Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hukum Perceraian
Buku ini memberikan pemahaman tentang hukum perceraian menurut hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Oleh karena itu, materi dan pembahasan dalam buku ini lebih sistematis dan komparatif yang terintegratif serta mendalam sampai ke dasar filosofisnya dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang membahas tentang hukum perceraian hanya sebagai bagaian (bab tertentu) dari buku yang membahas tentang hukum perkawinan. Struktur buku ini pada bagian awalnya menguraikan pendahuluan mengenai fenomena perceraian, kemudian menjelaskan istilah dan pengertian perceraian menurut doktrin hukum dan undang-undang. Untuk memahami dasar filosofisnya, buku ini juga membahas asas-asas hukum perceraian dan su...
PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSI
Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakanhasil riset tentang pengaturan syarat-syarat untuk menyatakan debitor pailit sebagaimana, diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang sama sekali tidak memperhitungkan kondisi kemampuan debitor (solvabilitas) dalam membayar utang-utangnya untuk menyatakan debitor pailit padahal pengertian umum pailit menunjuk kepada kondisi debitor yang tidak mampu membayar utangnya lagi (insolvensi). Persyaratan untuk menyatakan debitor pailit yang hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tidak langsung, dapat mengganggu berl...
LIMITASI HAKIM GAGASAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA
LIMITASI kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan falsafah dan konstitusional yang kuat. Limitasi kekuasaan kehakiman bertujuan mewujudkan pemisahan dan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi absolut power. Pada saat yang sama, limitasi kekuasaan kehakiman juga merupakan sarana mewujudkan hakim yang merdeka dalam menjalankan tugasnya. Di tengah menurunnya animo masyarakat menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Niaga, buku ini menawarkan pendekatatan limitasi kekuasaan kehakiman untuk merekonstruksi peran Pengadilan Niaga yang lebih efektif dan ideal. Pengadilan Niaga sebagai sub sistem dalam kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi yang berbeda sekaligus memiliki sejarah kehadi...
Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian
Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat formal yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia juga diwajibkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juncto Nomor 2 Tahun 2...
Criminal Law and Economics
Criminal Law and Economics applies economic theory to explain crime, law enforcement, criminal law and criminal procedure. This pathbreaking book draws together sixteen chapters by leading scholars in the field, summarizing theoretical and empirical work researched to date on criminal law and economics. The topics range from private and public enforcement of the law, criminal procedure and regulation to terrorism, cyber crime and tax evasion. The expert contributors also cover the political economy of criminal law as well as behavioral criminal law and economics.This updated state-of-the-art reference book on criminal law will be an excellent tool for scholars and graduate students in law and economics.
Human Rights and Intellectual Property Rights
This collection explores this balance and the extent to which human rights standards can influence the interpretation of IP norms, for example in defining the scope of IPRs."--BOOK JACKET.
Modern Jurisprudence
None
Wombs in Labor
Surrogacy is India's new form of outsourcing, as couples from all over the world hire Indian women to bear their children for a fraction of the cost of surrogacy elsewhere with little to no government oversight or regulation. In the first detailed ethnography of India's surrogacy industry, Amrita Pande visits clinics and hostels and speaks with surrogates and their families, clients, doctors, brokers, and hostel matrons in order to shed light on this burgeoning business and the experiences of the laborers within it. From recruitment to training to delivery, Pande's research focuses on how reproduction meets production in surrogacy and how this reflects characteristics of India's larger labor...
Seven Theories of Human Society
In this invaluable introduction to the study of human society, the author presents the influential theories of Aristotle, Hobbes, Smith, Marx, Durkheim, Weber, and Alfred Schutz.
