Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan
Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antar kepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui serangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Pendekatan inilah yang mengantarkan pemikiran akan perlunya pemahaman atas jenis tindakan pemerintahan dan implikasi hukumnya. Buku ini hadir untuk menghubungkan konsep kewenangan, jabatan, keabsahan tindakan pemerintahan dan bentuk pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun secara praktis, buku ini l...
Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahmi serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai di daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia. Harapannya, buku ini akan menjadi referensi dalam penerapan manajemen kepegawaian di Indonesia. Buku ini merupakan buku teks mata kuliah Hukum Kepegawaian Sasaran dari buku ini adalah mahasiswa hukum maupun administrasi negara, pegawai Aparatur Sipil Negara serta pemerhati hukum kepegawaian di Indonesia
Hukum Birokrasi Pemerintah
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Birokrasi Pemerintah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) persoalan sederhana namun belum diuraikan oleh pakar hukum yaitu mengenai kewenangan, jabatan, dan birokrasi. Pertama, kewenangan. Istilah ini sering kali disamakan dengan wewenang, namun jelas esensi keduanya berbeda. Implikasinya adalah ragamnya penafsiran dan kesulitan untuk mengklasifikasikan istilah kewenangan dan wewenang serta menempatkannya dalam makna hukum yang tepat. Kedua, jabatan. Sampai dengan ini pakar hukum terlupa untuk mendefinisikan arti dari jabatan, terlebih ketika istilah ini dihubungkan dengan “jabatan negara”, “jabatan pemerintah”, “jabatan publik” dan lain sebag...
Pengantar Hukum Indonesia
Judul : PENGANTAR HUKUM INDONESIA Penulis : Muhamad Abas, SH., MH., Dr. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., MTP., Mochammad Arifin, S.H.I., M.H., Ayu Citra Santyaningtyas, SH., MH., MKn., PhD., Arum Ayu Lestari, M.H., Andrew Shandy Utama, S.H., M.H., Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph. D., Dr. Mursyidin AR, S. Ag, MA., Agus Bambang Nugraha, S.H., M.H., Dr. H. Zaenal Arifin, SH, MKn, CMed., Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.B.P.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 198 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-425-3 SINOPSIS Buku ini berjudul “Pengantar Hukum Indonesia”. Buku ini ditulis oleh beberapa penulis dari beberapa lembaga pendidikan di Indonesia. Buku ini penulis kontribusikan untuk b...
Politik Hukum
Buku berjudul PENGEMBANGAN KONSEP AKUNTANSI ISLAM ini terdiri dari 13 bab. Upaya pencapaian tujuan buku ini, seorang pengguna laporan keuangan harus mampu membangun dan menumbuhkembangkan perlakuan dan peradaban bisnis berwawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teologis. Hakikat Pemahaman Akuntansi Islam, hal ini tidak terlepas dari substansi perbedaan antara Islam, kapitalisme dan sosialisme pada hakikatnya bukanlah perbedaan teoritis (induksi) melainkan perbedaan doktrin atau nilai (tasydiqi) yang secara filosofis perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan epistemologi dan pandangan dunia masing-masing ideologi. Akuntansi Islam merupakan sistem pencatatan yang berdasarkan sisi doktrinal Islam tentang keadilan. Filosofi laporan keuangan sebagai produk akuntansi dalam Islam adalah memastikan sistem produksi dan distribusi hak atas entitas bisnis berjalan sesuai dengan doktrin nilai Islam yakni terciptanya kesejahteraan bagi seluruh alam. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Suatu Tinjauan Preskriptif
Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” hakikatnya merupakan tujuan nasional dari penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Di balik makna tersebut, sejatinya juga mengandung filosofi yang mengukuhkan kedudukan dan fungsi pemerintah selaku eksekutif yang mengatur dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan demi tercapainya tujuan-tujuan ideal dalam kehidupan bernegara.
PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dalam setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional menerangkan bahwa pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi ke...
Dinamika Norma Hukum Aparatur Sipil Negara - Damera Press
Pada era reformasi, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang pemerintahan telah terjadi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (democratic and good governance). Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu adalah penataan aparatur pemerintah.
Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Judul : Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis : Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 296 Halaman ISBN : 978-623-497-434-8 SINOPSIS Selaku Aparat Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan pemberian pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan kedisiplinan nasional dilingkungan Aparatur Sipil Negara yaitu PNS. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
Perihal perlindungan hukum bagi pegawai Aparatur Sipil Negara ini mengarah pula pada pentingnya menciptkakan kondisi kenyamanan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara akan merasa tenang jika pelaksanaan kerja jabatannya dilandasi dengan kepastian hukum. Kepastian peraturan perundang-undangan yang mengatur mereka. Perlindungan hukum menjadi salah satu kata kunci dalam penyelenggaraan negara termasuk juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam berbagai literatur hukum kita dapat menemuka konsep terntang perlindungan hukum yang menempatkan rakyat sebagai objek utama dalam perlindungan hukum. Namun demikian, dalam perkembangannya, perilah perlindungan hukum tidak saja hanya diberikan terhadap masyarakat yang memang secara eksistensi berada pada posisi subordinatif dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Perihal perlindungan hukum juga perlu diberikan terhadap penyelenggara negara itu sendiri yang dalam hal ini dijalankan oleh aparaturnya, salah satunya dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara.
