Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
BIS-HSS 2020
The Covid-19 pandemic has changed our activities, like teaching, researching, and socializing. We are confused because we haven’t experienced before. However, as Earth's smartest inhabitants, we can adapt new ways to survive the pandemic without losing enthusiasm. Therefore, even in pandemic conditions, we can still have scientific discussions, even virtually. The main theme of this symposium is "Reinforcement of the Sustainable Development Goals Post Pandemic" as a part of the masterplan of United Nations for sustainable development goals in 2030. This symposium is attended by 348 presenters from Indonesia, Malaysia, UK, Scotland, Thailand, Taiwan, Tanzania and Timor Leste which published 202 papers. Furthermore, we are delighted to introduce the proceedings of the 2nd Borobudur Symposium Borobudur on Humanities and Social Sciences 2020 (2nd BIS-HSS 2020). We hope our later discussion may result transfer of experiences and research findings from participants to others and from keynote speakers to participants. Also, we hope this event can create further research network.
HAK PENGUNGSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Persoalan mengenai pengungsi maupun pencari suaka merupakan isu klasik dalam hukum internasional. Para pengungsi dan pencari suaka, mereka terlantar dan butuh perhatian. Keadaan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia yang melekat pada mereka. Perlindungan hak-hak mereka yang berdasarkan konvensi-konvensi hak asasi manusia harus dilindungi apalagi banyak di antara pengungsi merupakan anak-anak yang rentan terpengaruh hal buruk atas kondisi memprihatinkan mereka di negara “sementara” sebelum ke negara tujuan.
Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20
Kemajuan di era modern seperti sekarang ini, manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, Indonesia merupakan negara yang berkembang pesat dalam bidang digital, di mana semua informasi dan layanan semua bisa menjadi mudah. Bank mempunyai tugas khusus untuk menerapkan seperti sistem pembayaran yang saat ini sangat mudah untuk digunakan. Selain itu, dampak dari keikutsertaan G 20 menghadirkan inovasi di ranah pembayaran yaitu pembayaran elektronik yang berbagai jenisnya, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan dengan adanya tren tersebut dan dalam rangka menghadapi pesatnya perkembangan transaksi yang menggunakan pembayaran elektronik. Buku ini mencoba membahas potensi penggunaan uang digital di Indonesia pasca keikutsertaan KTT G 2020.
Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia
Surrogate mother merupakan sebuah isu yang kontroversial karena menyalahi berbagai aturan serta norma yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia, surrogate mother kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi di Papua namun dalam lingkup kekeluargaan serta tidak untuk kepentingan komersial sehingga tidak menjadi sebuah permasalahan, meskipun hal ini akan berakibat pada kekaburan hukum terhadap anak hasil praktik surrogate mother. Hukum perdata terutama hukum perjanjian, surrogate mother dikatakan tidak sah karena melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif yang memuat suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Serta mengakibatkan permasalahan hukum terhadap anak seperti status anak, s...
Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia
Legalitas investasi dengan trading kripto sudah diakui sebagai salah satu instrumen investasi yang sah di Indonesia. Sebagaimana ada dalam “Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto”. Objek investasi dengan trading kripto merupakan mata uang dari cryptocurrency yang sudah terdaftar dalam bursa berjangka komoditi. Aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda yakni benda tidak berwujud. Sehingga trading kripto menjadi legal sebab telah memenuhi unsur benda dalam Pasal 503 KUHPerdata. Selain itu, juga telah dibuatnya Undang-undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur terkait kripto. Perdaganga...
Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis
Indonesia memiliki kondisi geografis yang strategis dan menguntungkan disebabkan faktor letak geografis. Pengaruh letak geografis tersebut, menimbulkan keberagaman jenis hewan, tumbuhan, hingga sumber daya alam yang lainnya. Letak geografis ini juga dipengaruhi pada segi astronomis, geologis, fisiografis, sampai sosial budaya. Demikian halnya India yang memiliki kondisi geografis berbeda dengan negara lainnya. India memiliki kondisi geografis yang strategis yang mana tumbuh berbagai aneka ragam sumber daya alam. Produk-produk varietas tanaman di Indonesia dan India memiliki berbagai kesamaan. India sudah banyak produk yang dihasilkan dengan didaftarkannya sebagai Indikasi Geografis. Apabila dibandingkan produk-produk Indikasi Geografis antara Indonesia dan India masih lebih banyak di India. Dengan kondisi geografis yang sangat strategis, perlu banyak produk Indikasi Geografis di Indonesia yang didaftarkan pada Indikasi Geografis. Indonesia dan India memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal regulasi khususnya mekanisme pendaftaran indikasi geografis. Perbedaan maupun persamaan secara lebih detail, itulah yang dibahas dalam buku ini.
