You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
This is an open access book. The 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT) will be an annual event hosted by Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali. “Business Law and Local Wisdom in Tourism” has been chosen at the main theme for the conference, with a focus on the latest research and trends, as well as future outlook of the field of Call for paper fields to be included in ICBLT 2022 are Local Wisdom (Customary Law); Law on Business, Business Competition, and Prohibition of Monopoly; Law on Land and Environment; Law on Investment; Law on Criminal Act of Corruption and Asset Recovery Law on Licenses and Labor; Law on Tourism; Law on Transportation; La...
This book addresses the technicalities of how international human rights law can be applied at the domestic level through a case study of the human rights methodology of the Indonesian judiciary. Numerous international human rights treaties have been ratified by States parties all around the world. However, local implementation has proven a difficult task for national authorities with every State struggling to realize rights to varying degrees. This reveals a gap between the standards of human rights as envisaged by the law and those experienced by rights holders at the local level. This work analyses how Indonesian courts interpret and apply human rights. It discusses the position of human ...
This book contains the first-time English translation of the main work of Paul Scholten, the General Method of Private Law. The introductory article analyzes Scholten’s view in contrast with a particular combination of Comte’s centralizing optimization program and Neo-Kantian Idealism, which is still dominant in political philosophy. Comte’s sociology and Scholten’s Jurisprudentialism are not presented here in the well-known opposition of Sein and Sollen, but by showing how their different views on scientific method are grounded in opposite views on the philosophical, political and ethical meaning of human action. Neo-Kantianism adheres to Comte’s view, while Scholten adheres to th...
We proudly present the proceedings of 1st International Workshop on Law, Economic and Governance 2022 (IWLEG 2022). It focuses on how the wave of digitalization of government transformation, especially in Law and Democracy, Law and Indigenous People, Law in Contemporary Issues, Law and Economics, Digital Economics, Good Governance etc. As we know, the world today is changing and the world we are facing now is the one where everything is connected. The contemporary social issues based on complex problems, complex interest, beyond borders and powers. More than 74 manuscripts from various countries were presented at this conference with around 39 of them selected to be published in proceedings. We hope by this workshop, discussions on how research on Law, Economic and Government is possible in a disruptive era will give a perspective for the social and humanities studies development.
Arguing for new consideration of calls for implementation of Islamic law as projects of future-oriented social transformation, this book presents a richly-textured critical overview of the day-to-day workings of one of the most complex experiments with the implementation of Islamic law in the contemporary world - that of post-tsunami Aceh.
Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Buku ini, pada dasarnya gabungan dari sejumlah makalah yang disampaikan di sejumlah tempat. Benang merah yang ingin ditawarkan dalam buku sederhana ini adalah mengenai hukum Indonesia yang sudah lama didiskusikan. Pertanyaan dasarnya adalah apakah memang ada yang namanya hukum Indonesia itu? Merujuk pada keberadaan konsep negara hukum Indonesia, seyogianya posisi hukum Indonesia juga ada dan dijadikan satu kajian utama di negara ini. Pemosisian adanya hukum kita sendiri sangat penting, khusus sebagai jiwa dari hukum dan berhukum.
Sebagaimana yang dipahami kebanyakan para pengkaji hukum yang lebih memahami filsafat hukum secara abstrak, kaku, dan memungkinkan terjadinya perdebatan cukup serius antar masing-masing penganut aliran kefilsafatan tertentu. Segala pertentangan itu ternyata tidak hanya menghadirkan perdebatan yang cukup tajam antar masing-masing pencetus, tetapi, ibarat bola salju, perdebatan tersebut menggelinding dan memantik para penganutnya untuk bereaksi keras dan bahkan tidak jarang berujung pada vonis kekeliruan terhadap aliran kefilsafatan tertentu. Fenomena tersebut juga tampak terhadap dinamika kefilsafatan hukum dewasa ini, dimana antar masing-masing kelompok justru lebih sibuk menghabiskan waktun...
Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis This book is in English and Indonesian = Buku ini Berbahasa Inggris dan Indonesia
Buku ini berupaya untuk menawarkan sebuah ilmu hukum baru, yaitu ilmu hukum profetik, yang terutama akan dilakukan dengan mengkaji aspek asumsi dan model dari basis epsitemologinya. Ilmu hukum ini diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif dalam proses pembangunan ilmu hukum yang saat ini sangat didominasi oleh pemikir dan filosof dari madzab filsafat hukum positivistik.