Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi
Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada upaya sinkronisasi dan efektivitas penegakannya. Bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya tumpang-tindih kewenangan yang dapat berujung pada konflik antar-sesama penegak hukum. Buku ini terdiri a...
Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional
Pada awalnya, buku ini adalah disertasi penulis yang berawal dari keinginan untuk membahas berbagai permasalahan dalam pembiayaan murabahah. Salah satunya yakni, pelaksanaan yang kurang transparan. Padahal murabahah merupakan salah satu produk utama bank syariah di Indonesia yang amat kental dengan konsep transparansi, baik di sisi pelaksanaan maupun dari segi prinsip syariah yang melandasinya. Selain itu, praktik perbankan syariah yang ketentuannya berbeda dengan praktik perbankan konvensional, menyebabkan pembiayaan murabahah kurang memberikan perlindungan bagi kepentingan bank syariah dan nasabah. Permasalahan yang berkaitan dengan transparansi dan prinsip syariah dalam pelaksanaan muraba...
Hukum Pidana Lingkungan
Pembentukan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nasional yang dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982Ê tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pembentukan undang-undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup, tidak lain merupakan suatu upaya nyata dari pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk menjaga, melindungi dan memanfaatkan lingkungan hidup secara berkelanjutan. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Hak Kekayaan Intelektual
Perrbincangan Hak Kekayaan Intelektual didominasi masalah pembajakan kaset/VCD, penjiplakan karangan, peniruan merek, alih teknologi, dan sebagainya yang kecenderungannya hanya mengarah pada persoalan privat berdasarkan pemilikan hak perseorangan dan perusahaan/badan hukum. Kesertaan negara dalam menghimbau penegakan hukum pun terkesan semata melindungi kepentingan privat warganya dan melupakan satu segi penting dalam penegakan HKI yakni perlindungan asset negara itu sendiri. Perlindungan mana dalam konteks otonomi daerah dapat berarti perlindungan asset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Fakta terbengkalainya data historis kekayaan budaya yang memicu terjadinya beberapa kali klaim atas occupasi negara lain atas lagu, tarian, teknologi sederhana membuktikan hal itu. Lagu “Rasa Sayange”, Reog Ponorogo, menyusul lagi Tari pendet. Belum lagi jika kita mundur jauh sebelumnya dengan kasus tempe, batik, perahu pinisi.
Hukum Pemberitaan Pers
Buku teks utama ini menyajikan berbagai ragam alternatif penelitian sosial sebagai upaya mengeksplorasi dan memahami realitas sosial yang terus berkembang, untuk kemudian dapat dituangkan dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Referensi utama ini disusun dengan mengedepankan kesesuaian penerapan metode dengan objek studi, menghadirkan pedoman praktis dan contoh konkret penerapan berbagai metode dalam lapangan penelitian sosial. Mengkaji dan memahami realitas sosial yang terus-menerus berkembang di tengah masyarakat postmodern yang mengalami revolusi informasi, maka dalam Edisi Ketiga ini ditambahkan pula kajian baru tentang Netnografi—pilihan metode untuk studi tent...
Hak kekayaan intelektual Seri 2: Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman
Buku ini, bagian dari seri Hak Kekayaan Intelektual, memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek khusus dalam domain hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Fokusnya pada rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman, membuka pintu ke pemahaman mendalam bagi pembaca. Dalam buku ini, terdapat Rahasia Dagang yang menyuguhkan pemahaman menyeluruh tentang konsep rahasia dagang dan peran vitalnya dalam dunia bisnis, serta memberikan panduan langkah demi langkah untuk melindungi dan memanfaatkan rahasia dagang secara efektif. Dalam Desain Industri membahas esensi desain industri dan cara perlindungan hukum dapat mendukung kr...
Pencegahan Pencemaran Laut
Buku ini disusun atas dasar studi analisis pada Syahbandar, Pemilik/Operator kapal, Nakhoda dan Pengelola Pelabuhan dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut yang bersumber dari kapal dimana setiap intansi menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang dalam melaksanakan perlindungan lingkungan laut oleh pencemaran yang bersumber dari kapal.
Tindak Pidana Khusus Dan Tautannya Dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)
Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Sebelum membahas pengertian tindak pidana khusus, sangat perlu untuk membahas istilah pidana menurut ahli dan tindak pidana terlebih dahulu sebagai dasar dari tindak pidana khusus. Di dalam perundang - undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang sering disebut delik. Buku ini berisikan beberapa BAB tentang : BAB 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus BAB 2 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) BAB 3 Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) BAB 4 Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) BAB 5 Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik BAB 6 Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) BAB 7 Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)
DOUBLE RESPONSIBILITY THEORY (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi DAN Pengurus)
Sinopsis : Dilatarbelakangi realitas pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya. Apabila korporasi dimintai pertanggungjawaban maka pengurusnya tidak dimintai pertanggungjawaban. Begitupun sebaliknya. Padahal, baik korporasi dan pengurusnya menikmati keuntungan atau hasil tindak pidana secara bersama-sama yang sekaligus membuktikan bahwa adanya pengetahuan, kehendak, dan akibat yang diketahui dan dikehendaki kedua subjek hukum tersebut. Melihat potensi keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka penulis menggagas double responsibility theory atau teori tanggungjawab ganda dimana satu perbuatan dapat dimintai 2 (dua) pertanggungjawaban, yakni korporasi dan pengurus yang melakukan dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama. Melalui buku ini diharapkan terdapat kesamaan cara pandang atau perspektif dalam menilai pertanggungjawaban terhadap korporasi dan pengurusnya.
Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional
Buku Hukum ini merupakan karya Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. Buku ini membahas terkait pidana dan pemidanaan. Pembahasan dalam buku ini disajikan secara teoretis tentang pidana dan pemidanaan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini telah mengalami pembaharuan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai hukum pidana nasional. Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam buku ini, penulis membatasi pada uraian tentang pidana dan pemidanaan dalam perkara tindak pidana umum, meskipun ketentuan dalam KUHP Tahun 2023 juga mengatur tentang pemidanaan tindak pidana khusus yang menghubungkan ketentuan tentang tindak pidana khusus di luar KUHP dengan ketentuan tentang pidana dan pemidanaan dalam KUHP.
