Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Consumer Protection in Asia
This book looks at the consumer protection offered in a range of Asian countries, for example China, Japan, and South Korea in key areas such as consumer sales law, unfair terms, product liability, and unfair commercial practices. However, it is interesting to note that consumer protection is on the rise everywhere and to compare how this differs depending upon the legal cultures. It is also fascinating to reflect on the influence of models for law reform such as the EU laws. ASEAN has also affected the development of consumer policy for its member states. The book takes the form of national reports which explain the development of the law and also shed light on how the law works in practice. The book also contains thematic reports which look at each area of the law from a comparative perspective. Commentators from around the globe reflect on their impression of Asian consumer law based on their own differing legal systems and benchmarks. A must-read for anyone with an interest in consumer law in Asia and beyond, this book will form the basis of further research and discussion internationally.
HUKUM KEPAILITAN
buku ini menguraikan tentang Hukum Kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepailitan yang baru yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998. Undang-undang ini telah menggantikan Peraturan Kepailitan yang lama: Faillisement Verordening Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No 348. Penulis menguraikan dalam buku ini menjadi 5 (lima) bagian utama yaitu Bagian Pertama (I) adalah Hal-hal Umum tentang Hukum Kepailitan, Bagian Kedua (II) yang terdiri dari 5 bab, yang menguraikan secara rinci dan lengkap tentang Kepailitan, Prosedurnya, Akibat dan Bera...
Etika Profesi Kurator
Pekerjaan kurator merupakan suatu profesi, maka kepadanya berlaku juga kaidah etika yang terdapat dalam kode etiknya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam aturan profesinya. Disamping itu, karena kurator merupakan profesi yang mandiri, maka mereka harus bergabung dalam suatu organisasi profesi yang ada yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan HKPI). Kode etik dari ketiga organisasi profesi yang ada memegang fungsi penting bagi pelaksanaan tugas kurator. Karena kurator berstatus profesi yang memer...
Peran Kurator dan Likuidator dalam Kepailitan pada Perseroan Terbatas
Hal yang sangat diharapkan oleh para pengusaha adalah suatu PT yang telah didirikan terus berjalan. Namun, tak menutup kemungkinan sebuah PT akan bubar karena berbagai hal, salah satunya kepailitan. Dalam situasi semacam itu dikenallah curator dan likuidator yang mempunyai peran-peran tertentu. Buku ini mengkaji dan menganalisis peran kurator dalam kepailitan pada perseroan terbatas dan peran likuidator dalam pemberesan harta perseroan terbatas yang pailit.
Rancangan Pendampingan Implementasi SPMI Berbasis Heutagogy untuk Peningkatan Komitmen Mutu Pimpinan PTS di Sumatera Utara
Buku Rancangan Pengembangan Model Pendampingan Implemnetasi SPMI Berbasis Heutagogy untuk peningkatan komitmen mutu pimpinan PTS di Sumatera Utara di susun karena kebutuhan di mana perguruan tinggi sebagaia indtitusi pendidikan memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan mutu perguruan tinggi demi mememnuhi stakeholder.
TEORI DAN PRAKTEK HAK TANGGUNGAN
Dalam buku ini, menyajikan bahasan yang mendalam dan terstruktur tentang hak tanggungan, mulai dari konsep dasar, prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, hingga penerapan praktisnya dalam dunia nyata. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, akademisi, dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum jaminan, termasuk juga dunia usaha, khususnya perbankan yang sering berurusan dengan jaminan sebagai salah satu syarat diajukannya kredit atau pembiayaan.
Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen
Saya sungguh mengapresiasi terbitnya buku karya Dr. David Tobing yang mengupas tuntas masalah klausula baku. Buku ini sangat fungsional karena amat terkait dengan perlindungan konsumen dari klausula baku yang kerap kali menjebak konsumen dalam bertransaksi, khususnya di sektor jasa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap keberadaan klausula baku yang masih bertebaran di sektor industri finansial. Bravo, Pak David! —Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Buku ini memberikan pencerahan, bermanfaat luas, dan menyumbang secara nyata dalam pembangunan integritas perlindungan konsumen di Indonesia. Selamat kepad...
KEDUDUKAN DEBITOR UTAMA DAN PERSONAL GUARANTOR DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
KEDUDUKAN DEBITOR UTAMA DAN PERSONAL GUARANTOR DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PENULIS: Ayu Anisaa, S.H. & Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H. Tebal : 87 halaman ISBN : 978-623-7401-99-5 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam Perjanjian dimungkinkan terjadinya penanggungan oleh pihak ketiga. Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Pihak ketiga ini adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitor kepada kreditor, pada saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi perikatan-perikatan dalam perjanjian pokok. Pelepasan hak-hak istimewa yang ada dalam perjanjian penanggungan kerap menjadi dasar kredito...
Prospek Penggunaan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
Buku ini berfokus dalam hukum kontrak, khususnya hukum kontrak jual-beli barang internasional, serta mengkaji kelayakan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) (UNCITRAL – 1980) untuk digunakan dalam pengembangan hukum jual-beli barang di Indonesia. Asal mula disusunnya naskah disertasi ini adalah buah pemikiran tentang kesiapan sistem hukum Indonesia yang seharusnya hadir untuk mengatur transaksi/kontrak perdagangan barang antar pelaku usaha yang melintasi perbatasan negara guna menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) sekaligus mengantisipasi kondisi perdagangan dewasa ini. Berangkat dari pemikiran di atas, secara teoretis dan melalui pendekatan...
Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia
Adalah tidak mudah untuk memperoleh buku referensi tentang Koherensi Asas Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia. Buku ini yang semula merupakan suatu Disertasi adalah suatu karya tulis kontemporer yang sangat inspiratif dalam artian membahas beberapa permasalahan Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan, yang mencangkup 1. Bagaimana kedudukan penyelesaian sengketa perbankan syariah di antara penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya dalam Sistem Hukum Nasional yang mengakui keberadaan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? 2. Bagaimana koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah di samping asas penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya? Pembahasan masalah-masalah ini, dimuat dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan; Bab II Tinjauan Umum Tentang Syariah, Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah; Bab III Ragam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia; Bab IV Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Koheren Atau Konsisten Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia; Bab V Penutup; dan Bab VI Problematika Bagi Notaris Dalam Akad-Akad Syariah.
