Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Pluralisme Konstitusional dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, dan kerja sama yang baik dari Tim Peneliti, penelitian bertajuk “Pluralisme Konstitusional dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat: Studi Interpretasi atas Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009”, berhasil diselesaikan. Terima kasih disampaikan kepada pimpinan Universitas Udayana, yakni Bapak Rektor Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PDKEMD, beserta stafnya; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Antara, M. Eng., beserta stafnya; dan Bapak Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.H., yang telah memfasilitasi kami dapat terlibat dalam program Hibah Penelitian Unggulan Udayana.
Penyusunan Perda Yang Partisipatif
Di dalam Buku ini, pada prinsipnya mengkaji mengenai Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Buku ini mengkaji peran Desa Pakraman dalam Pembentukan Peraturan Daerah terlingkup problematik yuridis, sosiologis, filosofis, teoritik dan politik hukum sehingga berujung pada 3 (tiga) isu utama yaitu (1) perlunya pengaturan partisipasi desa pakraman dalam pembentukan Peraturan Daerah. (2) Penafsiran Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap partisipasi desa pakraman dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. (3) Model partisipasi desa pakraman yang ideal dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penerbitan buku ini diharapkan mampu membuka ruang diskusi yang lebih luas berkaitan dengan peran desa pakraman dalam pembentukan Peraturan daerah yang partisipatif, sehingga dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum.
ASAS RESPONSIF SEBUAH PEMBARUAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - Damera Press
Buku berjudul Asas Responsif Sebuah Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini memaparkan tentang konsep pembentukan undangundang yang responsif , yang menjadi bentuk ideal dan suatu keharusan dalam negara yang menganut demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi bentuk implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat, selama ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan masih bersifat formil operasional dan dianggap belum mampu memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan yang perlu dipenuhi dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Konsep responsif menjadi urgen untuk diprioritaskan menjadi norma asas baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena dapat memberikan ruang dua arah antara pembentuk undang-undang dan masyarakat secara cepat.
Hukum Perselisihan Partai Politik
“Memulai dan menggagas ide dibentuknya Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik itu mudah, tetapi untuk mempertahankan dan menjadikannya sebagai lembaga peradilan internal partai yang independen dan kredibel itu susahnya bukan main.” -- Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Penggagas Ide Pendirian Mahkamah Partai di PKB, Sekretaris Jenderal DPP PKB (2008—2014) “Buku ini merupakan karya ilmiah tentang peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan partai politik pertama di Indonesia. Sangat bagus dan bermanfaat bagi insan hukum, masyarakat, dan terutama praktisi. Buku ini layak untuk dibaca.” -- Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga
Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembenahan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu ciri dalam praktik hukum, yakni aspek lawmaking process (pembentukan hukum), pada konteks isu metodologis, naskah akademis, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, reformasi legislasi, reformasi parlemen, bahkan isu kualitas legislasi dan regulasi dalam kerangka pembangunan nasional, menjadi segmen-segmen elementer terhadap kajian pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan dan pembenahan dalam pembentukan undang-undang merupakan kerangka pemikiran yang komprehensif dalam rangka menempatkan kekhasan nilai-nilai Pancasila dalam kajian Filsafat Ilmu Hukum, baik dari segi ontologis/hakekat, aksiologis/kegunaan ...
International Tourism
In recent years there has been a considerable interest in the cultural aspects of tourism such as the impacts of culture on tourism planning, development, management, and marketing. However, the focus has been on material forms of culture such as arts, music, or crafts. The impacts of national culture on tourist behavior and travel decision-making have not been paid much attention. Only in the last two years have cross-cultural issues begun to generate significant interest among academics. An examination of cultural characteristics and differences is extremely important to the tourism industry because today’s tourism environment is becoming increasingly international. Information on the na...
The Right to Life
The right to life stands at the heart of human rights protection. Individuals cannot enjoy any of the rights guaranteed to them unless their physical existence is ensured. All human rights instrument list the right to life as the first one of their safeguards. Nonetheless, in many situations human life finds itself under structural threat. Although obligated by law to protect the right to life, State authorities time and again engage in deliberate acts of killing. Fortunately, international review bodies have devised many imaginative counter-strategies. Another one of those structural threats is global warming. Obviously, armed conflict puts human life inevitably at risk; the limits of the ‘license to kill’ given by the laws of war must be scrupulously observed.
Introduction to Environmental Law
This book, entitled "Introduction to Environmental Law" has purpose to provide initial previews for the general reader, law scholar or students of faculty of law. The book divides into five chapters introduced general understandings of environmental aspects in legal science.
Human Rights
By combining conceptual analysis with an emphasis on procedures and mechanisms of implementation, this volume provides a multidimensional overview of human rights. After examining briefly the history of human rights, the author analyses the intellectual framework that forms the basis of their legitimacy.
The Glory of Sri Sri Ganesh
The Glory of Sri Sri Ganesh shows the lives of the underdogs the Lachhimsa, the Rukmanis, the Mohors and the Haroas as a contrast to the lives of their all-powerful overlords the Medinis and Ganeshes. Lachhima, whose leashed bitterness and anger of a lifetime against Medini and Ganesh is liberated at the end of the novel when Ganesh begs her to save his life, decides to save him, but on her own terms. The title of the work itself becomes a tool for subversion in this sprawling novel which takes the reader through a multilayered narrative into the socio-economic malaise of post-independence rural India. Mahasweta Devi s corrosive humour and cryptic style are at their best as she takes on issu...