PENGATURAN PEMBERIAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA ARANSEMEN LAGU DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Penciptaan suatu karya cipta oleh seseorang bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam menciptakan sebuah karya, seseorang dituntut untuk terus menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dimilikinya. Kreatifitas manusia dalam menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja, melainkan hal tersebut akan selalu didukung dengan adanya sebuah kecerdasan intelektual dalam menguasai teknologi atau bahkan juga ilmu pengetahuan yang telah ada. Oleh karena itu, seorang pencipta berhak untuk mendapatkan sebuah apresiasi dan penghormatan atas suatu karya yang telah ia ciptakan. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indone...
Urgensi Pencatatan Hak Cipta terhadap Seni Tari Tegalan
Pengaturan karya cipta seni tari tegalan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) terdapat pada pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Point E dalam pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mencantumkan secara eksplisit bahwasanya tari termasuk pada objek ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta karena berhasil memenuhi prinsip yang dipegang oleh Hak Cipta seperti terdapat kreativitas atau kemampuan tertentu yang dituangkan pada ekspresi ide atau gagasan, telah memenuhi prinsip Fixation atau Tangible karena seni tari telah diwujudkan secara nyata, memenuhi prinsip keaslian atau originalitas yakni seni tari tegalan yang diciptakan bukan semata-mata meniru karya orang lain. Urgensi pencatatan Hak Cipta seni tari tegalan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dikarenakan tahun 2022 dicanangkan sebagai tahun Hak Cipta, Pencatatan terhadap Seni Tari Tegalan dapat menjadi bukti awal kepemilikan apabila terjadi klaim Hak Cipta. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU KOMERSIL
Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, masyarakat sekarang bisa lebih mudah mengakses layanan pemutaran lagu melalui platform digital dan media yang tersebar di internet tak terkecuali para pelaku usaha hiburan. Selain itu para pemilik tempat hiburan juga sering mengadakan pertunjukan live music. Sebagian besar dari musisi reguler tersebut sering membawakan lagu dan/atau musik yang bukan merupakan suatu karya ciptaan mereka sendiri. Musisi reguler ini memperoleh keuntungan secara ekonomi, baik disadari maupun tidak disadari. Hak ekonomi itu seharusnya juga dapat dinikmati oleh Pencipta ataupun Pemegang Hak Ciptanya jika dipandang dari segi komersial. Permasalahan sering mu...
Konflik Agraria
Konflik agraria bagi kepentingan investasi selain akibat keterbatasan lahan, juga dikarenakan negara melalui berbagai kebijakan investasi liberal di tengah tersandera kepentingan korporasi asing. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan ada sekitar 2.710 konflik agraria selama 2015-2022 dan konflik yang terjadi di Pulau Rempang menambah panjang daftar konflik agraria di Indonesia. Konflik agraria di Pulau Rempang bermula sejak ditandatanganinya perjanjian antara Tomy Winata yang mewakili PT Makmur Elok Graha dan Pemerintah Kota Batam dan puncak konflik pada tanggal 7-10 September 2023 yaitu terjadinya bentrok antara warga Rempang dan aparat. Pemerintah telah menggunakan metode negosiasi dalam penyelesaiannya, dengan cara ganti rugi. Buku ini diharapkan dapat mendorong dialog dan advokasi untuk solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat, petani lokal, dan lingkungan. Buku ini ditujukan bagi berbagai kalangan, termasuk: masyarakat umum yang ingin memahami konflik agraria di Indonesia; akademisi dan peneliti yang fokus pada studi agraria; aktivis dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang agraria serta pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait.
