Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Parliaments and Political Change in Asia
This study of the national parliaments of India, Indonesia, the Philippines, South Korea, and Thailand is inspired by four major theoretical discourses: neo-institutionalism, parliamentarianism versus presidentialism, majoritarian versus consensus democracy, and transition theory. The book examines the specific role of parliaments in political decision-making, regime change, democratization, and consolidation of democracy in a comparative perspective. It argues that parliaments play a greater part in the political decision-making than is often asserted and that there is no cogent causal relationship between parliamentary performance and system of government.
Proceedings of the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022)
This is an open access book. The 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2022 (ULICoSS) 2022 is an international conference organized by the Institute for Research and Community Services, Universitas Lampung, Indonesia. The event took place on 6th – 7th September 2022 in Bandar Lampung City, on the Indonesian island of Sumatra. This event will adopt a hybrid working model, combining an in-person event with an online meeting via Zoom. Attendees and presenters are expected to interact in this way, using technology to connect to global networks. As has been widely stated in the literature, a number of reports and papers have examined the pandemic’s nega...
Ilmu Negara
None
Ilmu Perundang-Undangan
Ilmu Perundang-Undangan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa yang mengambil Program Studi Ilmu Hukum pada tiap-tiap Perguruan Tinggi, khususnya pada Starata Satu (S1). Mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum merupakan dasar Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum dalam memahami asas, teori, jenis dan hirarkie, teknis penyusunan dan pembentukan, serta lembaga negara yang berwenang dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan. Buku ini diharapkan dapat membantu Mahasiswa, juga bermanfaat bagi masyarakat umum (masyarakat luas), khususnya para politisi yang berkeinginan menjadi wakil rakyat dan duduk di lembaga legistlatif, atau pun para politisi di tingkat daerah yang berkeinginan menjadi anggota DPRD, baik menjadi anggota DPRD daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
Pancasila & Undang-Undang
Arus globalisasi yang kian gencar menerpa kehidupan yang tumbuh di masyarakat, kini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk membentengi diri dari pengaruh buruk yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kendati demikian, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang disepakati adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Lima prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat indonesia. Kelima sila te...
Ilmu Negara
Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai Penulis di bidang hukum dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang utama yaitu Ilmu Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dasar-dasar keilmuan kenegaraan yang harus dipahami baik oleh akademisi, praktisi di bidang hukum kenegaraan, dan mahasiswa sehingga bisa memberikan arah dan pandangan berpikir dalam dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta sebagai pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar Ilmu Negara, Bab 2 Definisi dan Hakik...
Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan)
istilah negara diterjemahkan dari bahasa asing staat (bahasa belanda dan jerman ). State (bahasa inggris), Etat (bahasa Prancis). istilah state mempunyai sejarah sendiri. istilah itu mula mula dipergunakan dalam abad ke-15 di eropa barat. nggapan uum yang diterima bahwa kata staat (state, etat) iru dialihkan dari kata bahasa latin status dan statum. secara estimologi kata status itu dalam bahasa latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegas dan tetap. jika praktik mengalihkan kata state itu dari kata status, maka doktrin mengenalnya untuk pertama kali terdapat dalam tulisan Nicolla Machiavelli yang lazimnya dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. didalam b...
Negara Kedaulatan Rakyat
Semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelembagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan. Demokrasi pada umumnya mempunyai 2 macam pengertian, yaitu: dalam arti formal dan dalam arti material. Sebagai realisasi dari demokrasi dalam arti formal biasanya negara-negara menganut apa yang dinamakan indirect democracy; suatu demokrasi di mana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi selalu ada lembaga perwakilan rakyat yang diatur di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya.
Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, yang merupakan terjemahan dari Gesetzgebungswissenschaft, adalah suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini, antara lain adalah Peter Noll (1973), Jurgen Rodig (1975), Burkhardt Krems (1979), dan Werner Maihofer (1981). Di Belanda antara lain S.O. van Poelje (1980) dan W.G. van der Velden (1988).
