baik yang didanai dari APBN ataupun bantuan dan pinjaman luar negeri.
Ideologi (dalam bahasa Arab: al-īdiyūlūjiyah) yang dianut oleh suatu negara akan erat kaitannya dengan tujuan (visi-misi) yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Bidang hukum yang berkaitan langsung dengan tujuan negara adalah politik hukum. politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya bisa berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Jika dilihat dari pengertian politik hukum di atas, maka politik hukum Islam adalah legal policy atau arah hukum Islam yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya bisa berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Pasal 54 Kitab Undang-Undang Dagang
UU RI No. 1 Tahun 2024 ini semakin menyempurnakan norma dan melengkapi materi yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud meliputi: 1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; 2. sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; 3. Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 4. perbuatan yang dilarang, antara lain Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasa...