You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Buku ini membahas mengenai prinsip-prinsip Hukum Pengadaan, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Khusus, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Penegakan Hukum sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan makalah, artikel, dan bahan kajian terkait pengadaan barang dan jasa
Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737719 Buku ini mengkaji tentang melalui ASEAN +3 untuk meneguhkan eksistensi dan kontribusi ASEAN dalam percaturan global sembari mengembangkan segala potensi yang dimiliki masing-masing negara ASEAN dan memberdayakan kapasitas antarnegara ASEAN. Melalui buku ini, diulas tentang signifikansi pasar tenaga kerja ASEAN +3 berikut kebijakan tenaga kerja, tenaga kerja migran, migrasi, serta dampak yang menyertainya. Inisiatif dan perjanjian oleh ASEAN dalam konteks perdagangan bebas pun dibahas termasuk dampak pada sektor industri yang diharapkan timbul keinsafan atas kebutuhan, manfaat, dan tantangan yang bakal atau tengah dihadapi.
Buku ini disusun berdasarkan dua wawancara bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2010 dan 2019. Kedua wawancara tersebut sangatlah penting dalam konteks politik dan sosial bagi masyarakat Malaysia. Pertama, wawancara ini merupakan pengamatan Mahathir mengenai politik dan masyarakat Malaysia, ketika ia pensiun dari dunia politik pada tahun 2010, dan ketika kembali terjun sebagai Perdana Menteri pada tahun 2019. Kedua, wawancara pertama dilakukan kurang dari satu tahun setelah Perdana Menteri ketujuh Najib Tun Razak menjabat pada tahun 2009. Ketiga, dua wawancara ini bukanlah percakapan biasa dengan Mahathir. Sebaliknya, ini adalah percakapan intelektual dan pelik antara pewawancara dengan Mahathir, menjawab banyak masalah sulit/kritis yang berkaitan dengan politik dan masyarakat Malaysia.
Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antar kepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui serangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Pendekatan inilah yang mengantarkan pemikiran akan perlunya pemahaman atas jenis tindakan pemerintahan dan implikasi hukumnya. Buku ini hadir untuk menghubungkan konsep kewenangan, jabatan, keabsahan tindakan pemerintahan dan bentuk pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun secara praktis, buku ini l...
Sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku hukum masyarakat dan aspek-aspeknya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analitis dan empiris untuk mempelajari pelakasanaan hubungan timbal balik antara hukum dan perangkat-perangkatnya dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut: Donald Black dalam Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita, (2023). Dalam bukunya Sosiologi Hukum, bahwa definisi sosiologi hukum adalah kajian tentang kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam masyarakat.
Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan merupakan bagian dari kurikulum dalam program pendidikan ilmu pemerintahan untuk perguruan tinggi dengan program studi ilmu pemerintahan itu sendiri. Buku ini di susun dari kegelisahan penulis dan kewajiban sebagai dosen untuk menulis apakah itu buku atau artikel, Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, pengamat Dan tentunya seorang pejabat pemerintah juga untuk mengenal pemerintah daerah juga, apalagi dekade ini berbagai masalah yang di alami daerah dengan adanya masalah pandemi di negeri ini tentunya di butuhkan solusi bagai pemerintah daerah dimana lagi adanya momentum politik tahun ke depannya yang penuh dinamika.
Penerbangan sesungguhnya adalah moda transportasi yang bersifat internasional mengingat sifat moda transportasinya yang mampu bergerak cepat dan menjangkau jarak yang jauh. Demi menjaga keselamatan dan keamanannya, dibuat peraturan yang mengikat dan berlaku internasional oleh suatu organisasi yang disetujui oleh semua otoritas penerbangan di masing-masing negara yaitu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO). Agar moda transportasi udara ini dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka perlu juga dibuat aturan terkait bisnis. Pada tahun 2016, Indonesia akhirnya menjadi salah satu negara peserta dari Konvensi Montreal 1999 melalui Peraturan P...
Buku ini mengulas tiga hal besar: (i) mengelaborasi konsep dan ragam kontrak pemerintah dari perspektif hukum publik dan hukum privat; (ii) menguraikan perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah; dan (iii) mengkaji aneka putusan yang terkait dengan kontrak pemerintah. Ragam kontrak pemerintah yang dibahas adalah pengadaan barang jasa; pengelolaan barang milik negara, seperti kerja sama pemanfaatan, build transfer operate, build operate transfer; kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur, hingga penugasan pemerintah kepada BUMN. Dibahas pula aneka kasus hukum yang telah diputus baik oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), putusan peradilan umum (Perdata), hingga putusan Tata Usaha Negara yang berkelindan dengan pidana korupsi. Buku ini ditulis oleh akademisi-peneliti, ASN dan praktisi hukum yang menggeluti isu kontrak pemerintah. Sehingga buku ini mengkombinasikan “cita rasa” ilmiah sekaligus praktikal. Maka, buku ini cocok untuk aneka kalangan, baik praktisi maupun mahasiswa hukum, bahkan dari disiplin non-hukum, seperti teknik sipil, ilmu pemerintahan, dan lainnya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup Kencana
The 3rd International Conference on Law, Education and Social Sciences (ICLSSE) 2021 is an international forum to disseminate knowledge and research development among researchers, scholars, professionals, and those interested in research interests Law and Social Sciences and Social Education. This conference was organized by the Faculty of Law and Social Sciences, Universitas Pendidikan Ganesha. The theme of this third conference: "Social Resilience in a Post-Pandemic Era". No doubt that in the Pandemic Corona era, we all together experienced coronavirus outbreaks in the socio-cultural and economic life of the community. As an academician, we all have to study how in this new normal era we are trying to increase socio-cultural, socio-psychological, and socio-economic resilience of the society through various innovations that can be developed together in research activities in the field of social sciences and law in general. So this conference can become a good vehicle for us to share all experiences and ideas about increasing social resilience in a post-pandemic era from many perspectives of Law, Social Science, and Social Education in general.