Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Political Branding in Turbulent times
Political uncertainty and instability characterise many regions around the world and, increasingly, can be observed in more established democracies. The COVID-19 pandemic, national and international tensions, and the proliferation of autocratic, chauvinist, and, at the most extreme, fascist forces around the world all contribute to turbulent political times. Such environments constitute tremendous challenges, but also opportunities for scholars to contribute to an understanding of processes in the political market, using the lens of political branding theories. Authors from various disciplinary backgrounds, including social psychology, marketing, and media and communications, provide commentaries and analyses of branding processes in different national contexts, all characterised by tensions and challenges. The topical and provocative content of the chapters, all focusing on recent political events and phenomena in the political arena, should appeal to researchers, branding practitioners, politicians, and members of the public seeking to deepen their understanding of current events and political branding concepts.
Constitutional Review and International Investment Law
Are courts resisting the rise of legal limitations to state action caused by investment treaty commitments? This book pioneers a unique analysis of both investment law and comparative constitutional law by examining how a selection of the highest courts around the world have addressed this potential discord.
Penghantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia
Buku ini merupakan bagian dari usaha kami untuk memenuhi kekosongan literature terkait dengan hukum Minyak dan Gas Bumi di Indonesia .Berdasarkan pengamatan kami, buku-buku yang tersedia saat ini, sangat sedikit yang dapat memberikan pemahaman dari segi teoritik maupun segi praktis dari kegiatan usaha hulu Migas di Indonesia. Buku ini bermaksud untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga dapat menghadirkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan aspek hukum Migas Indonesia.Pada aspek teoritik, buku ini menyajikan perkembangan filosofi dasar dan sejarah perkembangan hukum Migas, tidak hanya di Indonesia namun didunia. Selain dimensi teoritik, juga menghadirkan aspek praktek dari konsep konsep hukum yang ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan maupun teori-teori terkait dengan hukum migas. Pada buku ini akan banyak ditemui ilustrasi-ilustrasi dalam bentuk tabel, grafik, dan rangkuman untuk memberikan pemahaman konkret terkait dengan persoalan-persoalan yang dibahas. Buku Persembahan Penerbit Singa Bangsa Group -Kantor Hukum Wibowo & Rekan-
Perkembangan Pengelolaan Sektor Hulu Minyak dan Gas Indonesia
Buku ini menjelaskan perkembangan pengelolaan hulu migas mulai dari regulasi dan institusi termasuk skema kerja sama yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan migas Penulisan buku ini dilakukan secara runtut berdasarkan pembabakan waktu dan peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya aturan atau institusi pengelola migas karena dalam penelitiannya penulis menggunakan pendekatan sejarah Di bagian awal, buku ini memaparkan sejarah pengelolaan sektor hulu minyak dan gas Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perkembangan regulasi pengelolaan minyak dan gas di Indonesia Pada bagian selanjutnya dibahas mengenai perkembangan institusi pengelola migas, seperti Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN) Cepu, Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI) Cepu, PN Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), dan lain-lain Bagian terakhir membahas mengenai perkembangan bentuk kerja sama pengelolaan hulu migas di Indonesia.
Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan
Buku Politik Hukum Pertanahan ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan sehingga uraian di dalamnya juga disampaikan contoh soal yang berguna untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus pertanahan di masyarakat. Buku ini juga dapat dibaca juga oleh mahasiswa S1 yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (PPHAT) dan juga dapat dibaca oleh kalangan praktisi.
SERI HUKUM AGRARIA - Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang
Dalam buku ini akan dibahas mengenai perkembangan sengketa dalam pemanfaatan ruang di Indonesia serta alternatif penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang sebagai bentuk perwujudan SDGs 11 (sustainable cities and communities) dan SDGs 16 (peace, justice and strong institutions) sekaligus sebagai upaya mengurangi beban hakim di tingkat peradilan dalam memutus sengketa terkait. Diharapkan dengan adanya tulisan hukum ini, dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu hukum dan hasil yang dicapai dapat untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan negara dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan timbul harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan lain, dan tidak timbul sengketa berkepanjangan di masyakarat khususnya dalam hal pemanfaatan ruang di Indonesia. Dengan demikian, setiap subjek hukum dapat dengan aman dan tenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Indonesia yang juga akan berdampak pada pengembangan kota dan juga peningkatan perekonomian di masyarakat sesuai dengan tujuan dari SDGs.
Reforma Agraria di Indonesia
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) tersebut mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum (negara) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Namun yang terjadi saat ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang lebih menitikberatkan kepada eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber devisa negara. Reforma agraria merupakan gagasan terbaik yang pernah lahir dalam rangka mengatasi persoalan tanah dan pengelolaan sumber daya alam di dunia ini. Reforma agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA di mana pemerintah saat itu menfokuskan pada penataan dan redistribusi tanah pertanian (landreform). Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menawarkan bukan hanya akses ke lahan, tetapi juga akses ke instrumen penunjang lahan/tanah.
Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking di Indonesia
Semula buku ini merupakan kumpulan materi sosialisasi dan pendampingan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyakat yang diperbaharui setiap tahunnya, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, atas permintaan para mahasiswa, peserta pengabdian masyarakat serta dorongan rekan-rekan dosen, akhirnya disusunlah buku ini menjadi satu kesatuan buku ber-ISBN yang dapat dipublikasikan secara lebih luas. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku “Politik Hukum Pertanahan Indonesia” yang diterbitkan oleh penulis pada awal tahun 2021 dengan topik terkait pendaftaran tanah. Buku ini ditulis berdasarkan hasil kajian, riset, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun sesuai dengan standar kualitas akademik yang akan mempermudah pembaca untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dan komparatif dalam mempelajari ketentuan tentang penguasaan hak atas tanah. Buku ini juga penting untuk pembaca pada umumnya, untuk mengenal ketentuan umum, prinsip hukum serta pengetahuan tentang perolehan dan penguasaan atas tanah di Indonesia.
Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional
Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Adanya praktik policy making dan policy executing di bidang hukum membuat politik hukum sebagai teori dapat digunakan untuk mengungkapkan policy evaluation, policy approximation, dan policy recommendation di bidang hukum. Jadi, politik hukum merupakan sistem ajaran tentang hukum sebagai kenyataan ideal dan riil. Dengan demikian, politik hukum telah menjadi disiplin hukum sendiri yang memiliki kekhasan kara...
印尼產業的政治經濟學： 資源詛咒
印尼擁有大量天然資源，人口結構非常年輕，新生代教育水平逐漸提高，本應是東南亞國家協會(簡稱東協)地區主要的經濟發展重點。但在繁華背後，印尼的產業結構與實質經濟無法進步；印尼是產油國家，石油工業卻被政治因素把持，呈現資源的誤置與扭曲而無法使國家富強。印尼的經濟與產業究竟是受到何種特殊的政治經濟結構影響？ 本書以政治經濟學為基礎，透過汽車工業與石油資源兩個個案說明印尼產業「無科技工業化」與「資源詛咒」的現象。本書認為，印尼的產業發展受到國家統合、爪哇文化、經濟民族主義、蘇哈托家族與政商關係的制約。即使有近年政經轉型的制度調整，兩個個案說明：「制度創造結構；制度易解、結構難移」。解決政經結構的問題，印尼才可以進一步發展。
