Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Proceedings of the 1st UMSurabaya Multidisciplinary International Conference 2021 (MICon 2021)
This is an open access book. Internationalization is one aspect of becoming qualified in this globalization era, especially for higher education levels. In this particular era when everyone is locked down due to Covid 19 Virus, the academic activity must still run. It is correlated with vision of Universitas Muhammadiyah Surabaya as an international standard university so that it can compete with universities at national or international level. During Pandemy, many obstacles occur then it is also led with many opportunities.
State Administrative Law in Indonesia
This book examines Indonesian laws regulating state administration, in other words, the relationship between the Indonesian government and its citizens. This book uses public administration science to explain state administrative law. It covers the historical evolution of state administrative law in Indonesia, the political and legal acceptance of the Universal Declaration of Human Rights in Indonesia as well as the ratification of the 2020 Omnibus Law reforms. It evaluates both the benefits and drawbacks of establishing laws through the Omnibus Law model, and the challenges of its adoption by the Indonesian statutory system. The book also examines state administrative law in other Southeast Asian countries, to provide a more nuanced understanding of how human rights implementation occurs in the respective legal regimes. Covering the legal reforms and changes to state administrative law in Indonesia, this book will be of keen interest to scholars of state administrative law, public administration, and constitutional law.
Pengantar Hukum Administrasi Negara
Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara ini ditulis secara lengkap dengan materi yang cukup padat. Terdiri atas lima belas bab dengan materi sebagai berikut: Pendahuluan, Sumber-sumber HAN, Wewenang Pemerintahan, Diskresi, AUPB, Pengawasan, Instrumen Pemerintahan, Regeling, Beleidsregel, Beleidovereenkomst, Beschikking, Het Plan, Perizinan, Jabatan, dan Peradilan Administrasi. Perbedaan buku ini dengan buku lain juga adalah soal cara pembahasannya yang sederhana dan mudah dipahami. Definisi dari ahli terdahulu dianalisis dan diuraikan secara lebih detail, kata per kata sehingga mudah dimengerti. Begitu juga dengan susunan pembahasannya yang diuraikan lebih ringkas dan runut. Buku ini membahas juga beberapa materi tentang jabatan, seperti menyerang kehormatan jabatan, jabatan sebagai perkakas publik, juga perkembangan mengenai keputusan, tindakan, ucapan dan laporan yang menjadi bagian dari objek kajian hukum administrasi negara. Buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa, advokat, akademisi, jaksa, hakim, dan para praktisi hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
Negara Dan Korupsi
Buku ini mencoba menganalisis secara mendalam pengaruh latar sosial, budaya, historis dan kekuasaan, ideologi yang melatarbelakanginya dan mengeksplorasi konstruksi teks pandangan Mochtar Lubis tentang negara dan korupsi, serta menampilkan politik identitas yang menjadi implikasi intelektual dan kritik sosial dari pandangan Mochtar Lubis tentang negara dan korupsi bagi kematangan demokrasi politik di Indonesia.
Hukum Perusahaan
Buku Berjudul “Hukum Perusahaan” ini menawarkan berbagai materi terkait secara komprehensif, lugas, diiringi dengan implementasi. Ditulis oleh dosen dan praktisi yang pakar dibidangnya menjadikan buku ini menjadi referensi wajib bagi pembaca.
Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan
Judul : Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., dan Fadli Alfarisi, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 439 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-297-6 SINOPSIS Pengaturan kewenangan Penyidikan Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum mencerminkan nilai keadilan, sebab Pengaturan kewenangan tersebut tidak diatur dalam pasal tambahan maupun penjelasan undang-undang. Akan tetapi hanya ada pengaturan internal Kejaksaan sebagaimana dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Standar Operasional Prosed...
99 TANYA JAWAB HUKU (ULASAN SINGKAT PERMASALAHAN HUKUM DAN SOLUSINYA)
Kehadiran buku ini diharapkan dapat membawa manfaat terutama bagi mahasiswa, para dosen hukum, praktisi hukum, Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim serta masyarakat secara umum. Selain itu kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang luas tentang dasar-dasar ilmu hukum, sehingga siapapun yang mempelajari ilmu hukum akan berusaha menegakkan keadilan
Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia
Buku ini ditulis untuk mengupas mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara komprehensif dengan fokus mengenai: negara hukum; sifat hakikat hukum ketenagakerjaan; unsur-unsur hukum ketenagakerjaan; hukum perjanjian kerja; politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia; penegakan hukum ketenagakerjaan; Hukum hubungan industrial; hukum pengupahan; hak kesehatan ketenagakerjaan; dan kementerian ketenagakerjaan Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
