Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Pengaruh partisipasi dan pengawasan publik dalam pembentukan undang-undang
Pada dasarnya, partisipasi masyarakat bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sebenarnya adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat luas, khususnya organisasi masyarakat sipil yang peduli pada kebijakan perundang-undangan agar mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap proses legislasi dalam arti luas dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya. Pembentukan perundang-undangan yang terjebak dalam politik transaksional sesungguhnya berakar pada pengabaian berbagai aturan terkait transparansi dan partisipasi publik sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 12/2011 pengganti atas UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam proses legislasi di DPR. Arena legislasi yang seharusnya menjadi wilayah bagi publik untuk terlibat aktif dengan menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses legislasi yang terjadi malah sebaliknya, menjadi medan bagi partai politik melalui anggota fraksi di DPR untuk saling berebut dan bertukar kuasa. Fungsi representasi rakyat yang dilekatkan oleh konstitusi pada DPR disimpangi menjadi sebatas representasi bagi segelintir elite.
ASAS RESPONSIF SEBUAH PEMBARUAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - Damera Press
Buku berjudul Asas Responsif Sebuah Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini memaparkan tentang konsep pembentukan undangundang yang responsif , yang menjadi bentuk ideal dan suatu keharusan dalam negara yang menganut demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi bentuk implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat, selama ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan masih bersifat formil operasional dan dianggap belum mampu memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan yang perlu dipenuhi dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Konsep responsif menjadi urgen untuk diprioritaskan menjadi norma asas baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena dapat memberikan ruang dua arah antara pembentuk undang-undang dan masyarakat secara cepat.
MODEL PEMERINTAHAN ; Ragam Bentuk Sistem Pemerintahan, Sejarah, Konsep, dan Strategi
Idealnya didalam suatu negara pada bagian pemerintahan eksistensial seringkali pemerintahan menjadi objek, maupun sasaran negative dari berbagai kalangan termaksud warga negara itu sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh dan kepentingan yang dianggap tidak sesuai. sehingga warga negara merasa transformasi social akan membawa penyesuaian kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sejalan dengan kebutuhan warga negaranya (Harapan).
Constitutional Democracy in Indonesia
Indonesia's political and governmental structures underwent sweeping reforms in the late 1990s. After decades of authoritarian rule, a key aspect of the transition to constitutional democracy during this period was the amendment of the 1945 Indonesian Constitution - an important legal text governing the world's third largest democracy. The amended Constitution introduced profound changes to the legal and political system, including an emphasis on judicial independence, a bill of rights, and the establishment of a Constitutional Court. This volume, with chapters written by leading experts, explores the ongoing debates over the meaning, implementation, and practice of constitutional democracy ...
Hukum, Kekuasaan, dan Akhlak Bangsa
Persoalan hukum dan kekuasaan keduanya tidak bisa dipisahkan, banyak orang yang mengatakan ibarat seperti mata uang. Ada juga yang mengatakan ibarat daging dengan kulit. Kemudian ibarat kereta api dengan relnya, beriringan kemana-mana, relnya itu hukum, kereta api adalah kekuasaan. Saya juga mengumpamakan ketika kita masing-masing manusia itu memiliki kekuasaan, tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Terhadap dirinya ketika dia akan memutuskan sesuatu sikap tergantung kepada kekuasaan dirinya, entah itu benar, entah itu salah. Sementara itu kekuasaan sering sekali terselubung dengan keinginan yang sangat besar. Ma...
Suara Rakyat di Era Pandemi: Partisipasi Publik dalam Legislasi DPR RI
Buku ini mengeksplorasi bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi dinamika partisipasi publik dalam proses legislasi di DPR RI. Dalam konteks keterbatasan sosial dan pembatasan fisik selama pandemi, buku ini menganalisis perubahan cara masyarakat berpartisipasi dan berinteraksi dengan lembaga legislatif. Melalui studi kasus, wawancara, dan data empiris, buku ini membahas tantangan serta inovasi yang muncul, termasuk pergeseran menuju platform digital dan mekanisme baru untuk menyuarakan aspirasi publik. Pembaca akan mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana pandemi memengaruhi pengambilan keputusan legislasi dan apa artinya bagi masa depan partisipasi publik di Indonesia. Buku "Suara Rakyat di Era Pandemi: Partisipasi Publik dalam Legislasi DPR RI" adalah bacaan penting bagi siapa saja yang tertarik dengan dinamika politik dan legislasi di Indonesia. Dalam masa yang penuh tantangan ini, memahami bagaimana pandemi telah mengubah partisipasi publik dapat memberikan perspektif berharga tentang evolusi proses demokrasi dan pembuatan kebijakan.
Inklusi Politik untuk Semua
Membaca buku ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi hak-hak politik di Indonesia, utamanya terkait kondisi inklusi politik yang selama ini terjadi. Kelompok disabilitas selalu menjadi ‘forgotten people’ dalam kondisi apa pun, dan bahkan selalu terabaikan dalam perhelatan politik 5 (lima) tahunan; mereka hanya sebagai pendulang suara, akan tetapi keterlibatan mereka untuk menentukan hak politiknya masih mengalami diskriminasi. Buku ini juga mengungkapkan bahwa untuk mencapai inklusi politik disabilitas maka diperlukan kesamaan kesempataan dan aksesibilitas baik fisik maupun aksesibilitas informasi, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pelibatan secara aktif disabilitas dalam aktivitas politik (dalam persoalan kepemiluan). Buku ini juga menjelaskan bagaimana keterlibatan dunia internasional, terutama lembaga-lembaga donor yang memberikan perhatian dan turut serta melakukan advokasi kebijakan dengan organisasi masyarakat sipil untuk memengaruhi kebijakan kepemiluan sebagai bagian dari inklusi politik.
Elections and Democracy
'Elections and Democracy' is based on data from the Comparative Study of Electoral Systems, spanning 36 countries. It considers the majoritarian and consensus models of democracy and how their embodiment in institutional structures influence vote choice, political participation and satisfaction within a functioning democracy.
No Easy Choice
None
Good Governance Practices for the Protection of Human Rights
This particular publication presents 21 case studies of governance reforms that have helped to better protect human rights. The title aims to help fill the gap between human rights standards and principles, on the one hand, and their implementation through governance interventions on the other. Those engaged in governance reforms frequently ask about the relevance of human rights, and how they can be meaningfully incorporated. Also once states have adopted appropriate legal frameworks, how can they and other social actors improve the implementation through further governance reforms. Divided into four sections, it addresses the key areas that need to be considered when embodying human rights as part of the government framework: Section 1: Strengthening democratic institutions; Section 2: Improving service delivery; Section 3: The rule of law; Section 4: Combating corruption.
