Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran. Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Fungsi akta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai alat bukti terjadinya perbuatan hukum dan sebagai dasar untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu jual beli, tukar-menukar, hib...
Hukum Perumahan
Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat secara khusus diatur di da[am Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara memiliki kesempatan hidup yang nyaman dan damai sejahtera, dengan menempati rumah yang layak huni di tingkungan/kawasan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dalam studi Ilmu Hukum, pedoman pokok tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini secara khusus dipelajari pada Fakultas Hukum, yakni Hukum Perumahan. Buku ini merupakan salah satu referensi penting yang khusus membahas persoalan ini. Cakupan buku pegangan (textbook) ini, antara lain meliputi pengaturan hukum perumahan, penyelenggaraan perumahan, penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan, perolehan tanah untuk pembangunan perumahan, pembelian rumah dari penyelenggara pembangunan perumahan, peralihan hak milik atas rumah, hak milik atas rumah sebagai jaminan utang, penghunian rumah oleh bukan pemiliknya, pemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, pemberian hak milik untuk rumah tempat tinggal, dan pembangunan rumah susun. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah
Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak, terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum, tentang ketentuan umum pendaftaran tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah
Buku ini berisi tiga pokok bahasan besar, yaitu: Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Ketiga pokok bahasan besar tersebut diatur dalam Hukum Tanah Nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA).ÊHak Atas Tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak atas penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh orang per orang warganegara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum privat, atau badan hukum publik. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif
Buku ini merupakan revisi dari buku penulis yang semula berjudul Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Setelah menambah pokok bahasan mengenai hak pengelolaan, land reform, penatagunaan tanah, dan pendaftaran tanah, maka buku ini berjudul Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Buku ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Agraria. Buku ini dibuat berdasarkan pendekatan peraturan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memahaminya. Buku ini juga dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat yang berminat memahami dan memperoleh pengetahuan tentang Hukum Agraria di Indonesia. Buku persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
Perolehan Hak Atas Tanah
Buku Inl rnembahas ernpat cara perolehan Hak Atas Tanah, yaitu: Pertama, Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah negara dan Hak Pengelolaan diperoleh melalui Penetapan Pemerintah. Kedua, Hak Atas Tanah yang berasal dari bekas tanah milik adat diperoleh melalui Penegasan konversi. Ketiga, Hak Atas Tanah diperoleh melalui Peralihan Hak dalam bentuk beralih dan dialihkan. Keempat, Hak Atas Tanah diperoleh melalui Pemberian Hak, yaitu Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Milik. Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMedia-
Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)
This is an open access book. The 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT) will be an annual event hosted by Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali. “Business Law and Local Wisdom in Tourism” has been chosen at the main theme for the conference, with a focus on the latest research and trends, as well as future outlook of the field of Call for paper fields to be included in ICBLT 2022 are Local Wisdom (Customary Law); Law on Business, Business Competition, and Prohibition of Monopoly; Law on Land and Environment; Law on Investment; Law on Criminal Act of Corruption and Asset Recovery Law on Licenses and Labor; Law on Tourism; Law on Transportation; La...
HAPUSNYA HAK ATAS TANAH AKIBAT PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Buku ini menganalisis dan menemukan filosofis tentang penitipan ganti kerugian uang dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang mengkaji dasar penitipan dan hapusnya hak atas tanah sebagai akibat dilakukannya ‘konsinyasi’ di Pengadilan Negeri. Penulis berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi hasanah perbendaharaan ilmu hukum khususnya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, baik itu untuk kepentingan akademik maupun praktis. Bagi akademisi dan para teoritisi buku ini dapat menambah wawasan yang mendalam tentang dasar pelaksanaan penitipan ganti kerugian uang di pengadilan, dan hapusnya hak atas tanah baru akibat konsinyasi, bagi praktisi buku diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan penitipan ganti kerugian uang dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Reforma Agraria di Indonesia
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) tersebut mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum (negara) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Namun yang terjadi saat ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang lebih menitikberatkan kepada eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber devisa negara. Reforma agraria merupakan gagasan terbaik yang pernah lahir dalam rangka mengatasi persoalan tanah dan pengelolaan sumber daya alam di dunia ini. Reforma agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA di mana pemerintah saat itu menfokuskan pada penataan dan redistribusi tanah pertanian (landreform). Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menawarkan bukan hanya akses ke lahan, tetapi juga akses ke instrumen penunjang lahan/tanah.
Aspek Hukum Tentang Rumah Susun: Terkhusus Apartemen
Apartemen banyak dibangun di kawasan perkotaan dengan tujuan untuk menawarkan tempat tinggal yang dekat dengan akses ke tempat kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, perniagaan dan hiburan. Sehubungan dengan keberadaan Apartemen, ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti apartemen tidak jadi dibangun, tidak mengetahui berapa lama kepemilikan, sengketa dalam pembentukan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPRS),berapa lama usia bangunan. Buku ini berusaha memberikan gambaran secara lengkap mengenai apartemen baik mengenai pengaturan apartemen, jangka waktu kepemilikan, bukti kepemilikan, legalitas dalam jual beli apartemen, kelayakan bangunan, bagaimana membentuk PPPRS. Buku ini ditulis dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terbaru termasuk UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sehingga sangat bermanfaat untuk dibaca oleh pemilik apartemen, calon pembeli apartemen, developer apartemen, mahasiswa, akademisi dan siapa saja yang ingin mengetahui aspek hukum tentang rumah susun terkhusus apartemen.
